Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Kantor Wapres Jl. Merdeka Utara No.15, Jakarta, Kamis, 9/8.

Pada kesempatan tersebut, Wapres meminta laporan dari beberapa peserta rapat, diantaranya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Asman Abnur, mengenai perkembangan program Reformasi Birokrasi hingga saat ini.

“Hari ini kita akan mendengarkan laporan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, yang akan disampaikan Menteri PAN dan RB, Pak Asman Abnur, terkait perkembangan reformasi birokrasi, seperti rencana rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru untuk 2018, serta anggaran yang dibutuhkan, tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya,” ujarnya sambil mempersilahkan Menpan dan RB Asman Abnur untuk mempresentasikan paparannya.

Memenuhi arahan Wapres, Menpan dan RB Asman memaparkan perkembangan sejumlah langkah program yang telah dan akan dicapai Pemerintah, meliputi beberapa poin penting yang dibagi dalam empat hal, yaitu 1) mengenai Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi, 2) Mewujudkan Kelembagaan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, 3) Pembangunan Smart ASN dalam rangka mewujudkan World Class Government, dan 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Di awal laporannya Asman menjelaskan bahwa definisi Nilai Reformasi Birokrasi, yaitu merupakan tingkat perkembangan instansi pemerintah dalam penerapan budaya anti-korupsi yang ditandai dengan pelaksanaan anggaran secara efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat semakin baik.

Diungkapkan Asman, bahwa disisa waktu Pemerintahan yang efektif tinggal satu tahun tersebut, langkah strategis yang perlu dilakukan adalah dengan melaksanakan audit terhadap kementerian/lembaga terkait pengelolaan keuangan serta laporan kinerjanya yang telah dicapai, serta masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi instansi/lembaga.

Di samping itu mengenai perkembangan sistem pensiun yang baru, rekrutmen ASN, konsep diklat ASN yang baru menjadi ASN Corporate University, penempatan ASN dari lulusan ikatan dinas yang berorientasi pada NKRI, sehingga penempatannya tidak kembali ke daerah asalnya, penempatan ASN yang juga berorientasi pada potensi daerah, serta perlunya mengundang pimpinan daerah yang telah memenangkan penghargaan internasional public service forum (IPSF).

Melanjutkan pembahasan, sejumlah hal yang dilaporkan oleh peserta rapat, kemudian dicatat oleh Menpan dan RB sebagai bahan masukan lebih lanjut, diantaranya adalah tanggapan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengusulkan penghilangan pendapatan pegawai yang berasal dari honorarium, sementara Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani melaporkan tentang mengenai sistem penilaian pegawai yang perlu pembaharuan agar lebih lojig.

Menutup rapat, Menko Wiranto memberikan kesimpulan bahwa apa yang disampai oleh Menpan dan RB serta beberapa peserta rapat lainnya tersebut merupakan bagian dari upaya penerapan dan pengembangan reformasi birokrasi yang baik, untuk sekarang dan yang akan datang,” pungkas Wiranto.

Hadir dalam rapat antara lain yaitu Menko Polhukam Wiranto, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani, Menpan RB Asman Abnur, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala BPKP Ardan Adipradana, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara serta sejumlah pejabat pemerintahan lainnya.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Setwapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Guntur Iman Nefianto, Ketua Tim Ahli Wapres Sofyan Wanandi. (SY/RN-KIP Setwapres).