Nusa Dua-Bali, wapresri.go.id – Sebagai organisasi independen dan sebagai ”mitra” pemerintah, Kamar Dagang Indonesia (KADIN) diharapkan program-program kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan program prioritas pemerintah dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia.

“Pemerintah telah menetapkan berbagai program yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H.Ma’ruf Amin dalam sambutannya pada Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) ke-4 KADIN Tahun 2019 di Hotel Westin Nusa Dua Bali, Jum’at (29/11/2019).

Guna pelaksanaan program yang tepat sasaran tersebut, kata Wapres, maka diperlukan peran serta pelaku dunia usaha untuk mewujudkannya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa pertumbuhan perekonomian nasional Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup besar, diantaranya laju perekonomian nasional yang cenderung melambat, sebagai akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global (perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang berkepanjangan serta risiko geopolitik), serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah.

“Menurut Data Bank Dunia (World Bank), Indeks Modal Manusia (IMM) (indikator kapasitas dan kualitas SDM sebuah negara dalam  membangun ekonomi) Indonesia termasuk dalam kelompok pendapatan rendah-menengah (lower-middle income), dan tertinggal dibandingkan negara Singapura, Korea, dan Jepang,” paparnya.

“Angka kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran masih termasuk dalam kategori tinggi dan harus diturunkan,” tegas Wapres.
Wapres menambahkan bahwa struktur perekonomian Indonesia masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor. Karena itu ekspor harus ditingkatkan.

“Angka Ekspor harus ditingkatkan untuk memperkecil defisit neraca perdagangan dan perekonomian semakin membaik,” pesannya.

Wapres mencermati tantangan berikutnya mengenai perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi internet telah merubah metode atau cara berbisnis dan gaya hidup masyarakat.

“Para pelaku usaha harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya,” pesannya lebih lanjut.

Menghadapi tantangan ekonomi tersebut, Wapres mengatakan perlunya sinergitas dan usaha bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan otoritas (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dll), dan para pelaku usaha maupun industri, untuk dapat meningkatkan daya saing dan terciptanya kepastian berusaha yang lebih sehat.

“Pemerintah saat ini sedang berupaya menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi pengembangan dunia usaha melalui penyederhanaan sejumlah regulasi (omnibus law) guna mendukung kemudahan berusaha, penyederhanaan birokrasi, dan penciptaan lapangan kerja,” terangnya.

Dalam Kesempatan tersebut Wapres menyampaikan harapan, agar KADIN dapat memainkan perannya melalui pemberdayaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar “naik kelas”, pengembangan bisnis startup, dan perluasan pemanfaatan penggunaan teknologi digital (e-commerce).

“KADIN juga diharapkan mampu untuk berperan serta dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sehingga para tenaga kerja memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri nasional,” urainya.

Wapres menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dilakukan melalui fasilitasi atau kerjasama dengan institusi pendidikan formal dan pendidikan vokasi.
Disisi lain, kata Wapres potensi ekonomi baru yang akan dikembangkan saat ini agar mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional adalah ekonomi syariah.

“Peran ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia masih jauh dibandingkan dengan ekonomi dan keuangan konvensional. Market share perbankan syariah baru mencapai 5,95% dan keuangan syariah baru mencapai 8,29%,” bebernya.

Wapres menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan memimpin langsung upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui lembaga Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS).

“Saat ini sedang dilakukan penguatan kelembagaan melalui revisi regulasi lembaga tersebut. Untuk itu kedepan diharapkan perkembangan ekonomi konvensional mampu bersinergi dengan pengembangan ekonomi syariah,” tuturnya.

Wapres menyerukan kepada para pelaku bisnis dan usaha diharapkan mulai berbenah dan mampu menangkap peluang pengembangan ekonomi syariah, misalnya penggunaan label halal, perluasan kegiatan usaha syariah seperti wisata halal, dan kegiatan bisnis lainnya yang dalam pengelolaannya sejalan dan mendukung konsep ekonomi syariah.

Selain pemanfaatan teknologi digital, lanjut Wapres, para pelaku usaha diharapkan dapat mengimplementasikan iklim kerja yang lebih baik yaitu dengan cara yang cepat, tepat, dan memberikan maanfaat.

Menutup sambutannya, Wapres tak lupa mengapresiasi dukungan dan peran serta KADIN dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Diharapkan semua pelaku usaha dan stakeholder yang terlibat didalamnya tetap optimis menghadapi peluang dan tantangan ke depan,” tutup Wapres.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Wapres, sebelumnya Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan Perkasa Roeslani juga menyampaikan akan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah dan lembaga tinggi negara merupakan satu hal mutlak yang harus dilakukan.

“Menyikapi dinamika perlambatan perekonomian dunia yang telah diberitakan oleh banyak analis, World Bank, IMF sehingga kita tidak bisa hanya melakukan bisnis as usual tapi harus melakukan terobosan, pemikiran dan kebijakan yang dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh secara berkeadilan dan berkelanjutan” paparnya.

Rosan mengapreasiasi atas inisiatif dan kebijakan Pemerintah dalam menerbitkan omnibus law, cipta lapangan kerja dan perpajakan, KADIN meyakini dengan adanya omnibus law Indonesia dapat melakukan lompatan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, menarik investasi dan membantu perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam RAPIMNAS KADIN ke-4 Tahun 2019 tersebut dan untuk pertama kalinya KADIN memberikan penghargaan kepada Kepala Daerah dan Bank di Indonesia yang telah membantu percepatan ekonomi Indonesia dan mendukung program KADIN Indonesia kepada 27 penerima Award KADIN, terdiri dari 3 Bank BUMN, 5 Bank BUMD, 13 Gubernur dan 6 Bupati/Walikota.

Selain itu juga dilaksanakan penandatangan MoU antara KADIN dengan Ketua DPD RI tentang Pemberdayaan Ekonomi Daerah dan Pelaku Usaha di Daerah, serta MoU antara KADIN dengan Kementerian BUMN mengenai Pemberdayaan UMKM.

Hadir dalam acara tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Bali I Wayan Coster, Gubernur dan Bupati/Walikota dari tiga wilayah di Indonesia serta dihadiri 1000 perwakilan KADIN dari seluruh Indonesia.

Mendampingi Wapres dalam rombongan pesawat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi danI Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah S. Latief. (RN/SA-KIP, Setwapres).