Kerjasama dan Kecepatan Prinsip Utama Dalam Tangani Paska Bencana Alam

Palu, wapresri.go.id – Setiap bencana tentu ada tahapan penyelesaiannya yang dikejar oleh waktu, ada golden time, waktu yang penting untuk menyelesaikan dengan prinsip-prinsip pokok yang harus dipenuhi, semuanya dengan cepat dan baik, oleh karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak.

Hal ini diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala, di Kantor Gubernur Palu Sulawesi Tengah, Jum’at, 5/10.

“Tanpa kerjasama semua pihak sesuai tugasnya masing-masing itu, maka kita tidak akan bisa menyelesaikannya dengan cepat masalah ini,” tegasnya.

Lebih lanjut Wapres JK mengungkapkan, bahwa dalam bencana itu selalu ada tahapannya yaitu tanggap darurat, intinya mengevakuasi yang meninggal, merawat yang luka, serta melayani yang hidup agar tetap sehat dan tidak jatuh sakit.

Ketiga prinsip pokok itu, kata Wapres JK, sesuai aturan menjadi tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemda yakni gubernur, dan walikota, secara bersama-sama.

“Jadi ini semua adalah menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang diwakili oleh gubernur. Nanti kemudian aparat pusat membantu semuanya,” terangnya.

Lebih dalam Wapres JK memaparkan secara teknis tahapan penanganannya, yang diawali dengan tanggap darurat, setelah itu rehabilitasi, dan setelahnya lagi rekonstruksi secara detil.

“Di antara tanggap darurat dan rehabilitasi, ada hunian sementara,” paparnya.

“Ya ini kan semua yang kita laksanakan bersama-sama dengan pemda, didukung oleh pemerintah pusat, baik pendanaan juga aparat BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial, dan sebagainya, itu kerja bersama-sama mendukung itu, tetapi semunya Pemerintah Pusat menjamin bahwa ini akan kita tuntaskan semuanya dalam waktu 2 tahun,” imbuhnya.

Di dalam rapat, Wapres juga menjelaskan secara gamblang, tentang kondisi status bencana nasional.

“Kalau bencana nasional itu pemerintah daerah tidak bisa berbuat apa-apa, semua pada hancur seperti di Aceh, baru kita (Pemerintah Pusat ambil alih), tetapi di sini alhamdulillah gubernur masih ada, walikota juga masih ada,” terangnya.

Di dalam rapat, Wapres JK juga menyoroti antrian masyarakat untuk membeli BBM.

Kondisi ini ia dapati saat melintas di SPBU 74.94205 Pertamina. Wapres JK menyempatkan singgah di SPBU tersebut, dan menyapa masyarakat yang sedang mengantri membeli BBM.

Wapres JK pun memberikan solusinya kepada aparat Pertamina yang hadir pada rapat tersebut untuk menjualnya secara konvensional.

“Jual BBM itu harus pake teknis jaman dulu. Pake drum-drum, Dalam keadaan begini soal listrik belum tentu hari ini menyala semua, harus ada tahapannya bukan saja itu, kalau satu persatu antrian butuh 8 jam itu mereka baru dapat antrinya,” jelasnya.

Rapat berlangsung hampir selama satu jam. Di tengah rapat, gedung Kantor Gubernur sempat bergetar karena gempa kecil, namun Wapres JK dan peserta rapat tidak beranjak dari tempatnya.

Hadir dalam rapat tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Country Director of the World Bank Indonesia Rodrigo A. Chaves, Ketua Harian Palang Merah Indonesia Ginandjar Kartasasmita, Mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, para bupati dan Kepala BNPB Laksamana Muda TNI (Purn.) Willem Rampangilei.

Mendampingi Wapres JK dalam rapat tersebut di antaranya adalah Kepala Setwapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Infrastruktur dan Investasi M. Abduh, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi dan Keuangan Wijayanto Samirin, serta Tim Ahli Wakil Presiden Muhamad Ikhsan dan Iskandar Mandji.

Selain Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, hadir pula di antaranya adalah Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Noorsaman Sommeng, Dirjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Danis H. Sumadilaga, serta Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pengembangan Regional Rudi Soeprihadi Prawiradinata. (RN/SY, KIP-Setwapres).