Jakarta, wapresri.go.id – Penduduk yang produktif apalagi jumlahnya besar merupakan faktor yang penting untuk pembangunan bangsa ke depan. Oleh karena itu data kependudukan menjadi sangat penting untuk sebagai bahan merencanakan suatu program jangka panjang terkait dengan peningkatan kualitas manusia sehingga dengan jumlah penduduk yang besar dapat di arahkan pada peningkatan produktivitas.
Demikian Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengungkapkan saat meluncurkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 di Istana wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/8).
“Kalau dulu banyak penduduk itu menjadi beban maka solusinya adalah transmigrasi. Namun sekarang solusi efektifnya adalah produktivitas,” ujarnya.
Namun, Kata Wapres, jumlah penduduk akan terasa menjadi beban negara apabila jumlah penduduknya yang besar itu tidak produkti tetapi jika penduduknya kecil dan produktif, maka akan menjadi bangsa yang hebat.
“Oleh karena itu bagaimana menyeimbangkan dua hal ini,” kata Wapres, jumlah penduduk yang dapat meningkatkan produktivitas tetapi juga sekaligus konsumen yang baik untuk menciptakan produktivitas sehingga menimbulkan kemakmuran, imbuhnya.
Lebih lanjut Wapres memaparkan dua pemikiran jumlah penduduk sebagai beban yang dicontohkan negara China dulu pada tahun 50 hingga 60an dengan jumlah penduduk 1 Milyar lebih ia mengangapnya sebagai beban.
“Jika penduduk besar ditanggung oleh negara maka negara akan sulit akibatnya mereka membuat program 1 anak,” terangnya.
Demikian juga pemahaman yang sama dengan Singapura, kata Wapres, negara kecil ini harus dibatasi jumlah penduduknya karena akan menyulitkan, katanya.
“Artinya orang mengangap bahwa dengan penduduk besar itu menjadi beban suatu bangsa,” jelas Wapres..
Sekarang ini, lanjut Wapres, China dengan penduduk 1,4 miliar bisa maju luar biasa, setelah mereka merubah cara berfikir bahwa penduduk besar itu bukan beban tetapi suatu keuntungan dan menjadi negara maju karena bangsa itu penduduknya produktif sehingga meningkat produksi dan konsumsinya.
“Itulah kemajuan ekonomi. Oleh karena itu hal ini harus dipersiapkan,” pesannya.
Indonesia pada jaman dahulu, kata Wapres, mempunyai kampanye yang dianggap sangat berhasil dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia yatu program Keluarga Berencana dengan slogan “2 anak itu cukup”, sehingga tingkat pertumbuhan penduduk dapat di jaga dengan baik.
“Jumlah sekarang 264 juta yang dapat kita seimbangkan antara kebutuhannya dan produktivitasnya,” ucapnya.
Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S.Brodjonegoro melaporkan bahwa hasil Survey Penduduk Antar-Sensus 2015 Indonesia mengalami perubahan struktur penduduk yang terjadi cukup cepat. Tingkat Fertility Rate/TFR sebesar 2,28 dengan variasi yang cukup tinggi antar provinsi. Momentum ini perlu diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, data proyeksi penduduk yang akurat merupakan persyaratan utama sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
“Dalam Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045, juga disampaikan bahwa penduduk Indonesia pada 2045 diperkirakan berkisar antara 311– 318,9 juta jiwa. Kerangka kependudukan dan pembangunan menempatkan penduduk sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi (engine of growth). Pengertian ini dapat diartikan dalam dua hal, yaitu penduduk sebagai konsumen dan penduduk sebagai produsen atau pelaku aktif pembangunan.
Dalam konteks Indonesia, ada dua hal penting. Pertama, jumlah penduduk yang relatif besar, penduduk Indonesia menjadi salah satu konsumen terbesar di dunia. Kedua, perubahan struktur penduduk di Indonesia membawa penduduk Indonesia dengan jumlah usia produktif yang paling besar di wilayah Asia Tenggara.
Patut diingat, pertumbuhan penduduk yang seimbang dapat ditandai antara lain oleh dua indikator. Pertama, pertumbuhan penduduk perlu dijaga, dan Kedua, fiscal support ratio yang menggambarkan kemampuan pemerintah untuk membiayai program pemerintah dari pendapatan pajak penduduk.
Diakhir acara, Wapres menyerahkan buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045 kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Plt. Ka BKKBN, Gubernur DKI Jakarta, Pjs Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Maluku, Pjs Gubernur Papua, Wakil Gubernur D.I. Yogyakarta, dengan didampingi oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas, Ka. BPS, dan UNFPA Indonesia Representative.
Mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut diantaranya Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, dan Tim Ahli Wapres M. Ikhsan.
Acara ini dihadiri pula oleh para akademisi, para pakar di bidang demografi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan buku tersebut. (YZ/RN, KIP-Setwapres).
