Tekankan Kinerja Birokrasi Harus Lebih Cepat dan Ringkas

Jakarta, wapres.go.id – Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) menegaskan bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang mengubah sistem, maka kinerja birokrasi saat ini di tuntut harus cepat dan ringkas.

“Jadi itu kecepatan. Kemudian timbul lagi perubahan teknologi yang mengubah sistem, anda tidak perlu lagi administrasi yang banyak, tidak perlu lagi arsip, tidak perlu lagi operator telpon. semua bisa langsung berhubungan. karena itu birokrasi juga harus menjadi lebih singkat,” ujarnya pada pembekalan Pelatihan Kepeminpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan XXXVIII, XXXIX, dan XL di Istana Merdeka, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (08/10).

Lebih lanjut Wapres JK memaparkan tiga kebijakan dalam menjalankan efisiensi pemerintahan yaitu kesatu moratorium penerimaan pegawai baru kecuali tenaga guru dan kesehatan. Pertumbuhan penerimaan Aparat Sipil Negra (ASN) lebih banyak Negative growth.

“Pokoknya negative growth kalau pensiun 100 ya ditambah 50,” terangnya.

Yang kedua, kata Wapres JK, Moratorium bangun gedung perkantoran, tidak boleh bangun kantor baru tanpa ijin Presiden.

“Semestinya kantor berkurang. karena tidak ada kantor wilayah-kantor wilayah lagi, yang ngurus pusat. tapi kantor pemerintahan daerah terus bertambah,” ucapnya.

Yang ketiga, jelas Wapres, adalah pemekaran daerah, karena, menurutnya, setiap pemekaran daerah mengakibatkan timbulnya birokrasi baru, dan anggaran pemerintah menjadi besar. Pada jaman ordebaru anggaran pembangunan sebesar 55% lebih besar dari anggaran rutin. Mengurangi dengan cara tidak ada kebijakan pemekaran daerah.

Dalam pembekalannya, Wapres JK juga menjelaskan tantangan pemerintah sekarang ini dibutuhkan Leadership yang baik yang dapat menghadapi situasi keadaaan normal maupun dalam keadaaan tidak normal. Sehingga dapat membantu pemerintah dalam keadaan kritis tetap menjaga public service, pelayanan masyarakat.

“Jadi ketika masyarakat butuh dilayani seharusnya pemerintah ada,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Wapres JK mengajak Lembaga Adiministrasi Negara (LAN) untuk memberikan pelajaran tentang manajemen krisis, untuk mengantisipasi adanya bencana di suatu daerah, karena rakyat butuh kepemimpinan dan butuh pemerintah.

Sebelumnya Adi Suryanto selaku Kepala LAN melaporkan bahwa LAN PKN Tingkat I di ikuti sebanyak 88 peserta, terdiri dari Jabatan Tinggi Madya/pejabat Es. I sebanyak 26 orang, dan selebihnya sebanyak 62 orang JPT Pratama yang dipersiapkan untuk menduduki JPT Madya/jabatan Es. I.

“Intinya yang dibangun PKN Tingkat I ingin membentuk kepemimpinan kolaboratif karena tuntutan jaman saat ini telah bergeser dari sistem persaingan menjadi sistem kolaborasi. Kolaborasi dalam membangun komunikasi menjadi kunci kesuksesan. Ekslusifisime bergeser ke inklusifisme dan sense of vitality bergeser menjadi sense of unity,” kata Adi.

Adi juga melaporkan bahwa setiap peserta secara individu maupun kelompok diwajibkan membuat proyek perubahan dan policy paper dengan tema yang berbeda-beda di masing-masing angkatan.

Mendampingi Wapres JK pada pertemuan tersebut Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, Staf Khusus Wapres Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud, dan Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi Azyumardi Azra. (YZ/RN, KIP Setwapres)