Selenggarakan Rapat Konsolidasi RIPPP, BP3OKP Optimis Bangun Papua dengan Lompatan Baru

Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041 pada tanggal 17 April 2023. RIPPP memuat tiga misi besar, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Di sisi lain, pada 29 Mei 2023 lalu, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin juga telah mengukuhkan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), yang memiliki salah satu tugas utama adalah mengawal implementasi RIPPP.

Oleh karena itu, sebagai upaya tindak lanjut, Sekretaris Eksekutif BP3OKP yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Velix Vernando Wanggai, menyelenggarakan Rapat Konsolidasi RIPPP di Auditorium Setwapres, Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta, Kamis (08/06/2023).

“Kita tentu melangkah dengan beberapa poin tentang arahan Wapres, tentang melihat semangat baru, paradigma baru, cara kerja, dan desain baru agar ada sebuah lompatan. Jadi, kita tidak biasa-biasa saja,” tutur Velix dalam sambutan pembukanya.

Lebih lanjut Velix menyampaikan, lompatan-lompatan tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui implementasi program-program yang memberikan hasil secara cepat dan baik (quick win).

“Strategi percepatan pembangunan yang terpadu, di sini hal-hal yang sifatnya teknokratik. Kita ingin memastikan rencana induk di dalam Otsus dan Perpres, kemudian memastikan BP3OKP berjalan, dan memastikan proyek-proyek yang quick win, yang fokus dan prioritasnya harus kita lakukan,” papar Velix.

Program quick win ini, tambah Velix, perlu dilakukan utamanya pada sektor yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat seperti pembangunan infrastruktur penunjang kehidupan sehari-hari.

“Penting adanya desain baru pembangunan provinsi baru, termasuk prioritas dalam pembangunan sarana dan prasarana,” imbuhnya.

Velix pun menilai, seluruh gagasan tersebut di atas, akan dapat terlaksana dengan baik apabila dilakukan melalui pendekatan komprehensif dan humanis berbasis teritorial untuk memberikan afirmasi kepada masyarakat asli Papua bahwa pembangunan yang akan dilakukan di daerahnya adalah untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

“Beliau [Wapres] ingin bahwa kita fokus pada comprehensive approach. Jadi, pendekatan menyeluruh untuk mengelola Papua, juga untuk kesejahteraan Papua,” imbuh Velix.

“Dan pendekatan keamanan. Jadi, human security yang dikedepankan,” tambahnya.

Dengan demikian, menutup sambutannya, Velix mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di pusat maupun daerah, serta BP3OKP, untuk saling bahu membahu bekerja sama menyukseskan RIPPP agar percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua dapat terwujud.

“Ini menjadi bagian kita mengonsolidasi dari sisi kelembagaan, isu-isu strategis, dan bagaimana kita mengelola isu-isu itu sebagai jalan terbaik untuk kita,” pungkas Velix.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyebutkan bahwa diperlukan adanya kerja sama dari seluruh pihak dalam mendorong dan mewujudkan terciptanya grand design dalam percepatan pemerataan pembangunan untuk wilayah Papua.

“Pentingnya grand design ini tentunya membutuhkan pemahaman yang sama dari semua pemangku kepentingan, baik dari aparat keamanan dan masyarakat yang sehari-sehari terlibat di dalam mendorong kebijakan-kebijakan,” ungkap Akmal.

Sejalan dengan Akmal, Anggota BP3OKP Pendeta Albert Yoku, pun menyampaikan harapannya agar rapat konsolidasi hari ini dapat membawa peningkatan percepatan pembangunan Papua yang semakin signifikan melalui sinergi dari para pemangku kepentingan.

“Kami berharap dengan pertemuan ini ada saling kenal yang baik, sehingga nanti di lapangan kita bisa bersinergi untuk memajukan Papua,” ujar Albert.

Tampak hadir dalam Rapat Konsolidasi RIPPP diantaranya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Himawan Hariyoga Djojokusumo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, serta para perwakilan dari kementerian/lembaga. (DAS/NN – BPMI Setwapres)