Dorong IPEMI Gerakkan Ekonomi Umat

Jakarta, wapresri.go.id – Salah satu fokus Pemerintah Indonesia pada Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) ialah penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah memerlukan dukungan dari berbagai komunitas sebagai penggeraknya.

“Masyarakat kita masih perlu didorong dalam melakukan usahanya. Jangan pengusaha kecil kita menjadi pengusaha stunting, pengusaha yang tidak berkembang. Saya mengapresiasi upaya IPEMI dalam membangun ekonomi keumatan. Biasanya ibu-ibu lebih komunikatif dalam menjadi fasilitator,” ujar Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ketika menerima Pengurus Pusat Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (PP IPEMI) di Kantor Wakil Presiden, Jl. Merdeka Utara No.15, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Wapres menilai, ekonomi umat saat ini masih lemah dan perlu diangkat. Ada banyak kendala yang dihadapi oleh pengusaha kecil, seperti permodalan karena tidak bankable, kesulitan menemukan bahan baku, kendala kualitas produk yang kurang bersaing karena melalui proses dengan alat sederhana dan pengetahuan yang minim, kendala promosi, serta kurangnya kemitraan yang membangun.

“Pemerintah memiliki program pembiayaan nonbank seperti MEKAR. Selain itu, Pemerintah mendorong BUMN dan pengusaha besar untuk bermitra dengan pengusaha kecil dan bukan mengambil lahan usaha kecil,” ungkapnya.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi syariah dengan perluasan Perpres sehingga bukan lagi Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), namun menjadi Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah (KNKES).

“Empat hal penting yang perlu dilakukan dalam pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Pertama, pengembangan produk halal. Indonesia tidak hanya sebagai pemberi ‘stempel’ sertifikat halal namun di masa mendatang dapat menjadi standar halal dunia dengan menjadi negara industri atau produsen halal yang berorientasi pada ekspor,” terangnya.

Kedua, lanjut Wapres, pengembangan industri keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, sukuk dan green sukuk. Sukuk merupakan investasi yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan proyek lainnya yang ramah lingkungan.

“Ketiga, social fund. Kita perlu mengembangkan zakat dan wakaf agar ada dana murah untuk diinvestasikan pada pembangungan dan program pengentasan kemiskinan,” imbaunya.

Wapres mencermati, saat ini zakat yang terkumpul baru 3,5% atau 8 triliun rupiah dari potensi 230 triliun rupiah. Sementara yang ada di Indonesia adalah dana haji sebesar 100 triliun rupiah, namun nilai ini belum dikategorikan sebagai investasi yang menghasilkan.

“Keempat, bisnis syariah yang mendukung usaha masyarakat di berbagai sektor, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, gula aren, minyak sereh, sirih, industri herbal, kelautan (sea farming),” urainya.

Wapres pun mengungkapkan, keberhasilan proyek percontohan sea farming keramba udang yang dilakukan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan para santri di Kepulauan Seribu dapat dikembangkan di seluruh Indonesia dengan juga melibatkan para santri.

Ke depan, Wapres berharap IPEMI terus menjadi organisasi penggerak perekonomian umat dengan berbagai kegiatan pembinaan.

Sebelumnya, Ketua Umum PP IPEMI Inggrid Kansil melaporkan bahwa IPEMI menjalankan program penguatan sektor UMKM karena 70% anggota IPEMI adalah pelaku UMKM yang didominasi bidang kuliner dan fesyen, selain kearifan lokal seperti pengusaha batu bara di Kalimantan.

“Kami juga telah menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf). Namun belum dengan Kementerian Agama, padahal ini sangat perlu untuk pengurusan sertifikat halal,” ungkapnya.

Selain itu, Inggrid juga melaporkan bahwa dalam rangka memperingati Hari Ibu, IPEMI bekerja sama dengan Pemprov NTB dan Kementerian Perindustrian akan mengadakan Expo NTB dari tanggal 2 s.d. 6 Desember 2019. Expo meliputi bidang pariwisata, kuliner, dan kerajinan. Juga akan dilakukan pemberian penghargaan kepada 86 perempuan Indonesia inspiratif sehingga ini juga dapat menginspirasi para muslimah lainnya dalam berwirausaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasihat M. Lutfi Handayani mengatakan, keberhasilan yang diraih saat ini karena keterbukaan IPEMI terhadap keanggotaan bagi muslimah yang sudah menjadi pengusaha, muslimah yang ingin belajar menjadi pengusaha, dan muslimah yang ingin punya penghasilan tambahan.

Patut diketahui, IPEMI dibentuk pada tahun 2015 oleh sekelompok aktivis majelis taklim sebagai wadah peningkatan ekonomi umat dan pemberdayaan perekonomian, selain kegiatan dakwah. Selama 4 tahun IPEMI berkembang di 34 provinsi, 360 kota/kabupaten/kecamatan, dan 10 negara, yaitu Turki, Thailand, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Brunei Darussalam, Rusia, India, Australia, dan Arab Saudi. Hingga saat ini keanggotaan IPEMI berjumlah 4 juta orang serta memiliki 6 galeri IPEMI.

Hadir bersama Inggrid Kansil, Sekretaris Jenderal Nurwahidah Saleh, Kepala Bidang UKM Nining Agoes, Kepala Bidang Umum Prilly Pricilla, Sekretaris 1 Yuri Marina dan Koordinator Bidang UKM Erny Nazief.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman Guntur Iman Nefianto dan Masduki Baidlowi. (RMS/AF/SK-KIP, Setwapres)