Ternate, wapresri.go.id – Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus pemerintah, khususnya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Lebih dari 9% penduduk Indonesia masuk dalam kategori penduduk miskin. Bahkan, menurut data BPS 2022 sekitar 2%-nya tergolong miskin ekstrem. Meskipun Bank Dunia menyebutkan angka tersebut kini menjadi 1.5%, pemerintah berupaya keras untuk dapat mencapai target 0% pada 2024.

“Saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor,” tegas Wakil Presiddn (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara Penguatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menuju Indonesia Bebas Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Gamalama Ballroom, Hotel Sahid Bela Ternate, Jl. Jati Raya No. 500, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Jumat pagi (12/05/2023).

Lebih jauh Wapres menyebutkan dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban sebagai upaya dalam mencapai nol persen kemiskinan esktrem pada 2024.

“Di tahun 2024 nanti, kita menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0%, yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban,” ungkapnya.

Wapres pun meminta para pendamping desa, khususnya di Maluku Utara, agar dapat meningkatkan peranan dalam mengatasi kemiskinan ekstrem.

“Para pendamping desa agar membantu kepala desa dan aparatur dalam menguatkan konvergensi program di kantong-kantong kemiskinan, khususnya wilayah konsentrasi keluarga miskin ekstrem,” imbaunya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid mengungkapkan, perwujudan nol persen kemiskinan ekstrem tahun 2024 saat ini telah dilakukan melalui dana desa yang telah disalurkan ke rekening kas desa.

“Melalui dana desa yang disalurkan langsung ke rekening kas desa, desa-desa di Indonesia telah berkontribusi besar salah satunya untuk mewujudkan nol persen atau mendekati nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024,” pungkasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut Gubernur Maluku Utara Abdul Gani beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku Utara dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan PDTT Taufik Madjid.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma. (DAS/SK–BPMI, Setwapres)