Sinergitas Semua Pihak, Kunci Utama Penurunan Kemiskinan

Jakarta, wapresri.go.id – Angka resmi kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang menurun sedikit demi sedikit. Penurunan angka kemiskinan merupakan tugas pokok suatu negara, bahkan dunia melalui program Suistanable Development Goal’s (SDGs). Untuk itu, pelaksanaan tugas pokok ini perlu didukung oleh semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha.

“Upaya kita untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah tugas pokok. Begitu banyak kebijakan, maka bagaimana kebijakan itu dapat disinergikan secara bersama-sama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat menerima laporan capaian kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) periode tahun 2014-2019 di Istana Wakil Presiden, Merdeka Selatan, Jakarta (09/10/2019).

Selain itu, Wapres yang juga menjabat sebagai Ketua TNP2K menekankan, program penanggulangan kemiskinan juga berhubungan dengan semua sektor.

“Kemiskinan hanya bisa diatasi apabila ekonomi baik, stabilitas politik dan keamanan baik, keamanan hanya bisa dicapai apabila ada kemakmuran, kemakmuran hanya bisa dicapai apabila ekonomi berjalan,” tegasnya .

Wapres menjelaskan sebagai upaya mendukung penyempurnaan serta peningkatan kualitas implementasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, TNP2K bekerja dengan pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy approach). Pendekatan ini dipenuhi melalui rangkaian aktivitas riset dan kajian, pengelolaan dan pemanfaatan pengetahuan (knowledge management), serta rangkaian kegiatan uji coba.

“Dua cara untuk menanggulangi kemiskinan, meningkatan pendapatan atau mengurangi pengeluaran masyarakat. Mengurangi pengeluaran dilakukan di antaranya dengan program kesehatan yang gratis, memberikan subsidi beras dapat diartikan mengurangi pengeluaran, sehingga masyarakat memiliki tingkat konsumsi lebih besar. Sedangkan meningkatkan pendapatan dilakukan melalui meningkatkan UMR (upah minium regional),” jelas Wapres.

Wapres mencermati tingginya tingkat kemiskinan antara desa dengan perkotaan juga menjadi permasalahan yang harus dihadapi secara bersama. Untuk itu, produktivitas para petani perlu diupayakan dalam meningkatkan pendapatannya.

“Bukan memberikan dia subsidi, tapi bagaimana meningkatkan produktivitas petani agar menghasilkan 6 sampai 7 ton, semua upaya itu harus diupayakan secara bersama-sama,” ungkap Wapres.

Di akhir sambutannya, Wapres menyampaikan apresiasi atas kerja sama TNP2K dan Pemerintah Australia yang selama ini telah memberikan saran-saran, rumusan dan dukungan kebijakan dalam mendukung penanggulangan kemiskinan.

“Mudah-mudahan nanti dapat berlanjut pada masa datang dan terima kasih kepada Pemerintah Australia atas dukungan kepada TNP2K, sehingga memiliki sistem yang baik dan berjalan secara profesional,” tandas Wapres.

Sebelumnya, Duta Besar Australia Gary Quinlan AO pada kesempatan yang sama dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas dukungan Wapres beserta TNP2K dalam mendorong percepatan penurunan kemiskinan di Indonesia.

“Laporan yang disampaikan oleh TNP2K sangatlah produktif dan konkrit dalam rangka mengurangi kemiskinan. Kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia selama lebih 10 tahun dalam menanggulangi kemiskinan, diharapkan dapat berlanjut di masa yang akan datang,” kata Gary.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan yang juga Sekretaris Eksekutif TNP2K Bambang Widianto juga melaporkan bahwa perjalanan TNP2K yang hampir 10 tahun telah berkembang menjadi sebuah pusat kajian dan rujukan bagi penggiat penanggulangan kemiskinan, serta para akademisi di dalam maupun luar negeri.

Untuk itu, Bambang menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan kepada Bapak Wapres yang telah memberikan kepercayaan, bimbingan dan kiat-kiat yang cerdas selama menjalankan tugas yang diemban TNP2K.

“Merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kami dan staf di TNP2K untuk dapat bekerja bersama Bapak Wakil Presiden M. Jusuf Kalla,” ucap Bambang.

Adapun hasil kerja Sekretariat TNP2K lainnya di bawah bimbingan Wapres telah dirangkum dalam buku laporan yang berjudul “Menanggulangi Kemiskinan dan Mengurangi Ketimpangan Melalui Peningkatan Efektivitas dan Program”. Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin.

TNP2K merupakan organisasi yang bekerja sebagai “dapur” dukungan kebijakan penanggulangan kemiskinan, bagi kementerian/ lembaga anggota TNP2K melalui koordinasi dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan program terkait.

Hadir mendampingi Wapres, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Eko Putro Sandjojo, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra, serta Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (KH/AF-KIP, Setwapres).