Jakarta-wapresri.go.id. Menjadi tuan rumah Asian Games adalah hal penting dan suatu kehormatan sekaligus tantangan yang menyangkut harga diri bangsa.

“Tiga hal yang harus jadi perhatian kita, sarana prasarana, penyelenggaraan, dan prestasi yang tentu akan membanggakan untuk waktu yang lama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla, selaku Ketua Panitia Pengarah Asian Games 2017, ketika memimpin rapat persiapan Asian Games 2018 di Gedung Graha Kementerian Pemuda dan Olahraga, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3/2017).

Dalam sejarahnya, Wapres mencermati, event olahraga kerap dilaksanakan secara berlebihan sehingga menjadi salah satunya penyebab kebangkrutan negara penyelanggara seperti penyelenggaraan Olympic di Yunani (Athena) dan Brazil (Rio de Jeneiro). Ketua Olympic Council of Asia (OCA) pun telah memberi arahan jelas agar Asian Games dilaksanakan dengan cost effective sehingga banyak negara bisa menjadi host Asian Games.

“Penyelenggaran Asian Games 2018 tidak jor-joran tetapi tetap pada batas-batas kewajaran dan optimalisasi tanpa mengurangi prestasi,” tegas Wapres.

Seperti diketahui, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games 2018 yang akan berlangsung sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai 2 September 2018. Penunjukkan ini merupakan pelimpahan dari Vietnam yang telah menyatakan ketidaksanggupannya menjadi host untuk event empat tahunan ini. Indonesia diharapkan dapat menduduki peringkat 8-10 dengan proyeksi minimal perolehan medali emas antara 13 sampai 20 medali emas.

Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (SATLAK PRIMA) Achmad Soetjipto, dalam paparannya menyampaikan, sebanyak 42 cabang olahraga (cabor), 59 disiplin, dan 484 nomor lomba akan dipertandingkan pada ajang Asian Games 2018. Venue pertandingan akan berada di dua lokasi yakni 32 cabor di Jakarta dan selebihnya di Palembang.

Menanggapi hal tersebut, Wapres mengimbau untuk melakukan efisiensi biaya, khususnya biaya penyelenggaran dari rencana anggaran sekitar 8 triliun menjadi sekitar 4,5 triliun rupiah. Wapres menilai dengan kondisi keuangan negara saat ini banyak hal yang perlu dilakukan untuk menekan biaya, khususnya biaya penyelenggaraan.

“Saya membaca (anggaran), banyak sekali yang bisa ditarik, salah satu caranya dengan mengurangi cabang olahraga, ini tidak akan didiskusikan lagi, hanya maksimum 36 cabang olahraga seperti Asian Games di Incheon (Korea Selatan) sehingga kita bisa mengurangi atlet hingga 1500 orang,” ujar Wapres.

Ketentuan cabang olahraga adalah hasil kesepakatan dengan OCA yang ditetapkan dalam kontrak. Namun, perubahan masih mungkin untuk dilakukan hingga Agustus 2017.

“Kami akan melakukan negosiasi kembali (dengan OCA) jumlah cabang olahraga yang betul-betul bisa memberi peluang untuk menaikkan peringkat kita”, ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, melaksanakan arahan Wapres.

Wapres berharap agar pelaksanaan Asian Games betul-betul dilaksanakan dengan serius, lebih sederhana (cost effective), namun meriah dan menggembirakan.

Menurut Wapres, penyelenggaraan event olahraga sangat berpotensi pada penyelewengan dan kesalahan prosedur yang berujung masalah di kemudian hari. Untuk itu perlu pendampingan dari BPKP, LKPP, dan aparat hukum lainnya.

“Saya ingin menyelamatkan kita semua (dari kesalahan prosedur),” pungkasnya.

Selain Menteri Pemuda dan Olahraga dan Ketua Satlak Prima, rapat dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo,  Ketua Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC) 2018 Erick Thohir, serta pejabat terkait di jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga.  Sementara, Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi.  (KIP, Setwapres)