Pimpin Rapat Koordinasi bersama Satgas Covid-19 Jawa Tengah, Percepat Penanganan Covid-19

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) untuk mendengar permasalahan dan kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Kali ini dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya, melalui konferensi video dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Jumat (23/07/2021).

Mengawali pertemuan, Wapres menekankan untuk fokus pada Bed Occupancy Rate (BOR), ketersediaan obat, dan oksigen. Selain itu juga Wapres mengingatkan untuk percepatan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM Level 4.

“Hal yang sangat strategis menurut saya, kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan kesediaan obat, kemudian ketersediaan oksigen,” tegas Wapres.

“Di dalam masa PPKM Level 4, dimana masyarakat diminta untuk tinggal dirumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi Covid-19,” tambahnya.

Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program kartu sembako harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya.

“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat atau KPM baru Mencapai 359.057 artinya baru 65,4 persen, untuk program kartu sembako dari target 3,8 (juta) baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dana desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.

Terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.

“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” perintahnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melaporkan progres penanganan pandemi Covid-19 di wilayahnya.

Ia memaparkan data per 22 Juli 2021, pukul 16.00 WIB, kasus aktif yang dirawat di Jawa Tengah sebanyak 32.827 orang. Kemudian lanjut Ganjar, BOR per 23 Juli 2021 sebesar 73,52%.

“Jumlah tempat tidur 8.629, tempat tidur yang terpakai 6.344,” urainya.

Terkait obat-obatan, Ganjar mengungkapkan masih tercukupi kecuali untuk obat-obat khusus.

Ganjar juga melaporkan bahwa bantuan oksigen concentrator dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penganggulangan Bencana dirasa sangat membantu, kemudian Ganjar juga mendorong Rumah Sakit-Rumah Sakit untuk membeli oksigen generator untuk menghasilkan oksigen, sehingga tidak memakan waktu untuk menunggu distribusi oksigen dari tempat lain.

Sedangkan untuk bantuan sosial, Ganjar telah memetakan realisasi bansos penanganan pandemi, anggaran dari APBD, maupun APBN. Dari APBN ada sembako, bansos tunai (BST), PKH, Bantuan Beras PKH & BST.

“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, kita akan gas di bawah,” ucapnya.

 “Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan pak, bahkan persentase kita bansos kita yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50%, ada yang 81,2%, ada yang 77,6%,” imbunya.

Gubernur Jawa Tengah menambahkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM level 4 di Jawa Tengah, yang bersumber dari APBD TA 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi. Sedangkan untuk APBN TA 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Sosial serta bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Menanggapi paparan dari Gubernur Jawa Tengah, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah oksigen, Jawa Tengah sebagai provinsi yang tidak memiliki pabrik oksigen akan ditambahkan oksigen concentrator serta untuk kebutuhan isotank akan segera dipenuhi.

“Nah untuk yang 1000 ton lagi, kita akan minta semua pabrik-pabrik oksigen meningkatkan kapasitasnya,” tambahnya.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori yang mewakili Menteri Dalam Negeri berharap anggaran provinsi, kabupaten dan kota untuk penanganan pandemi Covid-19 harus segera direalisasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan Covid-19 di daerah.

“Kepada provinsi dan kabupaten kota bagi yang realisasi APBD masih rendah, harus segera membelanjakan APBDnya,” harapnya.

Mengenai permasalahan penerima bantuan sosial yang belum terdata yang dilontarkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Staf Khusus Menteri Sosial, Luhur Budijarso menanggapinya dengan mengungkapkan Kementerian Sosial telah menambahkan sebanyak 5,9 juta penerima bantuan sosial secara nasional.

“5,9 juta ini benar-benar usulan baru, jadi belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, mudah-mudahan ini agar segera dapat tersalurkan,” pintanya.

Rapat dilanjutkan dengan paparan dan laporan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Nasional Penganggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dr Latifa Hesti Purwaningtyas.

Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam rapat ini diantaranya pelaksanaan PPKM Level 4 di Jawa Tengah, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3 T (Testing, Tracing dan Treatment).

Selain Gubernur Jawa Tengah, tampak hadir secara virtual dalam acara ini, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah, para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah, serta jajaran Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Tengah.

Sementara Wapres didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, Sekretaris Jenderal Menteri Dalam Negeri, Muhammad Hudori, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, serta Staf Khusus Wakil Presiden Masduki Baidlowi, dan Staf Khusus Menteri Sosial, Luhur Budijarso. (NAR/RJP, BPMI Setwapres)