Wapres Tegaskan Subsidi BBM Dialihkan Untuk Mereka Yang Berhak

Palembang, wapresri.go.id – Beberapa hari lalu pemerintah memutuskan untuk menarik sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dianggap tidak tepat sasaran karena justru dinikmati masyarakat mampu. Imbasnya harga BBM di pasaran pun harus disesuaikan sehingga menjadi lebih tinggi dari harga sebelumnya.

Menurut Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hal tersebut harus dilakukan pemerintah semata-mata untuk mengalihkan subsidi BBM agar benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak menerimanya.

“Bahwa yang selama ini terjadi itu tidak tepat sasaran, karena itu maka ini dilakukan penataan ulang supaya yang menerima itu benar-benar yang menerima. Kalau bahasa kiainya, ya’ta’u kullidzi haqqin haqqahu, memberikan hak kepada orang yang berhak,” terang Wapres saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan Pengukuhan Pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan Pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Selatan (Sumsel) di Bank Sumsel Babel (BSB) Palembang, Sumsel, Rabu (07/09/2022).

Oleh sebab itu, kata Wapres, akibatnya adalah harga BBM di pasaran yang menjadi lebih tinggi karena subsidinya dicabut. Menurutnya, bagi masyarakat kurang mampu yang turut terdampak atas kebijakan ini, pemerintah tetap memberikan kompensasi berupa bantuan sosial (bansos) BBM.

“Selama ini (subsidi) tidak sampai (ke sasaran), karena itu diambil. Karena (subsidi) diambil (maka) bansos BBM yang kita berikan. Jadi, kita mulai lakukan penataan-penataan,” tegas Wapres.

“Dan tentu saja itu ada akibatnya. Akibatnya itu kemudian ada kenaikan (harga). Sebenarnya bukan kenaikan, tapi penyesuaian. Normalisasi harga pada harga keekonomian,” imbuhnya.

Sebenarnya perlunya penyesuaian harga BBM, menurut Wapres, bukan semata-mata sebagai dampak penarikan subsidi tetapi juga dipengaruhi situasi global.

“Sebab dampak itu tentu ada, dan itu juga dampak global. Akibat daripada situasi global, kemudian krisis energi, ini berdampak di seluruh dunia bukan hanya Indonesia,” terangnya.

Saat ditanya mengenai pengaruh penyesuaian harga BBM terhadap upaya memberantas kemiskinan ekstrem di tanah air, Wapres menjelaskan bahwa pemerintah terus berusaha agar kemiskinan ekstrem tidak naik, salah satunya dengan terus menyalurkan bansos.

“Karena kita sudah memberi bantalannya melalui bansos ini, kita harapkan tidak terlalu berpengaruh tapi akan terus kita amati. Pemerintah akan terus memantau akibat-akibat daripada itu dan terus untuk menjaga. Karena pemerintah kan sudah punya target kemiskinan ekstrem 2024 nol persen,” urainya.

Adapun seberapa jauh dampak penyesuaian harga BBM terhadap masyarakat miskin ekstrem, kata Wapres, kajian dan penelitiannya akan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Jadi, BPS yang nanti akan terus memantau dan menyampaikan informasinya kepada pemerintah. Dan pemerintah akan terus mengawal, memantau semua akibat-akibat yang terjadi,” ujarnya.

Terakhir, mengenai adanya reaksi penolakan berupa demonstrasi dari beberapa kalangan terhadap penyesuaian harga BBM ini, Wapres menegaskan bahwa pemerintah mempersilahkan masyarakat menyampaikan aspirasi sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang demo, ya saya kira kita semua paham di negara demokrasi aspirasi itu kan boleh disalurkan. Karena itu, ya demo tentu bagian daripada demokrasi. Tetapi, yang kita harapkan tidak anarkis, tidak menimbulkan kekacauan, tidak menimbulkan kegaduhan, ya disampaikan secara wajar saja apa yang menjadi aspirasinya. Jadi, pemerintah tentu memberikan kesempatan dalam aturan-aturan yang ada, yang kita sepakati,” pungkasnya.

Turut mendampingi Wapres pada konferensi pers kali ini, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Direktur Utama Bank Sumselbabel Achmad Syamsudin. (EP-BPMI Setwapres)