Jakarta-wapresri.go.id. Di tengah perekonomian yang masih melambat, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tetap optimis dengan potensi negara-negara Islam dalam membuat rencana strategis dan melaksanakannya agar kondisi ekonomi umat Islam menjadi lebih baik.

“Kita harus bekerja sama untuk saling melengkapi dan membantu sesama negara berpenduduk Islam. Kita harus melakukan perubahan dan reformasi, bekerja sama untuk menggerakkan ekonomi kita. Manfaatkan pertemuan ini untuk merancang gerakan strategis demi kebaikan kita bersama,” tegas Wapres Jusuf Kalla ketika membuka Pertemuan Tahunan ke-41 Islamic Development Bank (IDB) di Plenary Hall, Jakarta Convention Center, Selasa malam (17/5/2016).

Lebih jauh Wapres menjelaskan kebijakan strategis yang Indonesia tempuh saat ini guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diantaranya, membangun infrastruktur untuk kelancaran distribusi logistik, memperbaiki sistem perbankan dengan menekan suku bunga, mempersingkat proses birokrasi guna menarik investasi, serta menjalin kerja sama perdagangan dengan negara lain.

Wapres mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi yang terjadi saat ini di mana masih banyak negara-negara Islam yang mengalami konflik. Namun, ia tetap menekankan apapun kondisinya, pendidikan bagi generasi muda sangatlah penting.

“Penting bagi negara-negara yang mengalami konflik, agar generasi mudanya melanjutkan pendidikan. Jangan sampai mereka mengalami lost generation. Kita tidak bisa hanya mengharapkan mereka ke negara-negara Barat,” imbau Wapres di hadapan para menteri ekonomi dan keuangan dari 57 negara anggota IDB.

Wapres menyatakan bahwa Indonesia siap untuk memberikan pendidikan lanjutan bagi anak-anak dari negara bermasalah.

Pada kesempatan itu Wapres juga menyatakan dukungan atas rencana IDB untuk mendirikan pembangunan Islamic Infrastructure Bank. Bahkan, Wapres telah membicarakan hal ini secara khusus dengan Presiden Turki pada momen KTT OKI yang lalu, agar Indonesia dan Turki siap bekerja sama membantu bank tersebut demi kemajuan negara-negara di kawasan Asia dan Afrika.

Sebelumnya, Presiden IDB Group, Ahmad Mohamed Ali Al-Madani, memaparkan keputusan yang belum lama diambil oleh kerajaan Arab Saudi terkait reformasi di bidang ekonomi dengan Visi 2030-nya. Kebiajkan ekonomi ini melahirkan komitmen utk tidak lagi bergantung pada penjualan produksi minyak, tetapi membangun basis industri didasarkan pada kekayaan mineral yang dimilikinya.

Al-Madani juga menekankan, betapa pentingnya pendidikan bagi kemajuan suatu negara.

“Negara anggota IDB tidak akan dapat bersaing dengan perekonomian negara-negara yang bergantung pada pengetahuan apabila terus bergerak lamban dalam mengelola alam berbasis pertanian dan membangun industri berbasis mesin,” ujarnya.

Sementara, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku Chairman Islamic Development Bank Board of Governors mengungkapkan, walaupun telah berlalu, krisis ekonomi global masih menyisakan dampak pada perekonomian di berbagai negara di dunia.

“Kita masih merasakan tekanan harga komoditas dan dampak perubahan iklim dan bencana alam yang memperlambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang mengharapkan pentingnya kerja sama sesama negara muslim di seluruh dunia serta sifat yang open-minded, adaptif, dan informatif dari tiap negara.

Dalam kesempatan itu, dilakukan penandatanganan Member Country Partnership Strategy/Strategi Kerja Sama Negara Anggota untuk Indonesia oleh Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil dan Presiden IDB Ahmad Mohamed Ali Al-Madani. Dengan penandatanganan ini, IDB memberikan pendanaan sebesar US$ 5,2 miliar kepada Indonesia untuk periode 2016–2020.

Islamic Development Bank merupakan lembaga keuangan internasional yang salah satu fungsinya adalah menyalurkan modal dan memberikan pinjaman hibah pada proyek-proyek pembangunan sosial dan ekonomi di negara anggota. Indonesia termasuk anggota pendiri IDB karena telah bergabung sejak 1974. IDB awalnya beranggotakan 56 negara. Kini, anggotanya bertambah satu menjadi 57 negara, setelah Guyana menyatakan diri bergabung.

Tema pertemuan tahunan IDB Group kali ini adalah “Memperkuat Pertumbuhan dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Pembangunan Infrastruktur Dan Inklusi Keuangan”. Perhelatan yang akan berlangsung selama 5 hari ini terdiri atas 29 seminar yang membahas isu-isu pembangunan dalam rangka berbagi pengetahuan kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menampilkan kesuksesan program IDB dan potensi ekonomi negara-negara anggota melalui 151 booth di sekitar lokasi seminar.

Selain Menteri Keuangan dan Menteri PPN, turut hadir dalam pembukaan tersebut, Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Gubernur BI Agus Martowardojo, serta para duta besar negara sahabat. (KIP, Setwapres)