Khatib Harus Memiliki Kompetensi dan Komitmen Kebangsaan

Jakarta, wapresri.go.id—Sebagai individu yang menyampaikan khotbah khususnya pada sholat Jumat, keberadaan khatib sangat penting. Karena ceramah yang disampaikan dapat memengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak masyarakat. Oleh karena itu, khatib harus memiliki kompetensi dan komitmen kebangsaan.

“Khatib ini penting sekali karena orang yang didengar omongannya. Tidak ada yang protes kalau khatib bicara, dan (khatib) berpotensi untuk memengaruhi cara berpikir, cara bersikap dan cara bertindak masyarakat. Oleh karena itu khatib perlu dibekali supaya apa yang disampaikan benar-benar memberikan kemanfaatan. Yang pertama, khatib itu harus mempunyai kompetensi. Yang kedua, khatib itu harus punya komitmen kebangsaan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin ketika membuka acara Rakernas II dan Halaqah Ikatan Khatib Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, Jumat (14/02/2020).

Lebih jauh Wapres menjelaskan, bahwa khatib juga harus memiliki kompetensi pemahaman agama yang lurus dan pengucapan lafaz (susunan kata yang mengandung arti) yang benar. Untuk itu, diperlukan seleksi dan sertifikasi khatib.

“Sebagai khatib, pemahaman tentang agama harus lurus. Pengucapan lafaznya harus benar. Maka harus diseleksi khatib itu. Makanya perlu ada usaha sertifikasi khatib. Ikatan Khatib [dan] Dewan Masjid mempertanggungjawabkan itu,” ungkap Wapres memberi arahan.

Pada kesempatan yang sama, Wapres mengimbau agar khatib memiliki komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan serta turut membangun kerukunan antar umat, bukan membangun konflik atau permusuhan.

“Khatib harus punya komitmen menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Kita punya pegangan tentang prinsip ukhuwah [persaudaraan Islam]. Oleh karena itu tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok, sikap intoleran. Kita harus membangun teologi kerukunan dan membangun narasi-narasi kerukunan. Khotbah itu jangan bangun narasi konfik, narasi permusuhan,“ imbaunya.

Diakhir sambutannya, Wapres mendorong para khatib untuk berkontribusi dalam memajukan umat dengan membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas sebagai upaya mendukung negara Indonesia menjadi negara yang maju.

“Khatib harus membangun umat ini agar mau membangun dirinya, agar tidak meninggalkan anak cucunya yang lemah. Khatib harus memberikan semangat membangun, karena Indonesia ingin menjadi, harus menjadi Indonesia Maju. Berarti bangsa harus maju, jadi umat Islam harus maju, pemberdayaan bangsa,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Khatib Indonesia (MPP-IKI) Hamdan Rasyid, menjelaskan perkembangan pembinaan khatib yang telah dilakukan oleh MPP-IKI serta harapan agar ditahun 2020 program pembinaan ini dapat menghasilkan khatib bersertifikat sebanyak 10.000 orang dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Ia juga menjelaskan mengenai program unggulan MPP-IKI yaitu Akademi Khatib Indonesia dan Koperasi Mimbar Makmur Sejahtera.

“Tahun ini ditargetkan khatib yang mendapat sertifikat 10.000 orang minimal, dan lima tahun ke depan kita berharap 300.000 orang khatib yang bersertifikat, ” ujarnya.

Sebagai informasi, Acara Rakernas II dan Halaqah Ikatan Khatib Indonesia kali ini mengambil tema “Transformasi Khatib Wasathiyah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 untuk Melestarikan Dakwah Rahmatanlil’alamin”.

Rangkaian acara berlangsung selama tiga hari dari tanggal 14 hingga 16 Februari 2020 di Jakarta dan dihadiri oleh 250 orang peserta.

Tampak hadir dalam acara pembukaan diantara Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius, Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Masdar Farid Mas’udi, Sekretaris Umum Ikatan Khatib Indonesia Mastuki, Bendahara Umum Adri Istanbul Lingga Gayo serta tokoh-tokoh agama lainnya.

Sementara Wapres didamping oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres, dan Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Abdul Mu’is. (IO/NN, KIP- Setwapres).