Jakarta. Pemerintah saat ini sedang fokus memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional dengan mengedepankan pembangunan infrastruktur yang akan mendorong ekonomi negara menjadi sehat, karena mengalihkan anggaran subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif. Apabila ekonomi sehat, maka akan menumbuhkan sektor pariwisata, sehingga juga akan berimbas pada pertumbuhan positif sektor perhotelan. Demikian disampaikan Wapres Jusuf Kalla saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-16 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) 2015 pada Selasa, 17 Januari 2015 di Jakarta.
Wapres mengemukakan bahwa penting bagi pemerintah menerapkan manajemen layaknya perusahaan swasta saat ini dengan mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu untuk menekan ketidakefisienan seperti subsidi BBM dan anggaran rapat dan perjalanan dinas. “Dan memakai biaya itu untuk kebutuhan pembangunan yang penting, untuk ekonomi ke depan,” ujar Wapres.
Wapres mengungkapkan besarnya anggaran rapat dan perjalanan dinas yang mencapai Rp. 45 Triliun, mengakibatkan pemerintah tidak dapat membangun infrastruktur yang memadai. Pemerintah, lanjut Wapres, memutuskan memangkas separuhnya, kemudian akan mengalihkannya untuk membangun infrastruktur dan sektor produktif lainnya. “Kita potonglah biaya perjalanan itu. Kenapa biaya perjalanan itu tinggi, karena kalau rapat sehari dibilang tiga hari,” tutur Wapres.
Dalam kesempatan ini, Wapres juga mengingatkan PHRI terkait tingginya pertumbuhan pembangunan hotel dalam lima tahun terakhir ini, terutama di kota-kota besar di Indonesia, sehingga menyebabkan persaingan semakin ketat dan turunnya tingkat hunian hotel. “Itu sebenarnya yang menyebabkan hotel kelebihan supply pada saat demand-nya turun. Sederhana saja, jadi jangan menyalahkan peraturan pemerintah itu,” terang Wapres. PHRI perlu mengevaluasi dan mengatur pertumbuhan pembangunan hotel agar tidak terjadi kelebihan kebutuhan hotel.
Di sisi lain, Wapres juga sempat menyinggung kemajuan negara tetangga Malaysia dan Thailand dalam mengelola pariwisatanya. Padahal Indonesia juga terkenal dengan keindahan alamnya, keunikan budayanya, sejarah panjangnya. Pemerintah, lanjut Wapres, akan memperbaiki sisi administratifnya terlebih dahulu untuk menarik minat para wisatawan mancanegara, seperti pengurusan visa dan paspor, serta meningkatkan promosinya. “Perbanyak negara bebas visa. Perbaiki imigrasi, jangan menjengkelkan orang tiba. Bikin ketentuan-ketentuan yang menarik, promosi yang baik untuk pariwisata,” jelas Wapres.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengatakan pemerintah akan menaikkan anggaran promosi pariwisata ke depan hingga dua kali lipat untuk meningkatkan kunjugan wisata dari mancanegara. “Untuk bikin iklan di CNN, National Geography, Tiongkok dan dimanapun,” ujar Wapres.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Arief Yahya menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu leading sector dalam perekonomian Indonesia, karena dinilai telah menyumbangkan devisa yang besar bagi negara. “Tantangan terberat pariwisata Indonesia saat ini adalah target mencapai 20 juta kunjungan wisata untuk tahun ini,” ucap Arief.
Sebelumnya, Ketua Umum BPP PHRI Wiryanti Sukamdani melaporkan penyelenggaraan Munas XVI 2015 kali ini mengusung tema “Menjadikan Industri Pariwisata Sebagai Ujung Tombak untuk Kesejahteraan Rakyat” dengan Sub Tema “Peran aktif PHRI mewujudkan 20 juta wisatawan mancanegara dan 275 juta perjalanan wisatawan nusantara tahun 2019”. Munas yang berlangsung pada 16-17 Februari ini, diikuti oleh 27 Badan Pimpinan Daerah PHRI dari 32 yang dimiliki PHRI. Harapan utama PHRI ke depan adalah tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat di sektor Hotel dan Restoran serta peningkatan perekonomian bagi masyarakat. (Taufik Abdullah)
***