Dorong Indonesia menjadi Produsen Halal Dunia melalui Pengembangan KEK Halal dan Industri Halal

Jakarta, wapresri.go.id – Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia seharusnya Indonesia dapat menjadi produsen produk halal terbesar di dunia dan bukan hanya negara terbanyak memberikan stempel halal saja. Untuk mendukung Indonesia sebagai produsen produk halal, Indonesia sebaiknya memiliki Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal yang siap dengan industri yang menghasilkan produk-produk halal.

“Selama ini Indonesia menjadi negara pemberi stempel produk halal pada sekitar 56 lembaga sertifikasi dunia yang meminta sertifikasi dari Indonesia, (walaupun) terdapat beberapa daerah yang mengajukan KEK Halal ke Pemerintah, informasi dari Kementerian Koordinator Perekonomian, kawasaan tersebut harus ada industrinya dapat berupa makanan, minum, kosmetik, fashion, obat-obatan termasuk wisata halal dan industri wisata halal,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika menerima Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) Sapta Nirwandar beserta Pengurus IHLC, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Merdeka Utara Jakarta, Senin (13/01/2020).

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa hal yang akan Pemerintah dorong dan kembangkan salah satunya adalah halal industrial estate, yang akan dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal.

Selain itu yang juga perlu dikembangkan ialah industri keuangan, perbankan, asuransi, Industri Keuangan Non Bank (INKB), pasar modal serta social fund, yang dapat dilakukan melalui zakat dan wakaf. Saat ini potensi zakat Indonesia mencapai 3,5 % (sebesar 8 triliun), dan masih bisa bisa dikembangkan sebesar 50%. Jika hal tersebut dilakukan maka Indonesia dapat berbuat banyak hal untuk menghilangkan kemiskinan.

“Wakaf bisa menjadi sumber investasi yang besar termasuk juga dana dari diaspora-diaspora yang berada di luar negeri,” terangnya.

Wapres pun mengungkapkan bahwa saat ini Pemerintah telah mengembangkan wakaf sukuk, dengan pembiayaan minimal 50 Miliar dan saat ini masih kurang 17 Miliar.

“Dana umat untuk negara ada, dan untuk pembangunan keumatan juga ada, dan yang akan mendapat manfaat adalah umat juga, namun saat ini belum terkelola dengan baik, sehingga kedepan Basnas dan Badan Zakat Indonesia (BWI) akan diperkuat,” ungkapnya.

Untuk mendukung hal tersebut Wapres menghimbau Kementerian Agama agar dapat memaksimalkan peran zakat dan wakaf di Indonesia.

Selain itu Wapres menjelaskan bahwa bisnis dan usaha halal perlu dikembangkan melalui pengembangan UMKM yang terkoordinasi antar lembaga baik mengenai masalah kualitas, permodalan, aturan hukum, pemasaran, dan packaging.

“Kemarin sudah bertemu dengan saya e-commerce seperti bukalapak, tokopedia, shopee sudah memiliki versi syariah dan mereka siap membantu tidak hanya bisnisnya tetapi juga mengenai zakat dan wakaf, Mereka akan membantu pemasaran dan mereka tahu produk apa yang dibutuhkan, selain itu juga akan dilakukan kolaborasi untuk mengembangkan arus baru ekonomi indonesia melalui kemitraan,” ungkapnya.

Wapres pun menjelaskan bahwa sebagai Wakil Presiden akan melakukan penguatan ekonomi syariah di Indonesia, dengan mengubah dan memperkuat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang akan di pimpin langsung oleh Presiden, dan Ketua Harian Wakil Presiden dengan Sekretaris Menteri Keuangan. Namun Peraturan terkait hal tersebut masih dalam proses.

“Peraturan Presiden yang mengatur tentang hal tersebut belum turun saat ini dalam tahap finalisasi, kedepan kita akan melibatkan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Kelautan dan Kemaritiman, Pertanian, Pariwisata serta lembaga-lembaga terkait untuk koordinasi lebih lanjut,” imbuhnya.

Mengakhiri penjelasannya Wapres menegaskan bahwa Indonesia sudah saatnya untuk tinggal landas menjadi produsen halal dunia, aturan dan kelembagaan sudah ada, namun perlu mensinergikannya, dan Kantor Wakil Presiden akan mengkoordinasikan hal tersebut.

Pada kesempatan ini Wapres menyampaikan apresiasi kepada IHLC yang terus berupaya mengembangkan halal lifestyle di Indonesia meliputi industri halal sampai ke pendidikan, bisnis, hotel, fashion, dan makanan, pertanda bahwa halal lifestyle atau halal is my life akan terus berkembang.

Sebelumnya Sapta Nirwandar menyampaikan bahwa bisnis halal di Indonesia saat ini mencapai 2,8 triliun dan diprediksi pada tahun 2024 akan mencapai 3,7 triliun, yang terbesar ialah sektor makanan.

Dalam kesempatan yang sama Sapta Nirwandar juga menyampaikan kepada Wapres perkembangan pariwisata halal, industri halal, e-toko halal, pendirian program magister bisnis halal (kerja sama IHLC dengan IPB), industri gelatin dan perkembangan ekonomi global.

Hadir bersama Sapta, Wakil Ketua IHLC Jetti R Hadi, Sekretaris Jenderal IHLC Tantie Koestantia, Anggota IHLC Ervik A Susanto, Vice Presiden Accord Group Hotel Adi Satria, CEO E-Toko Halal Duddy Utama, CMO E-Toko Halal Tetra Tianafi dan CEO IHLC Bobby N Sopian.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Ekonomi Keuangan Lukmanul Hakim, Tim Ahli Wapres Herman Wijaya dan Asisten Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Asrori Karni. (SA/IO – KIP, Setwapres).