Jakarta, wapresri.go.id – Usai menghadiri pelantikan Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meninjau Proyek Mass Rapid Transportation (MRT), Rabu, (20/02/2019).

Pagi menjelang siang itu, Wapres tiba di Stasiun Bundaran Hotel Indonesia pukul 10.15 langsung menaiki kereta Ratangga sebutan MRT.

Disana, Wapres sudah ditunggu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii beserta jajarannya seperti Minister Bidang Ekonomi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Miyashita, Atase Perhubungan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia Tomita, dan Kepala Japan International Cooperation Agency (JICA) Jamanaka.

Kereta Ratangga berjalan menembus lorong bawah tanah kedalaman 30 meter sepanjang 6 KM dengan jarak tempuh sekitar 20 hingga 30 menit tiba di stasiun Lebak Bulus Jakarta Selatan setelah menempuh 16 KM.

Disini Wapres selama sekitar 15 menit bincang-bincang dengan Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI serta Dubes Jepang untuk Indonesia sambil meninjau proyek yang hampir selesai kurang lebih di atas sekitar 98 persen.

Setelah itu Wapres beserta rombongan kembali ke stasiun bundaran HI dan kembali kekantornya untuk melanjutkan akitivitas berikutnya.

Kepada awak media, Wapres mengatakan bahwa transportasi masal yang digunakan untuk publik harus disubsidi untuk menekan biayanya operasional sehingga bisa murah. Kalau tidak maka ia akan mahal seperti taksi contohnya.

“Ya tidak ada suatu angkutan umum di dunia ini yang tidak disubsidi. Kecuali taksi tapi mahal kan. Angkutan umum masal semuanya itu umumnya disubsidi,” terangnya.

Lebih jauh Wapres menjelaskan bahwa pengoperasian MRT dalam jangka panjang baru dapat dirasakan manfaat keekonomiannya bagi pemerintah

‘Yang timbul ialah keuntungan ekonomis (untuk rakyat). Jadi keuntungan ekonomis itu jangka panjang (Pemerintah). Karena itu seperti MRT, kreditnya 40 tahun. Saya yakin uang tersebut tahun ini dapat menguntungkan secara bisnis,” tegasnya.

Wapres pun menjelaskan orientasi perbedaan antara bisnis dan ekonomi. Menurutnya bisnis mikro apabila hanya dilihat dari proyeknya saja, sudah pasti rugi karena itulah harus disubsidi. Namun apabila dilihat dari kepentingan yang lebih besar lagi maka biaya yang timbul dari kemacetan akan terkurangi.

“Kalau bisnis mikro hanya dilihat dari proyek itu pasti rugi, untuk itu harus disubsidi. Tapi secara ekonomi bangsa, hilang kemacetan saja ongkosnya berapa? Ada yang menghitung Rp 100 triliun ongkosnya kemacetan di Jakarta. Nah, artinya cukup lima tahun beroperasi tanpa macet sudah kembali,” paparnya.

Sebagai informasi, jalur MRT Jakarta total 110.8 km. Untuk tahap I jalur Lebak Bulus – Bundaran HI.

Dalam peninjauan tersebut Staf yang ikut mendampingi Wapres diantaranya Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Deputi Bidang Administrasi Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto S, Staf Khusus Wapres Bidang Infrastruktur dan Investasi M. Abduh, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Husain Abdullah, Tim Ahli Wakil Presiden M. Ikhsan dan Brigjen. Pol. Muhammad Awal Chairuddin, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Wilarno, dan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono. (RN KIP-Setwapres).