Jakarta–wapresri.go.id Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah perlu menjalin kerja sama dengan bank-bank pemerintah penyalur kredit usaha rakyat (KUR) guna mendukung layanan BMT memberikan kredit murah bagi anggotanya yang mayoritas pengusaha mikro dan kecil.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menjawab kendala yang dihadapi banyak BMT saat ini, sebagaimana diungkapkan Ketua Umum Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia Jularso saat menemui Wapres di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/5/2017).
Menurut Wapres, salah satu strategi meningkatkan akses permodalan usaha mikro adalah dengan menetapkan batas atas bunga kredit mikro. Dengan subsidi sebesar Rp120triliun, pemerintah telah berhasil menekan bunga KUR hingga menjadi 9 persen. Ini sangat kontras dengan bagi hasil dari pinjaman BMT yang mencapai 26 persen.
“Dengan kondisi begini, pastilah BMT offering rate-nya per orang pasti lebih tinggi. Pasti dalam memperoleh dana overhead-nya lebih tinggi. Bagaimana (cara) menyiasatinya adalah (melalui) channeling dengan bank-bank pemerintah pelaksana dari KUR,” ujarnya.
Wapres kemudian mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan tingginya bunga deposito yang justru rentan terhadap risiko investasi dan menurunnya permintaan pinjaman.
“Kalau ingin aman, depositonya (harus) murah, sekitar 6–10 persen,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Jularso juga melaporkan rencana silaturahim nasional (Silatnas) BMT 2017 pada bulan Agustus mendatang.
“Kami berharap Wakil Presiden berkenan untuk hadir dan memberikan arahan pada salah satu kegiatan akbar tahunan ini,” ujarnya.
Wapres mengapresiasi undangan tersebut dan berjanji akan mengecek apakah ada kegiatan lain yang bersamaan dengan acara itu.
Turut hadir bersama Jularso dalam pertemuan tersebut beberapa anggota Majelis Pengurus Pusat Perhimpunan BMT Indonesia, yaitu Mursida Rambe, Erie Sudewo, Saat Suharto, Muhammad Ridwan, Kartiko A. Wibowo, Awalil Rizky, Budi Santoso, dan Burhan N. Latief, serta anggota Dewan Pakar BMT Indonesia Sudirman Said; sedangkan Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohammad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Bambang Widianto, dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah Syahrul Udjud. (KIP, Setwapres)
