Sambutan Pada Acara Pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik Dan Peresmian 26 MPP

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Bismillahirrahmanirrahim.

Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agama, Wakil Menteri ATR/BPN, Wakil Jaksa Agung, Wakapolri, para Gubernur, Wali Kota, dan Bupati; para perwakilan dari kementerian dan lembaga negara, hadirin, serta tamu undangan yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara pada hari ini.

Hadirin sekalian, reformasi birokrasi bukanlah sekadar rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Perubahan di antaranya perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi, agar menjadi kian responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik.

Saat ini Reformasi Birokrasi Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional periode 2021-2024. Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju Birokrasi Kelas Dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita.

Sebagai contoh, komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya.

Hadirin yang terhormat, selaku Ketua Pengarah KPRBN, saya mengapresiasi gagasan penajaman Reformasi Birokrasi Tematik berbasis prioritas program pembangunan yang diinisiasi oleh Kementerian PANRB.

Saya ingin tekankan bahwa RB tematik perlu didorong, untuk memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PANRB bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta seluruh pemerintah daerah, mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB Tematik.

Inovasi kebijakan dan layanan publik harus dikembangkan dengan membangun proses pemelajaran antar instansi pemerintahan, serta diarahkan untuk memecahkan berbagai persoalan mendasar masyarakat secara konkret, seperti pengangguran, pemerataan kesejahteraan, hingga masalah lingkungan. Sejalan dengan upaya ini, apresiasi juga saya sampaikan kepada Bapak/Ibu pimpinan daerah yang telah berbenah melaksanakan Program Penyederhanaan Birokrasi.

Transformasi organisasi birokrasi ini selanjutnya perlu diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru. Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel.

Sudah saatnya kita tinggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi kita. Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat.

Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur, saat ini terdapat 77 Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah diresmikan di kabupaten/kota seluruh Indonesia, ditambah dengan 26 MPP yang juga akan diresmikan pada hari ini.

Keberadaan sejumlah 103 MPP ini tidak hanya menandakan keberhasilan pemenuhan target tahun 2022, tetapi juga menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antarsektor, menuju integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

Ke depan, agar Mal Pelayanan Publik di Indonesia terus berkembang dan semakin berkualitas, untuk itu saya ingin sampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian. Pertama, Kementerian PANRB segera rumuskan dan laksanakan terobosan MPP yang lebih dinamis, dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi dan informasi melalui platform digital.

Di samping itu, diperlukan juga sinkronisasi dan deregulasi semua peraturan-peraturan yang masih tumpang tindih dan berpotensi menghambat integrasi pelayanan publik pada MPP.

Yang kedua, Kementerian Investasi agar menyempurnakan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, atau OSS. Saya masih mendengar adanya keluhan dan isu pada layanan OSS di kabupaten/kota. Untuk itu, OSS kiranya dapat segera diintegrasikan dengan MPP Digital.

Yang ketiga, Bappenas dan Kementerian Keuangan agar memberikan dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah.

Selanjutnya, para Gubernur, Bupati, dan Sekda berkomitmen kuat dan bersama-sama mengintegrasikan berbagai jenis layanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam satu penyelenggaraan MPP di daerah masing-masing.

Terakhir, Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri bersama Sekretaris Eksekutif KPRBN agar menyelesaikan Desain MPP Digital.

Setelah diujicobakan di daerah terpilih, harapannya desain ini dapat segera direplikasi di daerah-daerah lain, sehingga target capaian MPP di semua kabupaten/kota tahun 2024 dapat dipastikan capaiannya.

Akhir kata, saya harapkan acara ini dapat semakin mendorong peningkatan kualitas kelembagaan dan kultural, serta kinerja birokrasi, sehingga semakin berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya canangkan dimulainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik di kementrian/lembaga dan daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ‘inayah-Nya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq, wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

***