Temuan Kasus Antraks di Gunungkidul DIY, Wapres Minta Adanya Isolasi Kawasan untuk Cegah Penyebaran Lebih Luas

Banyuasin, wapresri.go.id – Belum lama ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI melaporkan adanya temuan dua suspek kasus Antraks di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Laporan ini menyusul temuan kasus tertanggal 23 Juni 2023 yang ditandai adanya lima kali rangkaian peristiwa kematian hewan ternak di lokasi setempat dalam kurun waktu Mei hingga awal Juni 2023. Saat ini, terdapat perkembangan kasus dimana ditemukan dua orang meninggal dunia setelah kedua korban diketahui mengonsumsi daging ternak sapi yang mati, sehingga terjadi penularan bakteri Bacillus Anthracis dari hewan ternak ke manusia.

Menyikapi kemunculan Antraks di Gunungkidul tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menegaskan untuk segera dilakukan isolasi kawasan dan orang yang diduga mengonsumsi daging tersebut agar tidak terjadi penyebaran ke daerah-daerah lain.

“Menteri Pertanian sudah melakukan langkah. Oleh karena itu kita harapkan bahwa supaya daerah itu diisolasi jangan sampai menyebar ke tempat lain,” tegas Wapres dalam keterangan persnya usai Salat Jumat di Kampus 3 Pondok Pesantren Muqimus Sunnah, Jl. Melaburi, Talang Buluh, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, selain isolasi kawasan, penanganan medis terhadap para korban juga harus segera dilakukan sehingga masyarakat dapat kembali sehat.

“Yang kedua agar segera diatasi, supaya penyembuhan dapat dilakukan di daerah yang sekarang sudah terkena,” imbau Wapres.

Untuk itu, Wapres meminta seluruh pihak terkait, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Pemerintah Provinsi DIY untuk melakukan berbagai upaya terbaik agar kasus Antraks di DIY ini dapat segera teratasi.

“Saya minta juga instansi terkait, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, dan yang lain-lain, terus kita melakukan blocking (pemutusan) ya, supaya jangan menyebar ke mana-mana, dengan berbagai cara,” tutur Wapres.

Disisi lain, saat ditanya tanggapannya mengenai dugaan, terulang kembalinya kebocoran 34 juta data paspor warga negara Indonesia yang dilakukan oleh peretas Bjorka, Wapres pun menekankan agar semua instansi melakukan prosedur yang baik dalam mengamankan data-data yang dimiliki, baik data perusahaan maupun data perorangan/masyarakat.

“Kita harapkan semua instansi melakukan pengamanan kemungkinan terjadinya kebocoran itu,” imbuh Wapres.

Wapres juga menyatakan bahwa kasus peretasan merupakan isu global yang terjadi tidak hanya di Indonesia. Ia pun meminta agar dapat dilakukan penelusuran lebih detil dan rinci atas kasus peretasan seperti ini sehingga sumbernya dapat diketahui dan ditindak sesuai aturan yang berlaku.

“Saya kira sudah ada kebijakan pemerintah terkait dengan hal ini. Karena itu, ketika terjadi kebocoran maka akan kita telusuri dimana sumber kebocorannya,” pungkasnya.

Hadir mendampingi Wapres dalam keterangan pers ini, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (NN/AS, BPMI – Setwapres)