Depok, wapresri.go.id – Jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia per Senin (4/12/2023) tercatat sebanyak 1.487 orang. Di samping itu, terdapat penolakan sebagian warga masyarakat di sejumlah daerah, seperti Aceh, Riau, dan Medan, terhadap pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh.
Ketika dimintai tanggapan oleh awak media seputar isu ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengingatkan, masalah pengungsi Rohingya sebagai masalah kemanusiaan yang mesti diatasi bersama.
“Mereka [pengungsi Rohingya], bagaimanapun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” tegasnya dalam keterangan pers usai menghadiri Peluncuran Indonesia Sharia Economic Outlook (ISEO) 2024 dan Pembukaan Universitas Indonesia Industrial-Government Expo (UI I-Gov Expo) ke-3 2023, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Selasa (05/12/2023).
Atas dasar itu, Wapres mengungkapkan, pengungsi Rohingya tidak mungkin ditolak. Namun sebelum ditampung, tambahnya, pemerintah Indonesia tentu perlu menyiapkan berbagai antisipasi agar tidak menimbulkan beban di kemudian hari bagi Indonesia, baik dari sisi negara ataupun masyarakat.
“Selama ini, kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi jangan sampai nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini. Itu menjadi beban,” jelasnya.
Wapres juga menyinggung, lokasi penempatan penting untuk dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana Pulau Galang di Batam untuk menampung pengungsi asal Vietnam beberapa puluh tahun silam. Jadi menurutnya, memang diperlukan solusi-solusi yang pas bagi negara dan masyarakat.
“Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif],” tutur Wapres.
“Saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini,” imbuhnya.
Wapres mengemukakan, masalah serupa sebenarnya juga dihadapi oleh negara-negara di Eropa seperti Yunani, sehingga memang seyogianya ada pembahasan bersama di tingkat internasional, khususnya dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).
“Kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB. Ini harus dilakukan pembahasan bersama,” ucapnya.
Hadir dalam keterangan pers ini, Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teguh Dartanto. (RR/RJP, BPMI – Setwapres)
