Umat Jangan Diartikan Terlalu Sempit

Jakarta, wapresri.go.id – Saat memberikan pidato kuncinya pada Rapat Pleno ke-29 Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan bahwa umat (umat Islam) jangan diartikan terlalu sempit, harus diartikan secara luas.

“Apalagi kalau memperkecil arti umat, itu lebih bahaya lagi, sekali lagi umat dalam artian luas,” terang Wapres di Kantor MUI Pusat di Jakarta, Senin (6/8).

Dalam Rapat Pleno yang mengangkat tema “Umat Islam dalam menghadapi agenda demokrasi” ini, Wapres mengungkapkan bahwa dalam menilai sesuatu kita tidak bisa meng-klaim, ini umat dan ini bukan. Selain itu yang paling penting menurutnya, apa yang menjadi tujuan berpolitiknya, berdemokrasinya dan apa yang telah dicapainya, serta apa yang belum dicapainya dalam menyejahterakan rakyat.

Dalam forum tersebut, Wapres mengajak bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan umat dengan memakmurkan dan mengadilkannya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan bahwa dinamika demokrasi itu sudah mulai mengemuka bahkan menghangat, dan tak sedikit juga ikut menciptakan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam bahkan dalam satu organisasi Islam.

Dalam berdemokrasi, Ketua Dewan Pertimbangan MUI juga berharap bangsa ini tidak terbelah, karena apapun aspirasi dan pandangan politik, umat Islam tetap bersatu untuk membangun bangsa ini dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Kita tetap bersaudara dan khusus sebagai umat Islam kita tetap dapat mengedepankan hukuwah islamiyah dan bersama umat agama-agama lain kita membangun bangsa tercinta ini,” ujarnya.

Tampak hadir dalam rapat diantaranya Sekjen MUI Anwar Abbas, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, Wakil Ketua Azyumardi Azra, Sekretaris Noor Achmad, serta anggota Dewan Pertimbangan MUI yang berasal dari berbagai ormas-ormas Islam.

Mendampingi Wapres dalam acara tersebut yaitu Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wapres Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (AS/RN, KIP-Setwapres).