Kowani dan PPI Undang Wapres Hadiri Deklarasi Gerakan “Ibu Bangsa” Turunkan Stunting

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini menerima audiensi Pengurus Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dan Pita Putih Indonesia (PPI) di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat, Selasa (03/01/2023).

Tujuan utama para pengurus Kowani dan PPI ini menemui Wapres adalah untuk menghadiri acara deklarasi Gerakan “Ibu Bangsa” dalam percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Acara ini akan diselenggarakan secara virtual dalam waktu dekat menyesuaikan keluangan agenda Wapres.

“Kowani telah melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan PPI dalam rangka gerakan “Ibu Bangsa” untuk percepatan penurunan stunting pada 2021 lalu,” ungkap Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo saat mengawali pembicaraannya.

Lebih lanjut, Giwo menyampaikan bahwa tujuan dari deklarasi tersebut adalah untuk mendukung dan membantu upaya penyelamatan anak dalam 1000 hari pertama kehidupan dari ancaman stunting, serta memantau dan menangani kasus gizi buruk.

“Di dalam deklarasi yang akan disampaikan oleh Kowani dan PPI yaitu untuk dapat tercapainya target pemerintah dalam penurunan angka prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024,” ujarnya.

Kemudian, sambung Giwo, deklarasi “Ibu Bangsa” juga bertujuan untuk membantu upaya pencegahan stunting dengan memperkuat kemampuan diri bagi para calon ibu, ibu hamil, ibu dengan balita, dan seluruh masyarakat pada umumnya.

“Juga untuk membangun dan memperkuat paradigma pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak dengan pola kasih sayang asih asah asuh sebagai dasar berpikir masyarakat dalam membangun keluarga di mana anak yang sehat adalah suatu kebanggaan,” tutur Giwo.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit ini, Giwo juga melaporkan bahwa Kowani saat ini menaungi 102 organisasi wanita di tingkat pusat, dengan total anggota mencapai 90 juta perempuan dari seluruh wilayah Indonesia.

“Dan mempunyai kepanjangan tangan dalam pelaksanaan program di tingkat provinsi melalui badan kerja sama organisasi wanita dan di tingkat kabupaten/kota sampai akar rumput melalui gabungan organisasi wanita,” paparnya.

Sebagai salah satu upaya memberdayakan perempuan Indonesia, Giwo juga menyampaikan bahwa Kowani menyelenggarakan gerakan Ibu Bangsa Berwakaf.

“Mohon doa restunya agar Ibu Bangsa Berwakaf berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat yang membutuhkan,” pintanya.

Menanggapi laporan Ketua Umum Kowani tersebut, Wapres pun menyampaikan apresiasi atas berbagai kiprah Kowani dalam memajukan kaum perempuan dan anak Indonesia, termasuk membantu menangani penurunan dan pencegahan stunting. Oleh sebab itu, dirinya menyambut baik rencana penyelenggaraan deklarasi gerakan “Ibu Bangsa” dalam menurunkan angka stunting dan akan berusaha menghadirinya.

“Pemerintah menjadikan stunting ini sebagai salah satu program prioritas karena ini menyangkut soal sumber daya manusia ke depan,” ungkapnya.

Apabila masalah stunting ini tidak ditangani, sambung Wapres, maka akan tumbuh generasi yang tidak sehat dan tidak memiliki daya saing.

“Karena itu, pemerintah memiliki target agar di tahun 2024 nanti angka stunting dapat menjadi 14 persen,” ujarnya.

Menurut Wapres, saat ini angka stunting *masih sekitar 21,52% yang hanya menurun 2,9% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24,4%, sehingga untuk mencapai target 14% di tahun 2024 perlu ada upaya percepatan yang perlu didukung berbagai pihak, termasuk Kowani.

“Terutama langkah yang harus dilakukan adalah mengefektifkan peran daripada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang ada di [tingkat] pusat, provinsi, dan [terutama] kabupaten/kota,” tuturnya.

Wapres pun mencontohkan, salah satu daerah yang dinilai berhasil menangani stunting dengan baik adalah Kabupaten Sumedang di Jawa Barat, yakni dengan cara menggerakkan posyandu.

“Kader posyandu di Kabupaten Sumedang bisa menghasilkan 9 ribu penggerak [penurunan stunting] yang pastinya didominasi perempuan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Wapres pun meminta Kowani dan PPI agar juga mendorong munculnya para penggerak penurunan stunting di daerah-daerah untuk membantu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam upaya penanganan stunting.

Wapres mengemukakan bahwa untuk menurunkan stunting, 30 persen bergantung kepada intervensi spesifik yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara, 70 persen-nya bergantung kepada intervensi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan sarana air bersih dan sanitasi.

“Jadi program (pencegahan stunting) itu bukan sejak 1000 hari pertama kehidupan anak, tetapi sejak pra nikah harus sudah diedukasi, sehingga saat hamil seorang Ibu sudah punya pemahaman tentang bagaimana menjaga anaknya,” pungkas Wapres.

Hadir bersama Ketua Umum Kowani dalam audinesi ini, Ketua Kowani Susianah Affandi, Sekretaris Jenderal Kowani Titien Esmi Prihastuti, Kepala Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Keluarga (Soskeskel) Kowani Khalilah, Ketua III PPI Attas Hendartini Habsjah, serta Bendahara PPI Magdalena Mandey.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (EP/AS – BPMI Setwapres)