Jakarta, wapresri.go.id – Sektor keuangan syariah memainkan peran strategis dalam ekosistem rantai nilai halal (halal value chain) sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi industri halal. Laporan Ekonomi & Keuangan Syariah Indonesia 2020 yang diterbitkan Bank Indonesia menunjukkan, selama 2020 jasa keuangan syariah telah menyalurkan pembiayaan sebesar 434,52 triliun rupiah dengan kontribusi utama berasal dari pembiayaan perbankan, yaitu senilai 395,69 triliun rupiah. Selain itu, sudah mulai terdapat link and match antara kebutuhan ekonomi syariah dan pembiayaan syariah dari sisi sektoral usaha, khususnya pada pembiayaan perbankan syariah. Namun, tidak dapat dipungkiri masih terjadi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh sektor jasa keuangan syariah di tanah air.
“[Untuk itu], perlu ada dukungan penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah, baik dari sisi permodalan, sumber daya manusia, risk management, dan good corporate governance (GCG),” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri secara virtual Islamic Finance Summit 2021, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (30/09/2021).
Dalam acara yang bertajuk “Driving the Growth of the Halal Industry in the New Normal Economy: Penguatan SDM, Governance, dan Risk Management di Lembaga Keuangan Syariah untuk Merebut Peluang” tersebut, Wapres menjelaskan inisiatif-inisiatif strategis yang telah, sedang, dan akan terus dikembangkan pemerintah dalam penguatan peran industri keuangan syariah ini.
Dari sisi penguatan arah kebijakan dan regulasi, Wapres mengungkapkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan securities crowdfunding (SCF) atau layanan urun dana untuk kemudahan pendanaan bagi UMKM. Selain itu, telah didirikan Bank Syariah Indonesia sebagai upaya penguatan kapasitas pembiayaan bank syariah.
“Untuk memperkuat peran institusi keuangan syariah sebagai intermediary pelaku usaha syariah dilakukan melalui: pertama, penyusunan regulasi securities crowdfunding (SCF) oleh OJK sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM,” ucap Wapres.
“Dan yang kedua, pembentukan Bank Syariah Indonesia guna meningkatkan kapasitas bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada ekosistem industri halal,” tambahnya.
Sementara, dari sisi penguatan infrastruktur, Wapres menuturkan, dilakukan melalui penyusunan Core Principles for Effective Islamic Deposit Insurance Systems (CPIDIS) oleh Working Group International Association of Deposit Insurers dan Islamic Financial Services Board (IADI-IFSB) yang diketuai oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Di samping itu, OJK telah menyusun Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020-2024 sebagai panduan dalam mewujudkan perbankan syariah yang tangguh, berdaya saing tinggi, dan berperan signifikan dalam pembangunan nasional, terutama di tengah pandemi Covid-19.
“Apabila roadmap tersebut betul-betul dapat diimplementasikan dengan baik, diyakini akan terwujud perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial di negara kita,” ujar Wapres optimis.
Adapun untuk peningkatan peran keuangan sosial syariah, pemerintah telah meluncurkan Roadmap Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren. Selain itu, dilakukan transformasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).
“Transformasi pengelolaan ZISWAF juga tengah diupayakan, antara lain, melalui penguatan regulasi dan tata kelola, penguatan SDM dan riset, peningkatan awareness dan literasi, inovasi produk, digitalisasi dan platform sharing, serta optimalisasi penyaluran dana sosial syariah untuk membantu penanganan pandemi Covid-19,” paparnya.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh Infobank Media Group, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) ini, sekaligus mengucapkan selamat kepada para peraih penghargaan “Lembaga Keuangan Syariah Terbaik 2021” dan “Tokoh Syariah 2021”. Ia berharap, penghargaan tersebut dapat memacu semangat dan kontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air untuk kesejahteraan bersama.
“Semoga kegiatan kita hari ini menjadi bagian dari ikhtiar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tanah air yang akan membawa manfaat dan maslahat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah KNEKS Sutan Emir Hidayat. Melalui acara ini, diharapkan berbagai pemangku kepentingan dapat mengetahui seberapa besar potensi halal di Indonesia dan bagaimana para pelaku ekonomi dan keuangan dapat berperan memanfaatkan peluang tersebut untuk tumbuh dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Islamic Finance Summit 2021 ini juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk mendiskusikan bagaimana pelaku ekonomi dan lembaga keuangan syariah bisa membangun ekosistem industri halal yang efektif untuk merealisasikan potensi besar industri halal untuk membesarkan industri keuangan dan perbankan syariah,” ucap Sutan Emir.
Hadir pula dalam acara tersebut, Direktur Eksekutif – Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Anwar Basori, Sekretaris Jenderal MES Iggi Haruman Achsien, Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK Teguh Supangkat, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas Friderica Widyasari, Direktur Industri Produk Halal KNEKS Afdhal Aliasar, dan Chairman Infobank Institute Eko B Supriyanto.
Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar serta Staf Khusus Wapres Bambang Widianto dan Masduki Baidlowi (RR/SK- BPMI, Setwapres)