Kulon Progo. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mendorong kerjasama beberapa pihak, yakni Angkasa Pura I, Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan BPN agar dapat mempercepat penyelesaian lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Kulon Progo. Wapres berharap persoalan lahan dapat selesai sesuai jadwal Mei 2016, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya peletakan batu pertama.
“Mei 2016 jadi titik selesai urusan tanah dan lanjut grounbreaking,” Wapres menuturkan saat memimpin rapat rencana pembangunan Bandara Kulon Progo, Yogyakarta di Kantor Satuan Radar TNI AU, Kulon Progo, Sabtu, 2 Januari 2016.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo melaporkan 98 persen lahan bandara telah mendapatkan persetujuan untuk diambil alih, bahkan telah dilaksanakan pengukuran lahan oleh BPN.
Menurut BPN DIY, yang hadir dalam rapat itu, menjelaskan penilaian ganti rugi lahan (penentuan harga) akan disepakati pada bulan Februari-Maret sehingga penggantian dapat dibayarkan pada bulan April. Diharapkan bulan Mei 2016 bisa dilakukan peletakan batu pertama pembangunan bandara Kulon Progo.
Terkait masih adanya penolakan beberapa warga untuk melepaskan tanahnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengatakan, pemda akan melakukan pendekatan personal, dan ingin meyakinkan warga mengenai manfaat dan kesejahteraan yang akan diperoleh dengan pembangunan bandara tersebut. “Apa artinya pembangunan bandara tapi hidup warga masyarakat jadi lebih susah,” ucap Sultan beralasan.
Menanggapi soal pergantian lahan, Wapres kembali menegaskan untuk kesekian kalinya, pentingnya memberikan keuntungan bagi warga yang lahannya akan digunakan untuk pembangunan bandara. “Harus ganti untung bukan ganti rugi. Yang rugi siapa, yang tanahnya dibebaskan, yang untung adalah yang tidak dibebaskan. Karena begitu dibangun bandara, harga tanah pasti naik,” jelas Wapres .
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan keberadaan bandara nantinya diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi dan pariwisata bagi Yogyakarta dan sekitarnya. Obyek wisata, menurut Wapres, nantinya harus terhubung langsung dengan bandara. “Keuntungan yang didapat bukan hanya daerah Yogyakarta saja, tapi juga Jawa Tengah, pesan Wapres.
Sedangkan, Pihak Angkasa Pura I, dalam forum rapat memaparkan Bandara Kulon Progo nantinya akan memiliki kapasitas 15 juta penumpang per tahun, sehingga diharapkan mampu menampung lonjakan yang saat ini sekitar 7 juta penumpang per tahun. Dengan demikian, bandara baru tersebut dapat menampung 41.000 penumbang per hari dengan pergerakan pesawat sekitar 300 penerbangan per hari.
Bandara Kulon Progo akan memiliki 1 runway dengan panjang 3600 meter, sehingga memungkinkan pesawat berbadan besar untuk take off dan landing secara leluasa. Di sekitar bandara, juga akan dikembangkan menjadi airport city.
Selain itu, PT KAI juga merencanakan pembangunan stasiun bandara di sebelah utara stasiun tugu, jarak panjang jalur Yogyakarta-Bandara sekitar 43 km dengan waktu tempuh setengah jam. Untuk efektivitas kereta dari Yogyakarta menuju bandara, nanti akan hanya berhenti sekali di Stasiun Kedungdang. Akses kereta juga akan diperoleh bagi para pemumpang yang datang dari Purwokerto menuju bandara. “Kami akan mengakses dari berbagai arah. Kami juga akan mengembangkan track yang ada di Kedundang,” ujar perwakilan dr PT KAI
Selanjutnya Wapres meminta agar pembangunan bandara baru tersebut mengedepankan arsitektur yang modern dan fungsional seperti bandara-bandara terkini Indonesia, antara lain Bandara Kualanamu Medan, Sultan Hasanuddin Makassar, dan Juanda Surabaya.
“Filosofinya begini, orang yang berangkat (take off) ingin nyaman, sedangkan orang yang datang ingin cepat keluar,” jelas Wapres.
Sebelum mengakhiri rapat, Wapres berpesan kepada pemerintah daerah, agar memanfaatkan dan membangun lingkungan kawasan di sekitar bandara dengan sebaik-baiknya, terutama sektor ekonomi dan industri.
“Lakukan studi dan keliling bandara yang ada di Asean. Apa yang terjadi di sekitar bandara. Industri apa saja yang bisa berkembang di sekitar bandara,” pungkas Wapres mengakhiri.
Tampak hadir mendampingi Wapres dalam rapat, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Wijayanto.