kemenkes

Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa selama ini, ada salah persepsi di benak calon kepala daerah dan pejabat pemerintah ketika melakukan kampanye, salah satu janji kampanye adalah pengobatan gratis. Mereka menilai, bila rumah sakit memiliki banyak pasien, maka itu menandakan keberhasilan rumah sakit daerah tersebut. Paradigma tersebut menurut Wapres harus diubah, merupakan salah satu kebanggan apabila banyak penduduknya yang sehat. “Setiap kampanye menyebutkan apabila sakit, kita (pemerintah) akan jamin, pemikiran tersebut salah, akibatnya orang tidak menjaga kesehatan badan.” Wapres Jusuf Kalla menyampaikan hal tersebut pada rapat koordinasi kesehatan di Kementerian Kesehatan, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, Rabu 21 Oktober 2015.

“Belajar pada masa lalu, konsep jaman tahun 70 – 80-an tepat, seperti Jumat bersih senam pagi bersama, digalakkannya Puskesmas, adanya slogan 4 sehat 5 sempurna.” Wapres mendukung salah satu langkah strategis Kementerian Kesehatan yaitu berpikir dan bertindak promotif dan preventif dalam kesehatan, mengedepankan pencegahan bukan pengobatan. “Menjamin kesehatan itu benar, tapi bukan yang utama, yang prioritas adalah bagaimana masyarakat menjaga kesehatannya.”

Beberapa langkah preventif, terutama menyambut musim hujan yang akan datang adalah mulai mematikan jentik-jentik nyamuk, membersihkan selokan di lingkungan masing-masing, menggalakkan lagi apotik hidup, giatkan kembali senam pagi Indonesia, memasyarakatkan tari daerah yang dinamis seperti Poco-poco, dan kampanyekan lagi 4 sehat 5 sempurna. “Kampanye 4 sehat 5 sempurna tersebut diambil polanya saja yang cocok, isi dari menu gizi seimbangnya disesuaikan dengan (ciri) lokal. Misalnya di Makasar menggalakkan makan ikan, beda lagi di daerah Jakarta,” jelas Wapres lagi.

“Kementerian Kesehatan harus melaksanakan langkah-langkah preventif yang jelas, bukan hanya sebatas promosi agar masyarakat menjaga tubuhnya selalu sehat. Langkah-langkah tersebut antara lain berhenti dari kebiasaan merokok, menjaga ketahanan tubuh dengan terus bergerak misalnya aktivitas naik turun tangga, pola makan yang benar, tidur yang benar, rutin periksa kesehatan, hindari stress dan mengevaluasi diri.”

“Ketika masyarakat mulai sadar akan pentingnya sehat daripada sakit, pemerintah dapat memberikan reward bagi daerah yang masyarakatnya banyak yang sehat, berupa kartu sehat yang peruntukkannya untuk menggunakan fasilitas olahraga gratis,” ungkap Wapres.

Wapres juga menyoal peningkatan anggaran kesehatan dari BPJS Kesehatan, menurut Wapres fungsi BPJS Kesehatan sebagai pemberi layanan kesehatan harus juga mensponsori gaya hidup sehat. Karena hal ini berhubungan dengan anggaran pembiayaan pengobatan peserta, sebanyak apapun anggaran dikucurkan sebagai bantuan pengobatan tidak akan pernah cukup jika banyak masyarakat datang ke rumah sakit untuk berobat.

Mengenai peningkatan status Dokter dan dokter gigi dipermudah pengangkatannya sebagai PNS, Wapres mendukung jika terdapat aturan yang mempermudah pengangkatan status tersebut. “Dokter yang terikat PNS berarti telah bersedia di tempatkan di mana saja. Hal ini menjadikan dokter atau tenaga media lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat yang berada di daerah tertinggal, daerah perbatasan dan kepulauan.”

Selain itu dokter dan tenaga medis lainnya juga harus menjalankan gaya hidup sehat dan disiplin dengan memiliki waktu praktek yang efisien tidak terlalu lama. Dokter yang tidak berpraktek terlalu panjang waktunya dalam sehari, dan tidak terlalu banyak pasiennya, dapat mengembangkan kembali keilmuannya dengan belajar kembali karena perkembangan dokter-dokter kini berkisar 3 – 5 tahun serta menjaga fisiknya agar tetap terjaga kesehatannya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek memberikan laporan mengenai Indonesia Sehat sebagai salah satu perwujudan dari nawa cita agenda prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Menkes Nila, peningkatan kualitas hidup manusia melalui program Indonesia sehat bertujuan membentuk keluarga sehat di berbagai wilayah Indonesia, kepulauan, daerah tertinggal dan perbatasan Indonesia dengan Nusantara Sehat. Sedangkan Kepala Bappenas Sofyan Djalil memberikan penjelasan mengenai dukungan Bappenas terhadap program prioritas Kementerian Kesehatan.

Rapat koordinasi ini selain dihadiri oleh jajaran pejabat Eselon I dan II dari Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Kesehatan dan Bappenas, juga dihadiri oleh Ketua BKKBN serta Direktur BPJS Kesehatan. (Gita Savitri)

Bookmark and Share