Mendesak: Restorasi Lahan Gambut di Indonesia

Jakarta. Kebakaran lahan gambut maupun kebakaran hutan di Indonesia merupakan bencana dan masalah bersama. Hutan dan lahan di Indonesia banyak dieksploitasi oleh banyak pihak, tidak hanya Indonesia tetapi juga oleh negara lain. “Oleh karena itu, tanggung jawab lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama” ujar Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla pada saat membuka International Experts Roundtable Discussion dengan tema Solusi Jangka Panjang untuk Krisis Kebakaran dan Asap di Indonesia dengan Fokus Pengelolaan Lahan Gambut Berkelanjutan, yang diadakan di Hotel Shangrila, Jumat, 13 November 2015.

“Selalu saya katakan, udara bukan milik perorangan tapi milik kemanusiaan. Udara yang baik, climate yang baik akan dinikmati semua orang, tapi sebaliknya juga kondisi lingkungan yang jelek akan menerpa semua. Oleh sebab itu, masalah ini bukan masalah pribadi, bukan masalah Indonesia saja tapi masalah kemanusiaan dan juga dunia”, tegas Wapres.

Sejak dulu, hutan Indonesia dikenal dengan tropical forest-nya berfungsi sebagai paru-paru dunia. “Artinya ialah kalau paru-paru ini baik pasti kita semua ini sehat, tapi kalau paru-paru dunia ini bermasalah pasti semua juga bermasalah”, ujar Wapres.

Wapres juga berterima kasih kepada organisasi internasional United Nations (UN), negara-negara sahabat, khususnya Norwegia, yang sudah sejak lama ingin berpartisipasi dan sudah berpartisipasi dalam menangani permasalahan hutan dan lingkungan di Indonesia. Selanjutnya, Wapres juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh Non Government Organisation (NGO) yang telah bekerja hingga ke pedalaman-pedalaman Indonesia dengan baik, atas segala perhatian dan juga teguran yang selama ini kurang diperhatikan namun ternyata mempunyai dampak yang serius.

Diskusi Internasional mengenai gambut ini membahas dan mendiskusikan tentang ekosistem gambut, sebab dan persoalan krisis lingkungan hidup (ecological crisis), serta asap yang telah menyebabkan kabut asap yang telah memberikan pengaruh kepada dunia secara global.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya mengatakan bahwa kondisi kebakaran hutan terutama di Sumatera dan Kalimantan telah memberikan highlight catataan bahwa ada hal serius yang dihadapi. “Manakala praktek-praktek seperti yang kita lakukan, maka kita akan senantiasa secara reguler menghadapi persoalan yang sama, dan berkaitan dengan peatland, lahan gambut, subsidence dan segala resikonya”, kata Siti Nurbaya.

“Oleh karena itu, sebagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden, tidak boleh ada lagi ‘business as usual’ scenario sebab kita akan menghadapi kesulitan apabila hal itu terus berlangsung”, lanjut Siti Nurbaya.

Dunia telah memberikan perhatian yang kuat kepada Indonesia saat ini menyangkut kebakaran hutan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kurang lebih 36% di Sumatera kebakaran di lahan gambut, 47% di Kalimantan dan 10% di Papua.

Pemerintah Indonesia saat ini telah mengambil langkah besar untuk mengatasi persoalan kabut asap dan kebakaran lahan dan hutan. Sudah ada komitmen yang sangat kuat untuk mengatasi persoalan kabut asap, kebakaran lahan dan hutan serta persoalan gambut. Hal ini juga telah ditunjukkan pada langkah-langkah yang telah dilakukan sejak November 2014 juga langkah-langkah persiapan dalam mengatasi kemudian mengelola lahan gambut yang telah diarahkan secara intensif oleh Wapres.

“Pemerintah menargetkan menyelesaikan masalah kebakaran ini, khususnya gambut yang memang sulit, dengan cara restorasi dan harus selesai dalam waktu lima tahun ke depan” ungkap Wapres.

Lebih lanjut Wapres menjelaskan bahwa setidak-tidaknya 2-3 juta hutan gambut harus dikembalikan kepada fungsi dan restorasinya dengan baik. “Oleh karena itu, dibutuhkan pandangan, metode, knowledge dan sistem yang terbaik yang disepakati bersama oleh para ahli-ahli kita dan ahli-ahli internasional agar kita tidak salah langkah dalam mengatasi ini” kata Wapres.

Dari Diskusi Internasional ini Wapres berharap dapat dicari solusi bersama, metodologi yang disepakati terbaik dari pengalaman negara-negara lain, bukan hanya di Indonesia tapi di negara yang mempunyai hutan. “Kita juga akan meminta korporasi bersama-sama merehabilitasi lahan masing-masing agar tanggung jawab lingkungan menjad tanggung jawab bersama”, tegas Wapres.
Menurut Wapres, selama ini telah banyak kesalahan dan kekeliruan dalam pengelolaan hutan. Selain terlalu banyaknya negara asing menebang atau logging di hutan Indonesia, kekeliruan dalam me-manage ijin-ijin pengelolaan hutan, juga kekeliruan dalam membuat perencanaan dan penggunaan hutan dan sawah, serta cara yang keliru dalam pemanfaatan lahan gambut yang mengakibatkan terjadinya penggundulan-penggundulan hutan, sehingga menimbulkan banyak masalah.

“Kekeliruan, kesalahan dan tindakan-tindakan harus direstorasi secara bersama-sama karena kita telah memanfaatkannya juga secara bersama-sama”, tegas Wapres. Lebih lanjut Wapres berharap lima taun ke depan sebagian besar hutan gambut yang telah rusak akan dapat dikembalikan menjadi lebih baik. Meskipun tidak ada jaminan kebakaran hutan akan habis tapi setidaknya jumlahnya akan sangat minim pada waktunya.

Pemerintah juga akan mengambil langkah-langkah hukum yang keras kepada semua pihak yang merusak lingkungan dan segera mengkonsep organisasi Badan Restorasi Gambut yang akan bekerja selama 5 tahun, untuk secara khusus bekerja dalam kerangka ini. “30 juta lahan gambut di Indonesia tentu tidak semuanya rusak, tapi yang rusak harus kita restorasi secepat-cepatnya”, tegas Wapres.

Setelah pertemuan ini diharapkan dapat mencapai kesepakatan baik metode dan teknik serta kerangka kerja bukan sekedar laporan hasil diskusi. “Kita tidak lagi ingin seminar yang hanya menghasilkan paper, kami mengharapkan pertemuan yang menghasilkan kerangka kerja dan teknis kerja serta lebih membahas ke metodologi dan teknis”, ujar Wapres.

Tak lupa Wapres juga memberikan penghargaan kepada REDD+ dan World Bank yang selama ini telah bekerja sama dan membantu dalam mendanai program perbaikan lingkungan hidup di Indonesia. Pemerintah juga akan memberikan anggaran yang sesuai dan juga melibatkan korporasi yang selama ini telah memanfaatkan lahan.

“Tentu kita minta suatu tanggung jawab bersama, jangan hanya dana hasil hutan dan dana hasil kebun disimpan di luar negeri, tapi kembalikan ke alam yang telah menghasilkannya”, kata Wapres.
Wapres berharap untuk bersama-sama menjalankan program ini lima tahun dengan bertanggungjawab dan sistematis dari pelajaran pengalaman restorasi Aceh, “Bahwa kita selesaikan tsunami Aceh persis 5 tahun dalam kerangka kerja yang tepat dan kerja sama semua pihak” ujar Wapres.

Di akhir sambutannya Wapres berharap agar masyarakat kelak dapat menikmati alam dan lingkungan yang lebih baik, dan mengembalikan kesehatan masyarakat yang terkena dampak asap dan mengembalikan habitat yang rusak terkena dampak asap. (Meilani Saeciria)