Kantor Wakil Presiden. Target pemerintah saat ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Upaya apapun dilakukan untuk mencapai target tersebut, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur. Lalu, infrastruktur apa yang saat ini menjadi prioritas pemerintah? “Banyak yang tanya kepada saya, apa prioritas pemerintah saat ini? Saya jawab tidak ada karena semua prioritas, baik itu jalan, pelabuhan, maupun energi semua prioritas,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menerima Gubernur Japan Bank or International Cooperation (JBIC) Hiroshi Watanabe di Kantor Wakil Presiden, Senin pagi 19 Januari 2015.
Diakui Wapres, sebelumnya, pemerintah banyak membangun infrastruktur yang berorientasi pada economic viable. Saat ini, pihak swasta, diharapkan turut mendukung target 7 persen ini. “Untuk itu pemerintah membuat kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung business viable. Kami juga telah meminta Menteri Keuangan untuk merumuskan anggaran yang sesuai dengan rencana pemerintah ini,” tutur Wapres.
Namun, walupun terbuka untuk sektor swasta ada syarat yang harus dipenuhi. “Proyek yang dibangun harus berkualitas baik dan berjangka panjang,” tegas Wapres.
Lebih jauh Wapres mencontohkan pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi, yaitu proyek Massive Rapid Transportation (MRT) yang saat ini tengah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta. “Mungkin nanti bisa dibangun proyek serupa sebagai penghubung antar pulau, seperti Trans Jawa atau Trans Sumatera,” harap Wapres.
Infrastruktur lainnya yang juga akan direalisasikan adalah pembangunan energi listrik 35.000 MW, “10.000 oleh pemerintah dan 25.000 oleh sektor swasta, yang akan dibangun setiap tahun,” jelas Wapres.
Gubernur JBIC Hiroshi Watanabe melihat peluang tersebut dan berencana tetap menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia. “Indonesia adalah negara besar di Asia. Untuk itu kami akan terus meningkatkan kerjasama dengan negara ini,” ungkap Watanabe.
Wanatabe juga menyambut baik program strategis pemerintah di bidang maritim, dan berharap pemerintah membangun transportasi yang menghubungkan pulau-pulau. “Karena dengan adanya transportasi yang memadai di luar Jakarta dan juga pulau-pulau lain selain Jawa, perusahaan-perusahaan Jepang akan lebih percaya diri membangun investasi di Indonesia,” terang Wanatabe.
Pemerintah, dikatakan Wapres, memahami hal tersebut. “Equality dalam transportasi di seluruh wilayah Indonesia harus dilaksanakan, oleh karena itu pemerintah mendorong transportasi laut sebagai upaya program strategis pemerintah,” sambungnya.
Sektor lain untuk mendukung target 7 persen adalah energi. Menurut Wapres, Indonesia merupakan penghasil energi yang sangat besar, namun dalam pemakaiannya harus dikombinasikan dengan yang lain. Barubara contohnya, apabila di Pulau Jawa hanya menggunakan batubara, maka dalam 10 tahun akan dibutuhkan 200 juta barubara, yang efeknya akan merusak lingkungan. “Jadi batubara hanya digunakan 50 persen, sisanya campuran geothermal, gas, dan hydro,” ucap Wapres.
“Pemerintah Indonesia sangat beruntung karena Indonesia memiliki banyak sumber daya energi. Semnetara negara-negara Asia lainnya masih mengimport energi dari negara lain,” kata Wanatabe memuji.
Upaya lain untuk mendukung target 7 persen adalah dibangunnya manufaktur di luar Pulau Jawa. Hal ini sangat penting, karena dapat menyerap banyak tenaga kerja. “Mengingat di Pulau Jawa, hanya 1/3 saja atau 2 orang yang dapat bekerja dalam satu rumah tangga,” kata Wapres di akhir pertemuan.
Hadir mendampingi Wanatabe, Executive Officer untuk Asia dan Pasifik Munetaka Horiguchi, dan dua Direktur Jenderal Masaaki Yamada dan Zenko Shinoyama. (Siti Khodijah)
****
