Jakarta, wapresri.go.id – Provinsi Bali sebagai destinasi wisata dunia, ditengah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah mengalami dampak ekonomi yang signifikan terhadap mayoritas masyarakat Bali yang bekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Terlebih lagi dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali yang diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 menyebabkan masyarakat Bali membatasi mobilitasnya. Oleh karena itu, bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), dan lain sebagainya harus dipastikan telah diterima dengan baik dan tepat sasaran.
“Penyaluran bantuan sosial kemudian menjadi bagian yang penting dan strategis dalam upaya menanggulangi Covid-19, saya ingin memastikan bahwa bantuan sosial dan bantuan lainnya yang diberikan Pemerintah itu bisa diterima dengan baik dan tepat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 wilayah Bali (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video di Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Kamis (29/07/2021).
Dalam kesempatan ini, Wapres berpesan agar anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19 di Provinsi Bali ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“jangan sampai penyerapan anggaran terutama untuk menanggulangi Covid-19 ini tidak terserap secara maksimal, nah ini menjadi masalah penting,” pesan Wapres.
Setelah mendengarkan paparan dari Gubernur Bali, Wapres mengapresiasi kinerja Satgas Covid-19 di Provinsi Bali karena penanganan Covid-19 telah teratasi dengan baik.
“Secara umum langkah-langkah Provinsi Bali sudah cukup bagus, baik di segi hulu, hilir maupun penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bansos dan BPUM,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster melaporkan bahwa terkait bantuan dari Pemerintah, baik dari Kementerian Sosial dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Bali melaporkan sudah mendistribusikan kepada semua masyarakat penerima bantuan.
“Kami di Bali, program Bantuan Sosialnya sudah terealisasi dan sudah mencapai 76%. Baik dari Kemensos untuk Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial Tunai, dan juga Program Keluarga Harapan (PKH) sudah cair. Kami juga bersama Bupati dan Walikota sudah menjalankan ini, semua masyarakat sudah menerima dan sudah 70% lebih terealisasi jadi tidak ada masalah termasuk juga bantuan dari koperasi yaitu Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) juga sudah cair, cukup besar,” urainya.
Untuk menangani dampak ekonomi bagi para pelaku UMKM di Bali, Pemerintah Provinsi Bali juga mengimbau untuk mengoptimalkan transaksi digital.
“Memang sekarang UMKM-nya aktif, hanya memang karena ada pengendalian aktivitas maka transaksi UMKM itu sangat rendah disamping juga karena faktor daya beli yang lagi menurun, karena itu kami sekarang mulai dalam PPKM level 4 ini sebenarnya memberi kelonggaran sedikit, kemudian juga memberi ruang agar transaksi secara digital itu dapat lebih dioptimalkan,” ucapnya.
Pada kesempatan ini Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori menyampaikan laporan realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bahwa untuk Provinsi Bali ini dinilai sudah cukup baik, namun menurutnya ada beberapa Kabupaten yang harus ditingkatkan lagi penyerapan realisasi anggaran penanganan Covid-19.
Hudori juga menambahkan bahwa untuk penanganan dampak Covid-19 ini telah dialokasikan anggaran di bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaringan pengaman sosial.
“Kami mohon kepada provinsi dan juga kabupaten/kota untuk diingatkan kembali agar segera dilakukan percepatan penyerapan APBD terutama untuk penanganan covid-19,” tegasnya.
Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan bahwa data penanganan covid-19 juga perlu untuk diawasi.
“Saya telah meminta kepada teman-teman di Kejaksaan agar melakukan pengawasan terhadap data penanganan Covid-19 sehingga menghasilkan data yang akurat agar tidak terjadi upaya manipulasi data untuk menurunkan level PPKM,” ungkapnya.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki juga melaporkan bahwa realisasi BPUM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali dinilai sudah cukup bagus.
“Program penyerapan BPUM di Bali cukup bagus, saat ini sudah mencapai 239.469 penerima, 3 juta berikutnya baru kita akan mulai lagi kemungkinan sampai akhir bulan Agustus ini akan bisa tersalur sekitar 2-3 juta-lah,” ungkap Teten.
Teten juga menambahkan bahwa untuk penyaluran KUR juga dinilai sudah cukup bagus, progres hingga 28 Juli sudah mencapai Rp9,93 Trilyun yang tersalur di Provinsi Bali. Teten menyarankan kepada Gubernur Bali untuk memperkuat permodalan pelaku UMKM dengan memberikan subsidi KUR dan Koperasi.
Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam rapat ini, diantaranya pelaksanaan PPKM pada Level 4 di Provinsi Bali, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment).
Selain Gubernur Bali, tampak hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi ini, Wakil Gubernur Bali Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, para Bupati/Walikota se-Bali, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra, serta jajaran Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Bali.
Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sekjen Kementerian Dalam Negeri Muhammad Hudori, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso, Koordinator Tim Pakar BNPB Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi dan Bambang Widianto. (NAR/AS-BPMI Setwapres)