Siapkan Hunian MBR dengan Rumah Susun

Jakarta, wapresri.go.id – Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang dapat memberikan kepastian hidup. Oleh karena itu, Pemerintah terus mendukung program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan fokus pada pembangunan rumah susun.

Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPP-APERSI) Junaidi Abdillah, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta (8/11).

“Kita fokus pada rumah susun untuk antisipasi kenaikan harga tanah dan penyelamatan lahan hijau,” imbau Wapres.

Sebagaimana disampaikan oleh Junaidi, APERSI berterima kasih atas disahkannya PP 64/2016 Tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai dukungan Pemerintah Pusat dalam program perumahan bagi MBR. Namun, APERSI sebagai asosiasi pengembang rumah bersubsidi masih menemui kendala dalam pelaksanaan program kerjanya.

“Tahun ini kami belum dapat mencapai 100% target 130 ribu unit dan masih didominasi oleh rumah pijak tanah. Kendala terbesar adalah masalah perijinan. PP 64 belum optimal dijalankan di daerah,” ungkapnya.

Hingga saat ini APERSI memiliki 2.700 perumahan dan 2.300 perumahan yang sedang berproduksi. APERSI menetapkan harga jual rumah bersubsidi seluas 60M2 di kisaran 135 juta rupiah untuk daerah Kalimantan dan Sulawesi, dan 145 juta rupiah untuk daerah Jabodetabek dan Sumatera. Pemerintah memberikan subsidi down payment kepada masyarakat sebesar 5% sehingga cicilan yang dibebankan sekitar Rp800.000,-.

Dalam pertemuan tersebut, APERSI juga meminta kesediaan Wapres untuk hadir pada Rakernas yang diadakan di Jakarta dari tanggal 15 s.d. 16 November 2018.

Hadir mendampingi Junaidi Abdillah, Sekretaris Jendral Daniel Djumali, Wakil Ketua Umum Abbas Minen, Wakil Sekretaris Jenderal Hugeng Tayan, dan Direktur Eksekutif Adi Gunawan.

Sementara Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, dan Staf Khusus Bidang Infrastruktur dan Investasi Muhammad Abduh. (RMS/SK, KIP-Setwapres)