Tingkatkan Produksi Produk Halal, Pemerintah Permudah Permodalan UMKM

Jakarta, wapresri.go.id – Indonesia terus berupaya untuk menjadi pusat produsen produk halal dunia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah dengan mempermudah pembiayaan permodalannya.

“Sektor keuangan misalnya dari mulai ultramikro, pemerintah sudah mendorong lahirnya Bank Wakaf Mikro. Dan untuk yang mikro itu didorong melalui koperasi-koperasi syariah dan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) yang bantuan permodalannya dilakukan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di Kementerian Koperasi dan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro yang sampai 25 miliar. Kemudian yang kecil juga ada KUR kecil sampai dengan 500 miliar,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menggelar konferensi pers usai menghadiri acara Webinar Strategis Nasional bertajuk “Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia” yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2020).

Mendukung pernyataan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa plafon KUR untuk membantu pembiayaan UMKM akan terus ditingkatkan.

“Terkait KUR disiapkan mulai dari super mirko di bawah 10 juta sampai yang 500 juta. Itu tahun ini plafonnya 190 triliun dan itu sudah ada bagiannya untuk syariah. Jadi tidak ada batasnya, tergantung berapa yang bisa diserap, KUR plafonnya ada, tahun depan 230 triliun,” papar Airlangga.

Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa apabila usaha masuk dalam Kawasan Industri Halal (KIH) yang sedang dikembangkan, maka juga akan mendapatkan berbagai insentif pajak.

“Untuk berbagai insentif kepada KIH dari instrumen pajak, kita bisa menggunakan tax holiday, tax allowance, jadi kalau dia industri membutuhkan dan masuk area yang sedang dikembangkan maka bisa didapatkan. Juga dalam bentuk dukungan kepabeanan dan cukai, biasanya dalam hal ini impor-impor untuk barang modal dan bahan baku juga akan mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor dan juga untuk pengembangan kawasan industri untuk tujuan ekspor,” tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, di dalam sambutannya saat menghadiri webinar, Wapres meminta kepada pihak-pihak terkait agar terus berupaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM, serta mendorong agar UMKM menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (Global Halal Value Chain) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

“Pengembangan industri halal juga harus dipastikan dilakukan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan dan percepatan proses perizinan serta pembinaan dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),” tutur Wapres. (EP-KIP Setwapres)