Optimalisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat

Jakarta, wapresri.go.id – Pemerintah memiliki komitmen dalam mendukung petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya, melalui Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau Program Replanting Sawit. Program PSR ini diharapkan dapat meningkatkan produksi kelapa sawit dan memberikan hasil yang optimal hingga mencapai 8 ton/ha/tahun.

“Saya melihat dari data produktivitas kelapa sawit kita masih tergolong rendah, yaitu 3,7 ton. Melalui program replanting ini diharapkan produksi dapat meningkat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO) di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara No.15, Jakarta, Kamis (13/02/2020).

Lebih jauh Wapres menyatakan bahwa dalam upaya mendorong peningkatan produktivitas petani kelapa sawit tersebut, Pemerintah juga memberikan program kemudahan pembiayaannya. Selain dari pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), petani juga dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Program PSR dapat memanfaatkan KUR. Tahun ini bunganya hanya 6% dan Pemerintah memberikan kemudahan dengan penyesuaian periode waktu KUR, yaitu 4 tahun,” kata Wapres.

Ke depan, Wapres berharap Pemerintah dapat meningkatkan penyediaan bibit unggul, dan kemudahan petani untuk mendapatkannya.

“Kita harapkan ada peningkatan kualitas produksi kelapa sawit agar didapat harga jual yang tinggi dan merata di semua daerah,” harap Wapres.

Dalam kesempatan ini, tak lupa Wapres memberikan apresiasinya atas peran serta APKASINDO dalam pembinaan petani sawit yang tersebar di 22 provinsi dan 117 kabupaten.

Senada dengan Wapres, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa pelaksanaan program dukungan terhadap petani kelapa sawit perlu dirumuskan dan dilaksanakan secara bertahap. Begitupun pengambilan solusi atas kendala-kendala perlu dilakukan secara seksama pada kasus per kasus dan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Termasuk mereviu dengan Kementerian Keuangan terkait pendanaan kelapa sawit.

“Harga sawit membaik dan prospeknya besar. Presiden telah mencanangkan program Biodiesel 30% (B30). Kita bersiap dengan program B50 di tahun 2021,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum APKASINDO Gulat Ge Manurung melaporkan bahwa meski menemui beberapa kendala, organisasi yang berdiri pada tahun 2000 sebagai organisasi profesional inisiasi Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan, patut berbangga atas prestasi petani binaannya.

“Bibit yang beberapa waktu lalu ditanam oleh Pak Presiden pada lahan peremajaan di Riau akan dipanen perdana. Kami juga akan meresmikan pabrik kelapa sawit milik petani koperasi binaan di provinsi Kalimantan Selatan,” terangnya.

Selain itu, Sekretaris Jenderal APKASINDO Rino Afrino mengatakan bahwa perkebunan kelapa sawit memperkuat perekonomian rakyat di pedesaan.

“Luasan kebun sawit rakyat mencapai 6 juta ha dari 14 juta ha kebun sawit di Indonesia,” jelasnya.

Namun, lanjutnya, dampak perluasan ini memunculkan masalah keterlanjuran petani dalam kawasan (kebun sawit dalam kawasan hutan), peningkatan SDM, kelancaran program PSR, penguatan kelembagaan, kemitraan, serta kesenjangan harga jual sawit di Sulawesi dan Papua.

Pada pertemuan ini, Gulat juga menyampaikan bahwa agenda Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit II Tahun 2020 akan diadakan pada bulan April 2020 di Jakarta.

Hadir bersama Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal APKASINDO, Ketua DPW Provinsi Jambi Kasriwandi, Ketua DPW Provinsi Sumatera Selatan Slamet S., Ketua DPW Provinsi Lampung Abdul Simanjuntak, Ketua DPW Provinsi Kalimantan Selatan Samsul Bahri, Ketua DPW Kalimantan Timur Sunyoto, Ketua DPW Sulawesi Selatan Badarudin, dan Ketua DPW Provinsi Papua Dorteus Paiki.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Bidang Infrastruktur dan Investasi Sukriansyah, Staf Khusus Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Muhammad Imam Aziz, Staf Khusus Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, Tim Ahli Wapres Johan Tedja Surya, dan Staf Ahli Menteri Pertanian Gatot Sumardjo Irianto. (RMS/AF-KIP, Setwapres)