Jayapura, wapresri.go.id – Sebagai upaya mewujudkan perdamaian di Papua, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 yang berkomitmen mengatasi ketimpangan struktural dan ketidakadilan politik, sosial, dan ekonomi, serta melakukan pendekatan kultural. Untuk mengimplementasikan RIPPP tersebut, maka para pemangku kepentingan perlu merumuskan langkah-langkah yang konkret, tidak hanya sekedar wacana.

“Ini kan untuk bersama, untuk kebaikan Papua, untuk kesejahteraan Papua. Perlu dirumuskan langkah-langkah yang konkret menuju perdamaian yang berkelanjutan di Papua,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian, di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023)

Menurut Wapres, dalam mengimplementasikan upaya-upaya yang dipersiapkan dalam menjaga keamanan di Papua, salah satunya perlu didukung dengan kegiatan dialog yang sifatnya membangun dan memacu keamanan di Papua.

“Langkah-langkah yang telah dirancang perlu didukung oleh dialog-dialog yang konstruktif bagi terwujudnya perdamaian di Papua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Wapres meyakini masyarakat Papua lebih mengenal karakteristiknya sendiri, sehingga solusi permasalahan keamanan di Papua dapat dirumuskan melalui dialog dan diskusi yang dapat mengurai permasalahan yang terjadi.

“Saya ingin bahwa memang solusi itu adanya dari Papua sendiri. Saya kira orang Papua lebih tahu bagaimana menyelesaikannya, untuk masalah keamanan ini,” tutur Wapres.

“Kita harus bisa merumuskan dan mencari solusinya,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wapres menegaskan bahwa pemerintah sangat terbuka dengan adanya masukan dari masyarakat. Ia pun meminta, segala saran dan kritik yang membangun disampaikan kepada pemerintah agar segera dirumuskan solusinya.

“Nah, langkah yang dilakukan pemerintah sekarang, apa yang belum lengkap, sehingga bisa menyelesaikan persoalan keamanan. Pemerintah terbuka. Kalau [ada] ketidakadilan, di mana? Tunjukkan kepada pemerintah, sehingga pemerintah akan mengambil langkah. Tolong dirumuskan seperti apa, mari kita dialog-kan,” imbau Wapres.

“Kita buat koordinasinya supaya penyelesaiannya selesai, tuntas,” pungkasnya.

Sebelumnya, pegiat HAM di Tanah Papua Alberth Rumbekwan, menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar dilakukan dialog sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

“Kami mau ada kedamaian di tanah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus duduk sama-sama di satu meja untuk melakukan dialog bersama. Dengan dialog ini akan menyelesaikan masalah di Tanah Papua,” ungkap Alberth.

Hadir pula pada kesempatan ini, Ketua PWNU Papua Tony Wanggai, Ketua Muhammadiyah Papua Subhan Hamid Massa, Ketua Umum FKUB Papua Lipiyus Biniluk, Pengamat Hukum Papua Amsal Sama, Tokoh Senior dan Pegiat HAM Septer Manufandu, Direktur ELSHAM Papua Pdt. Mathius Adadikam, Perwakilan ECC di GI TP Fransina Yoteni, mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Herman Saud, Uskup Jayapura Mgr. Dr. Yanuanus Teofilus Matopai Youri, dan Kelompok Ahli Sekretaris Eksekutif BPP Melyana R. Pugu.

Sementara, Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi dan Birokrasi Mohamad Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Staf Khusus Wapres Zumrotul Mukaffa, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya. (DAS/SK-BPMI, Setwapres)