Tak Ada Lagi Bailout, Jaga Kesehatan Jasa Keuangan

Jakarta. Pengelolaan sektor jasa keuangan yang sehat dan kompetitif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sehingga dapat menyejahterakan rakyat secara adil dan merata.

“Derap langkah negeri ini, ditentukan dari sehat dan sakitnya keuangan, maka harus dijaga bagaimana jasa keuangan berkontribusi untuk kemajuan bangsa,” pesan Wapres dalam pertemuan tahunan dengan para pelaku industri jasa keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Grand Ballroom Kempinski, Jumat, 15 Januari 2016.

Wapres mengibaratkan jasa keuangan bagaikan darah yang mengalir di tubuh manusia yang perlu dijaga dan dikontrol keseimbangannya agar tetap memberikan kesehatan. Untuk itu, jasa keuangan juga perlu dijaga sinergi dan harmoninya sehingga memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa.

“Tanpa jasa keuangan yang baik, bangsa tak akan berjalan dengan baik. Sebagaimana [seseorang] bisa diukur kesehatannya hanya dengan isi darah. Ketinggian salah, kerendahan juga salah. Berlebih salah, kurang juga salah. Maka hendaknya dapat diukur agar terjadi keharmonisasian,” jelas Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengingatkan sektor jasa keuangan agar tidak mengulangi lagi pengalaman buruk krisis moneter tahun 1998, dimana negara dan rakyat dikorbankan untuk membantu menyehatkan perbankan yang dikelola dengan tidak benar. Ke depan, lanjut Wapres, lembaga keuangan harus mampu mengelola usahanya dengan baik sehingga tidak lagi membebani negara.

“Kita tidak ingin lagi ada bailout. Kalau ada masa sulit, anda yang harus bertanggung jawab sendiri. Kita punya pengalaman masalah keuangan masa lalu. Bagaimana 1998 kita alami masalah besar, DPR harus memutuskan anggaran untuk membayar masalah masa lalu itu,” seru Wapres.

Dampak dari krisis dan kebijakan bailout, kata Wapres, mengakibatkan angka gini rasio yang tinggi, sehingga menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan yang makin lebar. Menurut Wapres, rakyat kecil makin sulit dan sebaliknya yang kaya justru membesarkan asetnya. Kondisi itu terjadi karena beban krisis moneter ditanggung sepenuhnya oleh fiskal pemerintah.

“Jadi bukan masanya lagi, lembaga keuangan ditanggung pemerintah. Itu tidak bisa kita tolerir lagi. Krisis 1998 menghasilkan orang yang makin mampu, karena pemerintah harus menanggung semua yang terjadi di seluruh lembaga keuangan,” terang Wapres.

Oleh sebab itu, Wapres mengharapkan semua lembaga keuangan menjalankan kegiatannya dengan baik agar mampu bertahan dalam kondisi krisis.

Di sisi lain, Wapres mengapresiasi langkah Bank Indonesia, yang kemarin telah menurunkan tingkat suku bunga acuan. Meskipun nilainya masih relatif kecil, diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berwirausaha dan meninggalkan kebiasaan lama yang hanya menunggu keuntungan dari bunga bank.

“Kita harus mengubah mindset masyarakat Indonesia. Saya bilang tidak akan bisa pasar modal maju besar kalau deposito masih tinggi,” tutur Wapres.

Langkah Bank Indonesia itu, lanjut Wapres, diharapkan diikuti oleh bank-bank lainnya, sehingga diharapkan sektor riil dan usaha kecil menengah dapat leluasa mendapatkan akses perbankan dengan bunga yang kompetitif.

“Kita tak mengapresiasi bank yang untungnya besar tapi bunganya tinggi. NPL-nya [Non Performing Loan] lebih rendah kalau bunganya rendah. Kemajuan banyak negara, hampir tidak ada negara yang maju dengan bunga yang tinggi,” ungkap Wapres berargumentasi.

Wapres menilai dalam kondisi perekonomian nasional yang sedang bertumbuh ini, Pemerintah mengajak para pelaku usaha dan sektor jasa keuangan untuk bersinergi dan bekerja sama dalam menghadapi persaingan global.

“Memang sekarang zamannya adalah kerja sama. Kita tinggalkan kondisi dimana semua orang bebas melimpahkan masalahnya kepada pasar,” harap Wapres.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad mendorong industri jasa keuangan meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus tetap fokus untuk dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional yang optimal. Saya memandang momentum inflasi yang rendah harus dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kegiatan produksi domestik, dengan memanfaatkan ruang ekspansi dari sistem keuangan,” ujar Muliaman.

Ke depan, lanjut Muliaman, OJK akan fokus pada dua perhatian utama untuk menggairahkan kegiatan ekonomi produktif. Pertama, meningkatkan kemampuan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Kedua, mendorong pemanfaatan sektor jasa keuangan untuk pembiayaan-pembiayaan yang memerlukan sumber dana jangka panjang dan mendorong korporasi menjadi lokomotif perekonomian nasional. (Taufik Abdullah)