Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima audiensi Pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau secara virtual di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat Selasa (15/12/2020).
Dalam audiensi, Pimpinan Lembaga Adat Melayu Riau menyampaikan secara umum kondisi yang terjadi di Provinsi Riau, salah satunya mengenai angka kemiskinan yang saat ini masih cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut, Wapres mengakui bahwa terdapat peningkatan jumlah masyarakat tidak mampu selama masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Untuk itu, ia memastikan bahwa pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan di Provinsi Riau.
“Tentang kemiskinan ini, sudah menjadi program pemerintah untuk kita menanggulangi kemiskinan ini,” tegas Wapres.
Lebih jauh, menurut Wapres, terdapat dua hal yang akan terus diupayakan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan.
“Pertama, pemberian bantuan sosial atau bansos, yaitu melalui bansos pendidikan, bansos kesehatan, bansos sembilan bahan pokok (sembako), bahkan di masa pandemi ini ada bansos untuk usaha-usaha kecil atau bansos produktif,” paparnya.
Kemudian, lanjut Wapres, hal kedua yang akan terus diupayakan pemerintah adalah pemberdayaan masyarakat miskin.
“Kemiskinan yang dihadapi di Riau ini juga menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian untuk kita tanggulangi melalui upaya-upaya pemberdayaan ekonomi umat,” terangnya.
Terkait upaya-upaya ini, Wapres memastikan bahwa kelembagaan dan dananya telah disiapkan oleh pemerintah.
“Sebenarnya kelembagaannya sudah ada, sudah disiapkan, dan dana untuk baik bansos maupun untuk pemberdayaan juga sudah disiapkan untuk APBN 2021,” pungkas Wapres.
Selain melaporkan masalah kemiskinan di Provinsi Riau, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat, Lembaga Adat Melayu Riau Datuk Sri Al-Azhar melaporkan bahwa organisasi yang dipimpinnya sangat mendukung program pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
“Adat Melayu Riau itu bersepati atau menyatu dengan Islam. Adat bersendi syara, syara bersendi kitabullah. Oleh karena itu, dorongan yang mulia kiai, agar Indonesia mengembangkan ekonomi syariah sebagai bagian dari perwujudan peradaban yang Islami adalah sesuatu yang amat bersesuaian dengan adat kami, Adat Melayu Riau,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa masalah di Provinsi Riau yang dinilai apabila diselesaikan dengan baik, dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Riau. Salah satunya mengenai masalah investasi dan pemanfaatan sumber daya alam.
“Penggalakan investasi sumber daya alam di Riau belumlah terwujud. Kita berharap lebih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat Adat Melayu Riau agar masyarakat kami bisa mengejar ketertinggalannya,” tandasnya.
Tampak hadir dalam audiensi selain Datuk Sri Al-Azhar, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rashid, serta jajaran pengurus Lembaga Adat Melayu Riau.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/NN – KIP Setwapres)