Upah Layak Harus Jadi Perhatian ILO

Nusa Dua, Bali-wapresri.go.id Melemahnya ekonomi di Timur Tengah, Eropa, Amerika, dan hampir di semua negara menyebabkan banyak terjadi pengangguran. Hal ini juga dialami negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Walaupun relatif lebih baik dari negara lain, Indonesia tetap perlu melakukan upaya untuk mengurangi pengangguran, yakni dengan menciptakan lapangan kerja yang layak.

“Saya dan Pemerintah juga sangat mendukung upaya ILO bukan hanya untuk pekerja tapi juga decent work (kerja layak). Layak dari segi lingkungan dan juga layak dari versi penghasilan buruh dan tentu juga dapat meningkatkan kemajuan secara bersama-sama,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika menyampaikan Keynote Speech dalam acara The 16^th Asia and The Pacific Regional Meeting (APRM) of the International Labour Organization (ILO), di BNDCC, Nusa Dua, Bali, Selasa (6/12/2016).

Untuk itu, Wapres mengimbau, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak agar  keharmonisan antara pekerja, para pengusaha, dan pemerintah (tripartit) dapat dicapai, sebagaimana yang telah diupayakan ILO selama hampir 100 tahun.

Dalam hal ini, Wapres menjelaskan, Indonesia menerapkan sama dengan apa yang dilakukan banyak negara, yakni upah minimum tiap tahun disesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Dengan adanya penyesuaian upah minimum ini diharapkan tidak akan mengurangi daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati bersama. Hal ini telah dilakukan pada tahun lalu dan akan di evaluasi setiap lima tahun.

“Kenapa Indonesia menerapkan itu? Agar ada kepastian juga bagi para pengusaha dan buruh. Tanpa kepastian, akan menimbulkan keraguan dari pengusaha. Apabila para pengusaha menimbulkan keraguan, maka lapangan kerja akan berkurang,” imbuh Wapres.

Selanjutnya, pada pertemuan ini Wapres mengharapkan ada pembahasan terkait penetapan upah minimum yang layak yang sesuai dengan keadaan negara, karena tiap negara berbeda kondisi ekonomi. Di kawasan regional, Indonesia menyuarakan agar negara-negara ASEAN tidak bersaing dalam mengirimkan tenaga kerja dengan upah murah.

“Secara regional atau sub regional, dibutuhkan suatu konsultasi untuk membuat sebuah standarisasi upah minimum regional yang lebih baik, sehingga tidak terjadi persaingan untuk menurunkan upah atau menaikkan upah tanpa kesepakatan bersama,” saran Wapres.

Selain itu, Wapres menambahkan, teknologi menjadi tantangan yang harus dihadapi dengan skill yang lebih baik, karena kalau ketinggalan maka tenaga kerja menjadi tidak layak, dan pengangguran akan meningkat.

“Pelatihan, vocasional, dan saling membantu antar negara dapat meningkatkan kemampuan dari pekerja,” sambung Wapres.

Sebelumnya, Wapres menerima Simbol Tripartisme ILO yang diserahkan Direktur Jenderal ILO Guy Ryder. Simbol tersebut merupakan apreasi kepada Indonesia yang telah memberikan perhatian kepada pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam dunia usaha.

“Pemerintah Indonesia telah berupaya dengan baik dan perlu meningkatkan keberpihakannya pada pekerja tanpa mengabaikan pemilik modal di tengah ketidakpastian situasi global saat ini,” tutur Ryder.

Sementara, Menteri Tenaga kerja Hanif Dhakiri mengatakan, bahwa forum ini bersifat strategis untuk negara-negara di Asia dan Pasifik, untuk menuju kerja yang layak dan keadilan sosial bagi masyarakat.

“Penting untuk membangun satu kerja bersama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja guna melangkah mencapai tujuan dari kerja layak, sesuai dengan tujuan dari APRM-ILO,” jelas Hanif.

Indonesia terpilih menjadi tuan rumah APRM ILO ke-16 karena merupakan anggota Government Body (GB) ILO dan partisipasi Indonesia di ILO selama ini dinilai cukup aktif. Selain itu Indonesia sebagai anggota G20  dinilai memiliki stabilitas politik yang baik dengan pertumbuhan ekonomi positif.

APRM ILO ke-16 yang bertema “Building an inclusive future with decent work: Towards sustainable development in Asia and Pacific” ini, berada di bawah kerangka kerjasama internasional ILO dan berfungsi sebagai pertemuan rutin lima tahun sekali para menteri tenaga kerja, pengusaha dan pekerja dari negara kawasan Asia Pasifik. Setiap peserta diberi kesempatan menyampaikan pandangan mengenai program ILO dan pelaksanaannya di masing-masing negara.

Acara yang di gelar pada tanggal 6 – 9 Desember 2016  dihadiri sekitar 400 delegasi yang terdiri dari para menteri bidang tenaga kerja 36 negara Asia Pasifik, 11 Negara Arab, unsur Pengusaha dan Pekerja serta Dirjen ILO Pusat Jenewa dan Direktur ILO Kawasan Asia Pasifik.

Hadir mendampingi Wapres Jusuf Kalla, Kepala Sekretariat Wakil presiden Mohamad Oemar dan Tim Ahli Wapres Sofjan Wanandi. (KIP, Setwapres)