Rumuskan Kebijakan Wapres secara Utuh dan Global

Jakarta, wapresri.go.id – Salah satu tugas Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) adalah membantu memberikan masukan dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan kepada Wakil Presiden (Wapres). Untuk itu masukan yang diberikan harus utuh dan global.

“Kantor Wakil Presiden melihat kebijakan secara utuh dan global, termasuk apakah sudah objektif secara ilmiah, apakah tersosialisi dengan baik oleh sektornya dan sasaran dari kebijakan itu,” tegas Kepala Sekretariat Wakil Presiden (Kasetwapres) Mohamad Oemar dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Refleksi Akhir Tahun 2018, di Hotel Borobudur, Jakarta, Jum’at (7/12/2018).

Mohamad Oemar mengungkapkan, inti dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dilakukan Wapres adalah koordinasi. Sedangkan tugas dari Setwapres adalah mendukung substansi dan protokoler, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Wapres tapi juga sebagai tugas rutin yang selalu dilaksanakan oleh Staf Setwapres.

Terkait dengan kepimpinan Wapres yang akan berakhir di 2019, Oemar mengimbau kepada peserta Rapim agar tidak hanya membuat memori jabatan yang berisi capaian dan pekerjaan yang perlu dilanjutkan, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Staf Khusus Bidang Media Masa sekaligus Juru Bicara Wapres Boediono Yopie Hidayat.

Tetapi juga, Oemar menambahkan, dalam memori jabatan perlu dibuat dokumentasi kegiatan dan program Wapres secara menarik dan populis, serta pembuatan booklet yang menceritakan pengalaman Wapres dalam menyelesaikan masalah dan mengambil kebijakan.

“Selain yang dijelaskan Bapak Yopie, perlu dibuat booklet yang jadi policy making kedepan untuk masyarakat sehingga lebih ada pegangan yang praktis untuk masyarakat dan bahan kenangan bagi pak JK,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Oemar juga mengucapkan terima kasih kepada para presenter dan pegawai Setwapres yang dari awal acara telah mengikuti pembahasan Rapim, bertemakan “Lebih Cepat Lebih Baik Melayani Wakil Presiden”.

“Terima kasih semuanya khususnya pada presenter dan teman-teman yang mengikuti pembahasan dari kemarin,” ucapnya.

Program Strategis Wapres dan Setwapres

Acara Rapim yang dibuka oleh Ketua Panitia Ahmad Lutfie pada Kamis 6 Desember 2018 ini berbeda dengan acara refleksi tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun ini acara dikemas menjadi beberapa rangkaian kegiatan.

“Kegiatan refleksi dan evaluasi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana untuk tahun ini, kami mengemas menjadi beberapa rangkaian kegiatan, antara lain sosialisasi bidang kepegawaian dan kesehatan, rapat pimpinan, dan ditutup acara Silaturahmi Bapak Wakil Presiden dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla dengan Keluarga Besar Sekretariat Wakil Presiden,” jelas Lutfie.

Kegiatan Rapim ini dihadiri kurang lebih 164 peserta, terdiri dari pejabat eselon I sampai eselon IV Setwapres. Rapim berisi seminar dan paparan masing-masing unit kedeputian substansi dan kedeputian administrasi.

Untuk kedeputian substansi, materi yang dipaparkan terkait dengan kebijakan dan program Pemerintah yang menjadi perhatian khusus Wapres dalam kurun waktu 2014-2018 dan yang saat ini masih dikerjakan hingga tahun 2019.

Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto memaparkan evaluasi kinerja yang strategis dari kedeputiannya.

“Evaluasi kinerja yang strategis ada lima hal, meliputi perbaikan data produksi beras nasional, penyelenggaraan Asian Games XVII Tahun 2018, pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), percepatan pencegahan anak kerdil (stunting), dan penanganan bencana NTB dan Sulawesi Tengah,” jelasnya.

Ia juga menceritakan kesuksesan Asian Games yang meliputi sukses sarana dan prasarana, sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi. Untuk mencapai kesuksesan pada tiga hal tersebut bahkan harus merubah Peraturan Presiden (Perpres) diantaranya Perpres Nomor 95 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 48 Tahun 2017.

“Asian Games sukses menjadi pelajaran bagi kita bahwa aturan main menyesuaikan tujuan kita,” ungkapnya.

Sedangkan Deputi Bidang Administrasi Guntur Imam Nefianto memaparkan tren kinerja anggaran dan realisasi tahun 2015-2019. Ia juga menjelaskan kebijakan anggaran tahun 2019, kegiatan rutin serta kegiatan strategis dari Bagian Tata Usaha, Teknologi Informasi dan Kepegawaian, dan juga dari unit pelayanan kesehatan.

“Kegiatan strategis dari bagian tata usaha adalah SPDE online, membuat masalah surat menyurat dapat dilakukan dari manapun. Sementara masalah kepegawaian adalah talent pool, mohon arahan Bapak Kasetwapres,” tuturnya.

Guntur juga memaparkan capaian output Biro Protokol, kinerja fisik Bagian Bangunan seperti peremajaan taman, pembuatan ruang terbuka hijau, modernisasi fasilitas kantor, pembuatan green shelter parking, serta ruang tunggu pengemudi.

Selanjutnya Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman Wilarno Setiawan menjelaskan realisasi peran strategis kedeputian ekonomi dalam mendorong percepatan proyek strategis nasional (PSN).

Wilarno memaparkan, ada 15 sektor dalam PSN yang ditangani kedeputian ekonomi seperti jalan tol trans Jawa; perumahan satu juta unit; kawasan seperti rehabilitasi pasar; renovasi stadion Manahan Solo; Kredit Usaha Rakyat, investasi pembangunan kilang minyak, energi baru terbarukan, dan biodiesel; air bersih berupa Revisi RUU SDA; teknologi berupa pengembangan industri farmasi; pelabuhan berupa penetapan Sislognas dan dwelling time; bandara yakni pembangunan Bandara Kulon Progo dan penyelesaian masalah double account; One Single Submission dalam rangka kemudahan perizinan usaha; pengendalian kerusakan gambut; perbaikan data beras; pengembangan pariwisata; jaminan produk halal dan pembangunan transmisi 500 kV Jawa Tengah- Jawa Barat.

Terakhir adalah paparan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan yang disampaikan oleh Asisten Deputi (Asdep) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mohammmad Iqbal. Ia memaparkan realisasi dukungan kegiatan strategis Asdep Polhukam, Asdep Hubungan Luar Negeri, Asdep Komunikasi dan Informasi Publik, dan Asdep Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Beberapa penjelasannya antara lain mengenai pengaduan masyarakat sekitar 400 kasus/tahun, dukungan kepada Wapres sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, arbitrase internasional, citizen lawsuit, dan kesaksian pengadilan.

Acara Rapim ini merupakan salah satu dari rangkaian acara Refleksi Akhir Tahun 2018 Sekretariat Wakil Presiden yang diseelnggarakan dengan suasana serius tapi juga santai. Untuk meningkatkan kinerja, para pegawai yang hadir juga mendapat pencerahan tentang Good Governance dari seorang tokoh muda dan inovatif, Bupati Trenggalek Emil Dardak. Di samping itu, mereka juga mendapatkan motivasi menarik dari dr Agus Ali Fauzi PGD tentang Kiat Kinerja Prima dan Bahagia. (IO/SK-KIP, Setwapres)