Sambutan Pada Acara Apresiasi Dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, Dan ZI Tahun 2023

Sambutan Pada Acara Apresiasi Dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), Dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023

Bali, 6 Desember 2023

Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,

Yang saya hormati,
– Para Menteri dan Kepala Lembaga,
– Para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia;
– Serta hadirin tamu undangan yang berbahagia.

• Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas nikmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama-sama hadir pada acara yang penting ini.

Hadirin sekalian,

• Memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita pada cita-cita menuju birokrasi berkelas dunia.

• Alhamdulillah, menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti.
– Persentase Instansi Pemerintah yang mencapai Nilai Indeks RB dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “Baik” ke atas semakin meningkat.
– Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis.

• Menjadi kebanggaan pula, bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional.
– Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI) menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara.
– Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia yang semula 64,76 tahun 2022, berhasil naik menjadi 66,04 di tahun 2023.

• Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah.

• Saat ini, implementasi RB di tingkat pemerintah kabupaten/kota masih menuntut upaya kita bersama.
– Data dari KemenPAN-RB mencatat kurang lebih 32%, atau 166 dari 508 pemerintah kabupaten/kota yang telah mendapat nilai indeks RB dalam kategori “Baik”.
– Angka ini adalah yang paling rendah jika dibandingkan dengan capaian pada kementerian/lembaga yaitu sekitar 92%, dan pemerintah provinsi sekitar 88%.

• Persoalan lainnya adalah meskipun Indeks RB dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, tetapi masih belum terlihat dampaknya terhadap pencapaian target-target pembangunan nasional, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, dan isu-isu lainnya.

• Kemudian, kita masih menjumpai kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang bahkan juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan aparat pemeriksa pengelolaan keuangan negara.
• Inilah beberapa tantangan nyata yang harus segera diatasi, utamanya dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi ke depan.

– Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dibangun semestinya bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus dapat mencegah korupsi secara maksimal.

Hadirin sekalian,

• Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyoroti perkembangan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di seluruh kabupaten/kota dan Provinsi DKI.

• Aspek pelayanan publik merupakan inti dari pelaksanaan RB. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, harus dipastikan agar seluruh kabupaten/kota memiliki MPP.
– Hingga saat ini telah terbangun 175 MPP, sementara di tahun 2024 diharapkan akan terbangun lagi 156 MPP baru.

• Saya mendapat laporan bahwa kehadiran MPP mendapatkan respons positif dari pemangku kepentingan dan masyarakat.
– Daerah yang memiliki MPP cenderung berada di zona hijau, atau memiliki nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang belum mempunyai MPP.

• Secara khusus, saya mengapresiasi MenPAN-RB, Kementerian/Lembaga, dan 175 Kepala Daerah yang telah berkomitmen menyelenggarakan MPP.
– Saya minta agar pelaksanaan MPP ini terus dikawal, sehingga masyarakat luas dapat merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terjangkau.

• Saya juga harapkan akselerasi pengembangan MPP ke arah MPP digital, yang sekaligus mengintegrasikan seluruh proses bisnis layanan ke dalam satu sistem.
– Dengan demikian, masyarakat akan semakin dimudahkan karena dapat mengakses berbagai layanan cukup melalui gawai dan dengan satu akun saja.
– Proses transformasi digital ini penting untuk menjembatani apa yang diharapkan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh pemerintah.
– Harapannya, pemerintah semakin dapat menyediakan layanan yang prima dengan sederhana, andal, mudah diakses, adil, dan efektif.

Hadirin sekalian,

• Sebagai arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan, saya minta Menteri PAN-RB bersama Kementerian/Lembaga terkait, para gubernur, bupati dan wali kota, untuk memastikan tercapainya tujuan RB, efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas, dengan fokus pada hal berikut.

• Pertama, pastikan keberhasilan pencapaian Indeks RB dan Indeks SAKIP, serta instansi yang telah ditetapkan sebagai zona integritas, juga diikuti dengan perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan.
– Perhatikan indikasi antara lain penurunan angka korupsi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hasil akhirnya mampu menyejahterakan masyarakat.

• Kedua, perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja masing-masing instansi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
– Seluruh instansi pusat dan daerah agar terus tingkatkan komitmen, sinergi, dan kolaborasi pembangunan lintas sektor.

• Selanjutnya, lakukan percepatan transformasi yang menjadikan birokrasi berbasis digital yang terintegrasi.
– Hal ini penting untuk mempermudah inter-operabilitas data antar instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program pembangunan, serta penyusunan kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran.

• Terakhir, percepat dan perkuat pembangunan MPP untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, utamanya terkait pengembangan MPP Digital.
– Pembangunan MPP bukan sekadar pemenuhan mandat regulasi, melainkan juga perlu dipahami sebagai upaya untuk menciptakan standar dan proses pelayanan yang berkualitas, efisien, cepat, dan terjangkau.

• Akhir kata, selamat kepada instansi yang mendapatkan predikat B ke atas untuk penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
– Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.

• Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai setiap usaha yang kita lakukan.
Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thariiq,
Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Sambutan Pada Acara Apresiasi Dan Penyerahan Hasil Evaluasi SAKIP, RB, Dan ZI Tahun 2023

Artikel Terkait: