Wapres Tegaskan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Harus Selaras dengan Prioritas Pembangunan dan Keunggulan Daerah

Bandung, wapresri.go.id – Sebagai upaya optimalisasi pada sektor ekonomi dan keuangan syariah, seluruh pemerintah daerah di Indonesia terus memperkuat ekosistem dan infrastruktur syariah. Sejalan dengan hal ini, penguatan ekosistem pun harus diimbangi dengan keselarasan terhadap prioritas pembangunan pemerintah dan keunikan masing-masing daerah agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

“Ke depan, saya minta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah tetap selaras dan sinergis dengan prioritas pembangunan, kekhasan dan keunggulan daerah, serta kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menyaksikan Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Jawa Barat (Jabar), di Gedung Sate, Jl. Diponegoro Nomor 22, Citarum, Bandung, Selasa (23/04/2024).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, khususnya di Jabar dengan berbagai regulasi yang dimiliki dan pencapaian yang telah diraih di bidang halal. Ia menilai, hal ini merupakan pondasi yang baik untuk mendukung hal tersebut.

“Sebagai contoh, saat ini sudah ada regulasi tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Barang Higienis dan Halal, serta tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang terus didorong oleh Pemda juga telah membuahkan hasil. Di tahun 2023, Provinsi Jawa Barat menerima penghargaan pada lima kategori Adinata Syariah,” papar Wapres.

“Di tingkat nasional sendiri, Jawa Barat menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap PDB nasional, pengekspor komoditas terbesar, serta realisasi investasi tertinggi,” tambahnya.

Oleh karena itu Wapres mengimbau, kepada jajaran pengurus KDEKS Provinsi Jabar sebagai salah satu penopang ketahanan ekonomi daerah untuk segera menyusun program yang capaiannya dapat diukur agar tonggak pencapaian di bidang syariah dapat diukur efektivitasnya dan berkelanjutan di masa depan. Serta, melakukan kolaborasi multipihak agar subjek utama yang dapat merasakan manfaat program adalah masyarakat.

“Saya minta KDEKS Jawa Barat untuk menyusun rencana aksi dengan target yang terukur serta berkesinambungan, termasuk mensinergikannya dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah periode tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang,” imbau Wapres.

“Lakukan kolaborasi multipihak, termasuk dengan dunia pendidikan dan kalangan pemuka agama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin melaporkan data mengenai pertumbuhan ekonomi di Jabar. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi baik yang diberikan oleh seluruh pihak terkait untuk memajukan ekonomi di Jabar.

“Pada Triwulan IV 2023, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,15 persen (yoy), melampaui triwulan sebelumnya
4,58 persen (yoy) dan pertumbuhan nasional 5,04 persen(yoy). Pertumbuhan ini didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan sektor industri dan perdagangan,” lapor Bey.

“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat. Marilah kita bersama-sama membangun Jawa Barat yang lebih baik,” tutupnya.

Hadir dalam acara ini, Plt. Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Pengurus KDEKS Provinsi Jabar.

Sementara, Wapres didampingi oleh Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, M. Nasir, M. Imam Azis, Robikin Emhas, Arif Rahmansyah Marbun, dan Guntur Iman Nefianto. (NN/SK-BPMI, Setwapres)