Rapat tentang Program Prioritas Universitas Andalas

Jakarta-wapresri.go.id Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla memimpin rapat tentang program prioritas Universitas Andalas (UNAND) di Kantor Wakil Presiden, Merdeka Utara, Kamis (26/1/2017).

Dalam pertemuan ini, Wapres selaku Ketua Pengarah Dewan Penyantun UNAND, bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono selaku Ketua Dewan Penyantun UNAND mendengarkan paparan Rektor UNAND Tafdil Husni, tentang program prioritas serta strategi untuk mengembangkan UNAND sesuai misinya menjadi perguruan tinggi yang terkemuka dan bermartabat.

Dalam laporannya, Rektor UNAND menyampaikan bahwa saat ini UNAND telah berada pada milestones kedua dalam pencapaian misinya. Pada periode ini (2014-2018) UNAND sedang berupaya meningkatkan kinerja manajemen akademi, keuangan, aset, serta sumber daya manusia.

“Apabila ini tercapai maka dalam milestones selanjutnya kami akan berupaya menjadikan UNAND universitas kelas dunia yang terkemuka dan bermartabat serta berupaya menjadi universitas 10 terbaik di Indonesia dan 100 terbaik di Asia,” ujar Tafdil.

Lebih lanjut, Tafdil memaparkan kemajuan yang telah dicapai UNAND. Diantaranya, secara nasional pada tahun 2016 berperingkat 11 versi Dikti, telah memiliki akreditasi “A” sejak tahun 2014, serta memiliki klaster penelitian “mandiri”. Namun, UNAND masih menghadapi beberapa kendala yang dirasa menghambat upaya pencapaian misi dan visinya.

Kendala tersebut sebagian besar terkait dengan permasalahan sarana dan prasarana, seperti menurunnya fasilitas dan ketersediaan air bersih, laboratorium yang memerlukan revitalisasi, terbatasnya kapasitas asrama mahasiswa, serta terbatasnya perangkat keras guna membangun sistem informasi yang terintegrasi sebagai “smart campus”.

Wapres dalam arahannya memandang bahwa berdasarkan fakta sejarah, masyarakat minang sesungguhnya cukup maju dalam hal pendidikan dan memiliki modal sosial yang kuat.

“Modal utama orang minang adalah pengetahuan. Dari semua tokoh-tokoh minang itu modalnya otak dan hati. Kalau maju tidaknya minang itu tergantung pada sumber daya manusia yaitu pendidikan, ditambah lagi adalah kewirausahaan dan keagamaan,” kata Wapres.

Wapres menambahkan, dalam usianya 62 tahun (berdiri tahun 1955) UNAND sesungguhnya telah dewasa sebagai sebuah institusi. Meskipun demikian, kemajuan universitas tidak hanya dipandang dari sarana fisik semata namun ada hal lain yang juga penting yaitu kualitas dosen dan proses belajar mengajarnya. Oleh karena itu, butuh kerja keras untuk mencapai kualitas tersebut.

“Kalau kita lihat, hampir semua universitas di seluruh Indonesia hampir sama semua infrastrukturnya. Namun yang berbeda adalah proses belajar mengajarnya dan perlu semangat kerja keras mengembangkannya,” tutur Wapres.

Wapres menekankan, yang diperlukan saat ini adalah bagaimana universitas di Indonesia memiliki keseimbangan. Sehingga, universitas terbaik tidak hanya di Pulau Jawa saja.

Untuk itu, lanjutnya, cara yang dapat diupayakan, antara lain, melibatkan para alumni dan tokoh masyarakat yang memiliki kaitan dengan universitas melalui program-program bersama.

“Bagaimana fakultas-fakultas mendesain program-program utama. Bagaimana mendekatkan alumni kembali kampus. Dan bagaimana melibatkan tokoh-tokoh yang punya hubungan [dengan universitas],” jelasnya.

Melalui pengembangan kegiatan bersama tersebut, menurut Wapres, upaya untuk mendapatkan keseimbangan mutu universitas di Indonesia akan dapat tercapai.

Disamping itu, mengembangkan sistem magang bagi para mahasiswa. Melaui program ini, universitas kelak mampu mencetak lulusan yang siap kerja.

“Pengalaman kita dimana-mana, kalau mahasiswa dikenalkan dengan sektor riil, dia lebih mudah untuk mendapat pekerjaan dan mengetahui apa yang terjadi [sesungguhnya di dunia kerja],” pungkasnya.

Selain MenPUPR, hadir dalam rapat Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur serta Pimpinan dan Anggota Dewan Penyantun UNAND, diantaranya Fahmi Idris, Abdul Latif, dan Fasli Jalal.

Sementara Wapres Jusuf Kalla didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan Dewi Fortuna Anwar, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, Staf Khusus Azyumardi Azra, serta Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (KIP, Setwapres)