KINERJA
DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH (DPOD)
TAHUN 2018


  1. Rapat Pokja DPOD terkait penyelesaian hibah dari Kabupaten Labuhanbatu sebagai daerah induk kepada Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) sebagai DOB, berdasarkan UU 22 Tahun 2008 dan UU 23 Tahun 2008 yang menjadi dasar pembentukan kedua DOB
  2. Rapat Pokja DPOD terkait pembahasan perbedaan tafsir hukum UU Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terkait Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dengan pengendalian kependudukan
  3. Rapat Pokja Bidang Keuangan terkait persiapan Sidang DPOD dalam rangka kebijakan DAK TA 2020 sebelum penetapan RKP TA 2020.
  4. Rapat Pokja Bidang Keuangan terkait persiapan Sidang DPOD dalam rangka kebijakan DAU TA 2020 sebelum sebelum penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya
  5. Pembahasan substansi Berita Acara Serah Terima (BAST) Status Kelembagaan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Surabaya dan Balai Higiene Perusahaan, Ergonomi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Balai Hiperkes) Surabaya, Provinsi Jawa Timur
  6. Rapat Pokja DPOD terkait penyerahan bangunan, lahan dan aset lainnya dari Kota Tarakan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
  7. Rakor Sekretariat DPOD terkait Sengketa Pulau Kawi-Kawia/Kakabia antara Kabupaten Buton Selatan dengan Kabupaten Selayar
  8. Sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil Sidang DPOD Bidang Perimbangan Keuangan terkait DAK dalam rangka penyamaan persepsi antara Pusat dan Daerah terkait kebijakan DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2019; dan tercapainya kesesuaian pengalokasian DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2019 dengan kebutuhan di daerah
  9. Rapat Pokja DPOD Bidang Pemerintahan terkait permasalahan aset Pemerintah Kabupaten Sorong yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Sorong
  10. Rapat Pokja DPOD Bidang Pemerintahan terkait penyelesaian tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam)
  11. Rapat Pokja DPOD Bidang Pemerintahan terkait pembahasan penyusunan substansi Keterangan Presiden tentang permohonan judicial review ke MK atas Lampiran UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara