Sistem BPJS Harus Lebih Tertata

Jakarta, wapresri.go.id – Jaminan kesehatan nasional merupakan isu penting yang harus terus disempurnakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

“Ke depannya jaminan kesehatan harus terdesentralisasi. Ini kerja gotong-royong, BPJS dengan pemerintah daerah. Sistemnya pun harus lebih tertata. Rasionalisasi jangan merugikan masyarakat. Misalnya besaran premi dan coverage menyesuaikan kondisi perekonomian Negara,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada Pembukaan Seminar dan Diskusi di Auditorium Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (17/01/2019).

Menurut Wapres, peran utama BPJS dalam bidang kesehatan masyarakat adalah melakukan promosi hidup sehat dan tindakan pencegahan mengurangi risiko sakit.

“Keberhasilan pelayanan kesehatan suatu daerah dapat dilihat dari kondisi lingkungannya yang terjaga dan jumlah pasien di rumah sakit sedikit karena masyarakatnya sehat, bukan sebaliknya,” ujarnya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan, jika masyarakat sehat maka pengeluaran untuk berobat dapat dikurangi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. Dalam perkembangannya BPJS adalah produk dari UU No. 40 Tahun 2004, dan merupakan badan usaha dengan banyak anggota, yaitu 215 juta jiwa.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CSIS Philips J. Vermonte menyatakan bahwa seminar yang mengusung tema “Pembiayaan yang Berkelanjutan Untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia” ini hasil kerjasama antara Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan gabungan farmasi Indonesia.

“Seminar ini terselenggara atas kerja sama TNP2K dan gabungan farmasi Indonesia. Ada tiga hal fokus diskusi, yaitu dukungan benefit kesehatan bagi masyarakat, program jangka pendek dan panjang tentang pembiayaan, kebijakan, dan kualitas pelayanan kesehatan, serta peran serta penyedia jasa pelayanan kesehatan,” tuturnya.

Hadir mendampingi Wapres, Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin dan Staf Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (RMS/SK-KIP, Setwapres)