Wujudkan Keadilan Sosial dan Keuangan Inklusif dengan Penguatan Kemitraan

Jakarta, wapresri.go.id – Sejak diadopsi dari Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) tahun 2015, agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan sampai tahun 2030 ke depan, telah mencapai banyak kemajuan. Namun, ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai negara masih terjadi. Untuk itu, diperlukan penguatan kemitraan (partnership) sebagai upaya mewujudkan keadilan sosial dan keuangan inklusif.

“Masih terdapat beberapa hal yang berjalan lambat dan tidak merata pada beberapa aspek. Untuk itu diperlukan adanya perubahan yang transformal, penguatan kemitraan dengan negara-negara maju dan upaya mencapai [tujuan SDGs] yang semakin intensif,” tegas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla ketika meresmikan Pembukaan The 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable (WPFSD) di The Patra Bali Hotel, Badung, Bali, Rabu (4/9/2019).

Lebih jauh Wapres mengungkapkan, SDGs berisi 17 tujuan dengan tiga target utama, yaitu kemajuan ekonomi dengan mengakhiri kemiskinan, keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan. Ketiga hal tersebut satu sama lain harus saling mendukung.

Wapres kemudian memaparkan tiga unsur utama dalam mewujudkan target SDGs tersebut. Pertama, infrastruktur dan inovasi industri harus memberikan kesempatan yang sama. Wapres mencermati, bahwa teknologi yang berkembang dewasa ini masih menjadi monopoli bagi perusahaan-perusahaan utama yang menguasai teknologi. Oleh karena itu ia mengimbau agar semua negara mempunyai sikap yang sama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

“Semua negara harus [memberlakukan] pajak yang sama di masing-masing negara, agar bukan hanya perusahaan-perusahaan besar yang mendapat keuntungan, tapi juga masyarakat di negara kita juga mendapat keuntungan dari teknologi itu,” tegasnya.

Unsur yang kedua, Wapres menambahkan, yakni dengan menjamin keterbukaan akses masyarakat pada air bersih, sanitasi dan kebersihan. Dengan pasokan air bersih maka kehidupan yang sehat dan kesejahteraan manusia untuk semua usia akan tercipta. Sementara, unsur yang ketiga adalah mewujudkan keuangan inklusif dengan meningkatkan kemitraan.

“Kemitraan menjadi elemen kunci untuk mencapai keuangan inklusif. Tidak ada suatu negara yang maju tanpa dukungan finansial, tanpa dukungan ekonomi, dan tanpa dukungan kebersamaan untuk masyarakat di setiap negara,” imbuhnya.

Wapres pun mendorong anggota parlemen seluruh dunia yang hadir dalam kesempatan ini untuk aktif berkontribusi memperkuat kemitraan sebagai upaya mencapai SDGs. Sebab, parlemen memiliki peran penting baik dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan program pembangunan suatu negara.

“Saya harap diskusi dan konferensi selama dua hari ke depan akan berlangsung produktif dan bermanfaat. Saya mendorong semua anggota parlemen dan delegasi untuk memperkuat kemitraan dan meningkatkan kerja sama untuk mencapai SDGs,” pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan, kehadiran Wapres Jusuf Kalla merupakan komitmen bangsa Indonesia atasi kemiskinan dan ketimpangan melalui inklusi sosial dan finansial.

WPSFD merupakan forum yang diinisiasi pertama kali oleh DPR RI pada tahun 2017. Tahun ini WPSFD mengangkat tema “Combating Inequality through Social and Financial Inclusion” dan dihadiri oleh Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Parlemen Portugal, Gambia, Timor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang juga merupakan Chair WPFSD Nurhayati Ali Assegaf dan Gubernur Bali I Wayan Koster. Sementara Wapres Jusuf Kalla didampingi Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, dan Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto. (SK-KIP, Setwapres)