Bangkalan, wapresri.go.id – Masyarakat dunia kini telah menyaksikan perkembangan industri halal yang mengarah menjadi gaya hidup (lifestyle). Kesadaran untuk mengonsumsi produk yang terjamin halal dan thoyyib semakin meluas, tidak hanya sektor makanan dan minuman, tetapi juga kosmetik, fesyen, pariwisata, dan lain sebagainya.

Untuk itu, kehadiran Halal Center Universitas Trunojoyo Madura (UTM) diharapkan dapat mendukung tumbuhnya produk-produk halal, sehingga gaya hidup halal masyarakat Madura juga akan berkembang.

“Hal yang sama, kita harapkan dapat juga dikembangkan di Madura. Gaya hidup Islami yang mengakar kuat di tengah masyarakat, tentu menjadi awalan yang baik untuk upaya percepatan halal lifestyle secara lebih luas,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat meresmikan Halal Center UTM di Jl. Raya Telang, Kamal, Bangkalan, Kamis (13/01/2022).

Lebih jauh, Wapres menuturkan bahwa menggunakan produk halal memang menjadi bagian dari perintah agama dan tatanan kehidupan bagi umat Islam. Menurutnya, kehalalan suatu produk dapat mencakup sifat, zat, maupun prosesnya.

“Seluruh aspek halal tersebut telah menjadi faktor pertimbangan masyarakat muslim global dalam memilih produk yang berkualitas,” ujarnya.

Wapres pun mencontohkan bahwa dua minggu lalu dirinya mengunjungi salah satu pabrik kosmetik halal nasional di Tangerang, Banten. Di sana ia membuktikan sendiri bahwa industri kosmetik halal tetap tumbuh meski di masa pandemi Covid-19.

“Saya melihat langsung bagaimana kolaborasi, inovasi, dan konsistensi perusahaan dalam menciptakan brand kosmetik halal yang berkualitas, sekaligus memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri produk halal,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Wapres berharap industri produk halal harus terus dikembangkan di Madura, baik makanan dan minuman, pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata dan beragam potensi besar lainnya.

“Dilihat dari struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan misalnya, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan yang terbesar, yaitu 25%,” ungkapnya.

Namun demikian, sambung Wapres, kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bangkalan saat ini masih kecil, yakni sekitar 2,5%, di mana kontribusi terbesarnya sekitar 38% diperoleh dari industri pengolahan makanan dan minuman.

“Artinya, kebutuhan terbesar dalam rangka memenuhi sertifikasi halal produk nantinya berasal dari sektor makanan dan minuman,” tuturnya.

Wapres berharap produk-produk dari Madura dapat segera menjadi bagian dari rantai pasok industri halal. Terlebih dengan telah adanya Kawasan Industri Halal (KIH) di Sidoarjo.

“Harapan besar kita tentu Pulau Madura akan menjadi salah satu pelopor bagi pengembangan riset produk halal, sekaligus gaya hidup halal di tanah air,” harapnya.

Terakhir, Wapres juga menekankan agar pengembangan industri di Pulau Madura menempatkan masyarakat Madura sebagai subjek pembangunan, salah satunya dengan bertumpu kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Jangan sampai nantinya warga Madura hanya menjadi penonton dari gemuruh pembangunan industri di wilayah sendiri,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rektor UTM Muhammad Syarif melaporkan bahwa inisiasi pembangunan Halal Center UTM dimulai sejak 2018 didasari hasil laporan penelitian di Madura yang menunjukkan adanya keprihatinan atas produk-produk ekonomi yang belum menerapkan prinsip-prinsip kehalalan dengan baik dan benar.

“Hal ini sangat memprihatinkan apalagi penduduk Madura yang mayoritas beragama Islam dan memegang teguh keyakinannya dalam kehidupan sehari-hari tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Syarif menyampaikan bahwa Halal Center UTM telah memiliki Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terdiri dari auditor berjumlah 34 orang, penyelia 20 orang, dan pendamping 140 orang yang semuanya telah bersertifikat.

“Kami juga sudah memiliki laboratorium pengujian halal. Potensi komoditas garam, jagung, rempah, sapi, dan pariwisata akan kami jadikan inisiasi lokasi pengembangan (produk) halal,” ujarnya.

Oleh karena itu, Syarif menyampaikan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, maka Madura kiranya dapat ditetapkan sebagai KIH.

“UTM mengajukan permohonan pemerintah pusat agar menetapkan Madura sebagai kawasan industri halal dan percepatan Pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) Madura,” pintanya.

Mendengar permohonan ini, Wapres pun menyambut baik dan meminta agar Pemda Jawa Timur membantu merealisasikannya.

“Saya menyambut baik apa yang tadi diusulkan supaya Madura ditetapkan juga sebagai KIH tersendiri,” ucapnya.

Tampak hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron, serta segenap sivitas akademika UTM.

Sementara, Wapres didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (EP/RJP-BPMI Setwapres)