Menerima Laporan Gubernur DKI Jakarta tentang Progres Penanganan Wabah Covid-19 di Jakarta

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menerima laporan progres penanganan wabah Covid-19 yang disampaikan oleh Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta), Anies Baswedan, melalui teleconference di Kediaman Dinas Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (2/4/2020).

Pada kesempatan ini, Anies Baswedan melaporkan mengenai jumlah pasien yang positif terinfeksi Covid-19 (baik yang dirawat maupun pasien meninggal), langkah-langkah yang sudah ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mencegah penyebaran wabah ini lebih luas lagi, tantangan atau kendala yang dihadapi dalam implementasinya, dan rencana menghadapi Bulan Suci Ramadan.

Secara garis besar, Pemprov DKI Jakarta telah menerapkan upaya-upaya untuk mendukung program Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Mulai tanggal 16 Maret sekolah di Jakarta sudah diubah menjadi belajar di rumah. Kemudian jajaran Pemprov (Pemerintah Provinsi) juga sudah mulai bekerja di rumah. Lalu operasi kendaraan umum di dalam kota itu sudah dikurangi waktunya,” lapor Anies.

“Kemudian juga semua tempat wisata sudah ditutup, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Lalu kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, seperti car free day itu juga kami tiadakan sampai kondisi terkendali,” tambahnya.

Menambahkan laporannya, Anies juga menyampaikan mengenai empat hal yang menjadi tantangan dalam penanganan wabah Covid-19 di Jakarta. Keempat tantangan tersebut diantaranya: 1) Pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kepada rumah sakit-rumah sakit yang menangani Covid-19, 2) Peningkatan kapasitas rapid test Covid-19 untuk meningkatkan akurasi data masyarakat yang terinfeksi, 3) Akurasi data penerima bantuan sosial, dan 4) Anggaran penanganan Covid-19.

BPJS Kesehatan

Terkait rumah sakit, Anies melaporkan bahwa saat ini terdapat 70 rumah sakit yang menangani kasus Covid-19 dan 13 di antaranya merupakan rumah sakit rujukan pemerintah.

Untuk penanganan pasien, rumah sakit-rumah sakit tersebut sudah melakukan respon yang cepat untuk menangani pandemi Covid-19 ini. Namun, dalam operasional penanganannya, diperlukan dana yang besar serta perputaran uang yang cepat. Oleh karena itu, pihak rumah sakit menyampaikan aspirasinya kepada BPJS Kesehatan melalui Gubernur DKI Jakarta, untuk dapat membantu proses penanganan ini dengan cara memberikan dukungan pembayaran tagihan kesehatan dengan tepat waktu.

“Ada satu permintaan Pak, yang mungkin perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Mereka mengharapkan dukungan BPJS agar tidak ada keterlambatan di dalam pembayaran tagihan-tagihannya. Karena mereka harus bergerak cepat. Mengelola cashflow-nya juga tidak mudah, dan yang harus ditangani jumlahnya banyak. Jadi memastikan bahwa tidak ada keterlambatan pembayaran jadi penting sekali Pak,” tutur Anies.

Peningkatan Kapasitas Rapid Test Covid-19

Anies memaparkan bahwa dari hasil pengamatannya dalam penanganan wabah Covid-19 ini banyak pasien yang mengikuti tes, namun saat proses pengetesannya belum selesai pasien tersebut meninggal.

“Sebagian yang terkena Covid ini belum tuntas proses pengetesannya. Karena belum tuntas, lalu meninggal, maka tidak bisa secara resmi disebut sebagai pasien Covid,” ungkap Anies.

Anies mengatakan terdapat 1.300 pasien yang saat ini sedang dirawat, dengan 707 pasien yang sedang menunggu hasil pengecekan dari laboratorium.

“Jumlah yang dites hasilnya positif itu tergantung kecepatan kita melakukan testing. Karena yang ditesnya sedikit, maka jumlah yang confirm positif sedikit juga,” tambah Anies.

Sebagai informasi, saat ini rapid test sudah diselenggarakan di beberapa tempat. Namun, menurut Anies, pemerintah perlu meningkatkan kemampuan tes untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang lebih akurat.

“Kita perlu meningkatkan kemampuan tes untuk menggunakan swab yang diambil langsung dari sampel liur. Ini yang perlu kita tingkatkan karena akurasinya memang cukup tinggi,” papar Anies.

Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang mengembangkan tes menggunakan swab di beberapa laboratorium di Jakarta agar dapat mendapatkan hasil tes yang lebih cepat.

“Tapi kemampuan testing ini sesungguhnya nanti dibutuhkan bukan hanya di Jakarta Pak, tapi di tingkat nasional itu butuh,” ungkap Anies.

Wapres menyambut baik upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dan akan segera menindaklanjuti agar peralatan tes untuk menangani Covid-19 akan segera diberikan kepada tenaga medis.

“Saya akan rekomendasikan nanti supaya alat-alat (rapid test segera didistribusikan),” tegas Wapres.

Data Penerima Bantuan Sosial

Terkait bantuan sosial bagi mereka yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 di Jakarta seperti masyarakat miskin dan rentan miskin yang jumlahnya mencapai 3,7 juta, masalah yang dihadapi Pemprov DKI Jakarta saat ini adalah kesulitan mengidentifikasi masyarakat rentan miskin.

“Kemudian terkait dengan bantuan sosial, kita perlu waktu untuk mengidentifikasi kelompok rentan miskin. Kalau masyarakat miskin di Jakarta itu jumlahnya ada 1,1 juta. Mereka sudah teridentifikasi by name by address di Jakarta ini karena mereka selama ini mendapat bantuan dari kita. Tetapi kelompok rentan miskin, ini adalah kelompok yang memang selama ini tidak mendapatkan bantuan langsung,” terang Anies.

Masyarakat rentan miskin ini, menurut Anies, sulit diidentifikasi karena mereka biasanya tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta dan tidak menerima bantuan baik dari Pemprov DKI Jakarta maupun Pemerintah Pusat sehingga tidak ada catatannya.

“Memang seperti yang saya sampaikan tadi, tantangan utama kita selama ini karena kelompok rentan miskin ini, itu tidak semuanya berstatus KTP Jakarta. Kemudian yang kedua, karena selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah, maka dia tidak tercatat di dalam kementerian manapun sebagai penerima bantuan, dan tidak tercatat juga di pemprov sebagai penerima bantuan. Sehingga, pada saat seperti sekarang ini, kita harus mulai dari awal,” sambungnya.

Namun demikian, Anies berjanji dalam waktu 10 hari akan menyelesaikan pendataan masyarakat rentan miskin ini sehingga pemberian bantuan dapat segera dieksekusi.

“Kita memiliki program Jakarta Satu, pendataan (melibatkan) PKK, itu mendata keluarga-keluarga se-Jakarta. Dari situ kita punya data awal. Nah, mudah-mudahan dalam waktu singkat, kemarin kita janjikan kepada Bapak Presiden, kira-kira 10 hari, kita akan bisa dapat paling tidak data yang bisa kita gunakan untuk mulai eksekusi,” janjinya.

Anies menambahkan bahwa sesuai kesepakatan dengan Menteri Sosial, jumlah bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Jakarta senilai 1 juta rupiah per keluarga pada bulan April dan Mei.

“Pembicaraan terakhir dengan Menteri Sosial, Tim DKI dan Tim Kemensos menyepakati untuk memberikan dukungan di angka 1 juta rupiah, diberikannya nanti per keluarga. Untuk nanti digunakan bersama-sama,” terangnya.

Anggaran Penanganan Covid-19

Sejauh ini, Anies melaporkan, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar 3 triliun rupiah untuk penanganan Covid-19 hingga bulan Mei, dan akan ditambah lagi apabila pandemi ini berkepanjangan sampai sesudah Mei.

“Kami sendiri di DKI Jakarta, sudah mengalokasikan pada saat ini, yang sudah dialokasikan sampai dengan bulan Mei itu sebesar 3,032 triliun. Per hari ini ada 1,032 triliun, lalu ditambah 2 triliun sampai dengan bulan Mei. Jadi, sudah ada 3 triliun yang kita alokasikan untuk penanganan Covid. Bila ini berkepanjangan sampai sesudah bulan Mei, nanti akan kita tambah lagi anggarannya,” paparnya.

Lebih lanjut, menurut Anies, tantangan di Jakarta bukan pada anggarannya, tetapi pada cashflow-nya. Di mana salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan oleh Pemprov DKI, yakni Dana Bagi Hasil yang saat ini masih menjadi piutang Kementerian Keuangan. Anies berharap Dana Bagi Hasil ini dapat segera dicairkan untuk menjaga keleluasaan cashflow.

“Jadi, alhamdulillah sejauh ini dari sisi penganggaran realokasi sudah kita lakukan. Nah, cuma kita membutuhkan kepastian atas Dana Bagi Hasil yang seperti kami sampaikan di dalam rapat dengan Bapak Presiden kemarin. Jadi, piutang dari Kementerian Keuangan kepada Jakarta, semula nilainya 6,4 triliun, tapi kemudian ada beberapa penyesuaian dan berubah menjadi 5,1 triliun. Itu dana piutang tahun lalu. Dan kemudian ada Dana Bagi Hasil tahun ini, di kuartal kedua sebesar 2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Wapres menyambut baik rencana penganggaran Pemprov DKI Jakarta termasuk mengenai Dana Bagi Hasil yang tidak hanya Jakarta tetapi juga provinsi lain seperti Jawa Timur.

“Mudah-mudahan, saya dengar juga waktu itu memang termasuk Jawa Timur juga soal Dana Bagi Hasil itu menjadi pembicaraan ya,” pungkas Wapres.

Menyambut Bulan Ramadan

Di akhir pertemuan, Wapres sempat menanyakan mengenai kesiapan Pemprov DKI Jakarta menyambut Bulan Suci Ramadan di tengah pandemi Covid-19.

Mengenai hal ini, Anies melaporkan bahwa pengaturan peribadatan umat Muslim di bulan Ramadan yang dilakukan berjamaah seperti Salat Tarawih dan Idul Fitri sejauh ini masih menunggu Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyesuaikan situasi dan kondisi ke depan. Sedangkan terkait kebutuhan pangan, Anies memastikan bahwa stok di Jakarta aman.

“Benar, sejauh ini selama dua pekan ini Pak Wapres, memang ada pembatasan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadat, jadi masjid, gereja, vihara mengalami pembatasan kegiatan. Nah, untuk Ramadan besok ini kita masih ada waktu Pak Wapres, kita akan lihat perkembangannya. Sejauh ini belum ada langkah khusus terkait dengan kegiatan peribadatan. Kami akan menunggu barangkali juga dari Majelis Ulama Indonesia mungkin akan ada arahan ketika kita mendekati Ramadan. Kalau terkait dengan kebutuhan pangan menjelang Ramadan, alhamdulillah stok aman termasuk juga proyeksi sampai dengan Idul Fitri, jadi persiapan dalam artian logistik Insya Allah aman,” pungkasnya. (NN/EP/DAS, KIP-Setwapres)