Kemajuan Negara Syaratkan Keterbukaan

Jakarta, wapresri.go.id – Keterbukaan atau transparansi menjadi prasyarat bagi pemerintah dalam mewujudkan kemajuan negara, terlebih di era ketika demokrasi, hak asasi manusia, dan teknologi informasi berkembang cepat seperti sekarang.

“Pesatnya perkembangan ketiga hal ini membuat negara saat ini tidak mungkin lagi menutup diri,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla saat membuka secara resmi Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (14/12).

Keterbukaan pemerintah, jelas Wapres, akan membawa hasil positif, di antaranya mempercepat upaya pengentasan kemiskinan serta meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah disepakati dalam sidang umum PBB.

Keterbukaan, kata Wapres, juga menjadikan pemerintahan lebih efektif dan efisien karena pemerintah terpacu untuk selalu memperbaiki layanan kepada masyarakat.

“Dengan keterbukaan, kita mendapat kritik dan masukan,” ujarnya.

Wapres yang juga merupakan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) kemudian menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menjadikan prinsip keterbukaan sebagai bagian dari proses pembangunan nasional.

“Pemerintah Indonesia bertekad untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, menyederhanakan birokrasi yang berbelit-belit, serta memberantas korupsi,” tegasnya.

Menurutnya, faktor-faktor penentu berhasil tidaknya keterbukaan pemerintah adalah komitmen pimpinan, komunikasi, koordinasi, serta upaya terus menerus untuk meningkatkan transparansi.

Mengakhiri sambutannya, Wapres berharap agar forum ini dapat menjadi sarana berbagi informasi dan pengalaman terbaik (best practices) di antara negara-negara di Asia Pasifik dalam hal transparansi di pemerintahan.

“Harapannya, negara-negara di Asia Pasifik dapat lebih baik dan lebih maju dengan pemerintah dan masyarakat yang terbuka,” pungkasnya.

Asia Pacific Leaders’ Forum on Open Government merupakan forum regional yang menghadirkan para tokoh pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan, dan kalangan swasta untuk berbagi pengalaman mengenai keterkaitan antara keterbukaan pemerintah dan pembangunan yang inklusif.

Dalam forum tersebut hadir beberapa pembicara terkemuka, antara lain Wakil Presiden Kedua Afganistan Mohammad Sarwar Danesh dan Wakil Perdana Menteri Kirgizstan Cholpon Sultanbekova. Forum ini terselenggara atas kerja sama antara Open Government Indonesia, yang merupakan tim gabungan Kantor Staf Presiden, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Luar Negeri, dan mitra pembangunan. (AKS/FM, KIP Setwapres)