Jakarta, wapresri.go.id – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung merupakan KEK pariwisata pertama yang ditetapkan pemerintah dalam upaya mewujudkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan Jawa bagian selatan. Kawasan seluas 1.500 hektare, yang hak konsesi pengelolaannya ada pada PT Banten West Java Tourism Development Corporation (BWJ) ini, bahkan tengah digadang pemerintah sebagai satu dari 10 destinasi pariwisata Bali baru. Sehingga, kawasan ini diharapkan akan menarik banyak wisatawan mancanegara.
“Saya sudah bilang bahwa Tanjung Lesung akan dikembangkan menjadi wisata internasional,” tegas Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Komisaris Utama PT BWJ Setyono Djuandi Darmono, di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).
Sebagai upaya mewujudman hal tersebut, maka pengembangannya perlu dibarengi dengan pembangunan infrastruktur secara memadai, seperti jalan tol, bandar udara, marina, hotel, dan sebagainya. Wapres pun mencatat kebutuhan yang disampaikan BWJ terhadap pembangunan marina untuk diakses kapal-kapal wisata, sebagai moda transportasi alternatif bagi wisatawan mancanegara.
“Marina itu harus menjadi satu kesatuan perencanaan di dalam rangka percepatan pembangunan Banten,” ungkapnya.
Untuk itu, Wapres akan mendorong Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui PT Pelabuhan Indonesia mewujudkan infrastruktur marina tersebut.
“Saya akan bicarakan dengan Menteri BUMN dulu, bahwa itu menjadi bagian dari kepentingan pembangunan. Paling tidak harus diyakinkan bahwa itu penting,” kata Wapres menambahkan.
Demikian pula dengan Gubernur Banten, Wapres juga akan melakukan dorongan serupa, terlebih Pemerintah Provinsi Banten saat ini tengah merancang berbagai program percepatan pembangunan di wilayahnya.
“Memang Gubernur [Banten] membuat percepatan pembangunan atas berbagai masalah di Banten dan sudah melaporkan kepada saya, termasuk [pemanfaatan lahan] di kanan-kiri tol juga masuk jadi salah satu program,” tutur Wapres.
Sebelumnya, Darmono menjelaskan, pengembangan KEK Tanjung Lesung telah digagas sejak 31 tahun lalu dengan keunggulan strategisnya pada marina. Namun, pembangunan fasilitas ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah. Padahal menurutnya, marina menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Sebab, Jakarta—Tanjung Lesung harus ditempuh dalam 5 hingga 7 jam perjalanan darat ketika kondisi macet.
“Begitu marina jadi, kami juga bangun hotel-hotel. Ditambah lagi arah ke Panimbang, ini nanti sodetannya banyak, ke Malimping, sampai ke Pelabuhan Ratu, akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi ke seluruh daerah dari selatan sampai juga di Jawa Barat selatan yang sangat miskin,” papar Darmono.
Lebih lanjut, ia menyebutkan perhitungan ekonomi, baik dari sisi pemerintah maupun sisi masyarakat. Marina akan dikembangkan di area seluas 40 ha dengan 600 dermaga yang mampu menampung kapal berkapasitas 5.000 penumpang.
“Marina jangan yang tanggung, harus yang paling besar di Asia Tenggara, karena Selat Sunda adalah pintu gerbang Indonesia untuk seluruh Indonesia,” kata Darmono menyarankan.a
Di samping itu, Darmono berharap, pembangunan marina ini dapat mendorong perbaikan-perbaikan regulasi di Indonesia. Ia menggambarkan, perizinan bagi wisatawan dari Singapura dengan menggunakan kapal ke Indonesia memerlukan waktu 3 minggu, sebaliknya, cukup 1 jam dari Indonesia ke Singapura.
“Ini [keberadaan marina] akan membuat kita melakukan perbaikan-perbaikan regulasi. Jadi, ini penting, tidak hanya untuk Banten sebenarnya, untuk Indonesia juga,” jelasnya.
Selain Komisaris Utama BWJ, hadir pula Ketua Umum Paguyuban Urang Banten Taufiequrachman Ruki, Advisor Hassan Wirajuda dan Abdul Wahid Maktub, Wakil Komisaris Utama PT Jababeka Suhardi Alius, dan Direktur Utama BWJ Poernomo Siswoprasetijo.
Sementara, Wapres didampingi oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, dan Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah. (RR/SK-BPMI, Setwapres)