Wapres Minta Aparat Terus Lindungi Masyarakat Papua dari Tindakan Anarkis KKB

Jakarta, wapresri.go.id – Usai melakukan kunjungan kerjanya secara maraton ke berbagai wilayah di Papua pada akhir November lalu, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin hari ini, Selasa (20/12/2022), memanggil sejumlah pihak terkait untuk membahas tindak lanjut dari hasil kunjungannya tersebut.

Menurut keterangan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, salah satu hal yang ditekankan Wapres dalam pertemuan ini adalah mengenai penanganan keamanan di wilayah Papua. Khususnya, Wapres meminta aparat penegak hukum untuk terus melindungi masyarakat Papua dari berbagai tindakan anarkis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan. Oleh karena itu, Wapres meminta supaya negara hadir, menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik,” ungkap Jubir usai mendampingi Wapres dalam pertemuan yang berlangsung di Kediaman Resmi Wapres, Jl. Diponegoro No. 2, Jakarta Pusat ini.

Lebih lanjut, menurut Masduki, secara tegas Wapres meminta agar KKB ditindak secara hukum karena berbagai kejahatannya telah meresahkan masyarakat dan mengganggu upaya pembangunan di Papua.

“Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana. Supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara,” ujarnya.

Selain itu, tutur Masduki, Wapres juga menekankan agar pendekatan humanis berbasis teritorial tetap diterapkan untuk mengatasi masalah keamanan di Papua.

“Pendekatan teritorial mulai dari atas Kodam sampai ke tingkat Koramil harus tetap dijalankan oleh semua pihak, baik oleh TNI-Polri juga oleh pemerintahan sipil di sana,” ungkapnya.

Pentingnya pendekatan humanis berbasis teritorial ini, menurut Masduki, adalah untuk mengintegrasikan pihak keamanan dengan warga sipil dalam menciptakan langkah-langkah konkrit terkait pembangunan kesejahteraan di Papua.

“Jadi ada langkah-langkah konkrit untuk kesejahteraan Papua itu seperti apa, dan adanya Kementerian dan Lembaga itu supaya segera untuk membangun kesejahteraan di Papua, itu permintaan dari Wapres,” ujarnya.

Lebih jauh, Masduki menuturkan bahwa pada kesempatan ini, Wapres mendapat laporan bahwa masyarakat Papua menerima dengan baik penetapan beberapa Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Papua.

“Karena apa? Karena di balik pemekaran itu masyarakat Papua tahu bahwa tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Papua. Jadi tidak lain bahwa pemekaran itu bertujuan untuk membangun Papua lebih sejahtera. Dan itu diketahui oleh hati nurani masyarakat Papua,” paparnya.

Terakhir, ungkap Masduki, pertemuan hari ini juga membahas mengenai tindak lanjut Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Terkait hal ini, Wapres meminta agar badan yang dipimpinnya ini berjalan secara efektif dalam mempercepat upaya pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

“BP3OKP itu sudah dijalankan secara bertahap, jadi pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana, dan seterusnya, itu sekarang sudah mulai berjalan, itu lagi-lagi bagaimana supaya semua proses pembangunan kesejahteraan Papua [terlaksana dengan baik],” tutur Masduki.

“Kemudian bagaimana agar ada evaluasi, bagaimana agar semuanya itu, [termasuk] dana itu betul-betul dijalankan dengan bersih, tidak diselewengkan ke sana kemari, tapi untuk kesejahteraan rakyat, bisa berjalan sesuai harapan masyarakat Papua,” pungkasnya.

Hadir dalam pertemuan ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono mewakili Kapolri, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Pangkogabwilhan III) Letjen TNI I Nyoman Cantiasa mewakili Panglima TNI.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, serta Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah. (EP/RJP-BPMI Setwapres)