Wujudkan Jakarta Jadi Ibukota Terintegrasi dengan Koordinasi

Jakarta, wapresri.go.id – Pembenahan Jakarta sebagai ibukota negara tidak hanya pada segi transportasi, tetapi juga tata ruang wilayah secara keseluruhan. Hal ini melibatkan pula daerah-daerah lain di sekitar Jakarta sehingga koordinasi antar wilayah menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat mewujudkan ibukota yang terkonsentrasi dan terintegrasi.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dalam jumpa pers setelah memimpin rapat terkait sistem transportasi Jabodetabek di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara, Jakarta (28/1/2019).

Sebelumnya Wapres juga melakukan peninjauan titik kemacetan lalu lintas se-Jabodetabek dari udara menggunakan heli Superpuma melintasi sejumlah titik rawan kemacetan di ibukota seperti Slipi, Simpang Semanggi, Jagorawi, Cakung dan Tanjung Priuk.

“Begitu banyaknya moda angkutan, ada kereta api, ada commuter, ada LRT, ada MRT, ada bis, ada busway. Bagaimana menyatukan dan mensinkronkan dalam satu operasional,” ungkap Wapres kepada awak media.

Untuk dapat mensinkronkan moda transportasi, Wapres terlebih dahulu meminta kepala daerah membenahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerahnya yang kemudian disinkronkan dengan wilayah lain agar saling mendukung dan terintegrasi.

Ia pun menargetkan waktu sepuluh tahun agar rencana ini dapat terealisasi dengan menggunakan anggaran yang berasal dari APBN, APBD maupun investasi dari pihak swasta.

Terkait dengan pembatasan mobil pribadi, Wapres menegaskan hal tersebut tidak bisa dipaksakan.

“Tidak bisa dipaksa orang untuk tidak naik kendaraan pribadi, itu hanya bisa dilakukan jika kita membuat kualitas transportasi umum lebih nyaman,” tegasnya.

Di akhir keterangan persnya, Wapres mengingatkan sekali lagi, pentingnya integrasi dan transportasi antara DKI Jakarta dan wilayah di sekitarnya, sehingga meminta setiap progressnya langsung dilaporkan kepadanya.

Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Wapres dan dihadiri para Menteri Kabinet Kerja serta para kepala daerah di Jakarta dan sekitarnya, dibahas tentang bagaimana transportasi dapat menggerakkan bidang lainnya, sehingga Jakarta dapat tersambung dengan daerah sekitarnya secara maksimal. Selain itu, juga diangkat isu pentingnya perencanaan tata kota yang sinkron antara satu dengan yang lain, yang akan dilaksanakan secara konsisten. Hal ini karena DKI Jakarta dan daerah di sekitarnya saling tergantung, sehingga tidak bisa bergerak sendiri.

Oleh karena itu, Wapres meminta perencanaan tata kota harus dilakukan secara kredibel oleh lembaga konsultan yang terpercaya sehingga tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tetapi juga dapat menarik investor untuk berinvestasi.

Dalam kesempatan ini, para kepala daerah di sekitar Jakarta mengungkapkan pula kendala yang dialami oleh daerahnya dan berharap kendala tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi antar daerah.

Rapat pembahasan sistem transportasi yang berjalan selama kurang lebih 3 jam ini, dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini Soemarno, Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian ATR/Kepala Bappenas Wismaya, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Banten Wahidin Halim, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Tangerang, Plt. Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja, Bupati Bogor Ade Yasin, Walikota Bogor Bima Arya, Bupati Tangerang Ahmad Zaki, Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi D, dan Walikota Depok M.Idris.

Sementara, Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto, Tim Ahli Wapres M. Iksan dan Sofyan Wanandi, dan Plt. Deputi Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Wilarno. (MC/SK-KIP, Setwapres).