
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Papua Selatan, Wapres Minta Alokasi Anggaran Pembangunan Berwujud Nyata
Merauke, wapresri.go.id — Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima audiensi sejumlah tokoh masyarakat Papua Selatan dalam acara Tatap Muka dan Dialog dengan Pemerintah dan Masyarakat Provinsi Papua Selatan yang berlangsung di Ballroom Sakil B Swiss-Belhotel, Merauke, Selasa (04/06/2024),
Pada kesempatan tersebut, Wapres menekankan pentingnya alokasi anggaran yang transparan dan akuntabel untuk pembangunan di Papua. Dengan demikian, pengalokasiannya benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita ingin anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan anggaran seperti selama ini, anggaran besar tetapi tidak ada wujudnya di dalam pembangunan,” tegasnya.
Wapres pun mengingatkan, pengalokasian anggaran yang sesuai, yakni untuk keperluan masyarakat, menjadi sebuah tantangan.
“Kita ingin sekarang ini ketika anggaran itu keluar, masuk ke sini, ke Papua, ada wujudnya, memang untuk kesejahteraan orang papua. ini yang tantangan kita sekarang begitu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wapres menegaskan bahwa hal pertanggungjawaban anggaran melibatkan semua pihak, khususnya bagi jajaran Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP)
“Pertanggungjawabannya, juga saya sebagai Pengarah, Menteri Dalam Negeri, termasuk Pj. Gubernur, dan Bupati semua, ini harus betu-betul bahwa anggaran itu ada wujudnya,” tegasnya kembali.
Wapres meminta agar semua pihak, mulai dari Pj. Gubernur hingga para Bupati, mampu menunjukkan dengan jelas hasil dari anggaran yang telah dialokasikan. Jika anggaran Otsus sudah ditetapkan, maka hasilnya harus dapat dilihat oleh masyarakat.
“Jangan sampai anggaran itu kemudian dinyatakan bahwa sudah dianggarkan otsus sekian, tapi wujudnya tidak ada,” ujar Wapres mengingatkan.
Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Wapres menyinggung keberadaan dan fungsi pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Oleh karena itu, sekarang ada pengawasannya, BPKP ya ini supaya betul-betul diawasi ya, ada di Papua Selatan supaya semua anggaran itu ada wujudnya, ada bentuknya, ada pertanggungjawabannya,” pinta Wapres.
Sebab menurutnya, ini adalah tanggung jawab besar kepada masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan.
“Ini adalah amanah yang harus kita jalankan,” tandasnya.
Hadir pada acara ini antara lain, Pj. Gubernur Apolo Safanpo, Bupati Boven Digoel Hengky Yaluwo, Bupati Mappi Michael Rooney Gomar, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Bupati Merauke 2000-2005 dan 2005-2010 Johanes Gluba Gebze, Bupati Merauke 2016-2021 Frederikus Gebze, Wakil Bupati Merauke 2000-2005 Benyamin Simatupang, Ketua MUI Papua Selatan Muhammad Jufri Thamrin, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Papua Selatan Pastor John Kandam, dan Tokoh Perempuan Katarina Yaas.
Sementara, Wapres didampingi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas. (HB/SK-BPMI, Setwapres)
Artikel Terkait:









